POJOKSATU.id - Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan kembali pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai tahun ajaran 2025–2026 ternyata memiliki jejak sejarah yang sangat panjang.
Meski menggunakan nama yang sama, konsep Sekolah Rakyat yang dikenal saat ini sangat berbeda dengan Sekolah Rakyat pada masa kolonial Belanda maupun pendudukan Jepang.
Kini Sekolah Rakyat hadir sebagai sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperluas akses pendidikan.
Baca Juga: Sempat Menuai Sorotan, Pagar Tinggi di Depan Mal Kota Kasablanka Resmi Dibongkar
Namun, lebih dari satu abad lalu, Sekolah Rakyat lahir sebagai bagian dari sistem pendidikan kolonial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pemerintahan Hindia Belanda.
Awal Mula Sekolah Rakyat pada Masa Politik Etis
Sejarah Sekolah Rakyat bermula pada awal abad ke-20 ketika pemerintah Hindia Belanda menjalankan Politik Etis (Ethische Politiek).
Kebijakan tersebut muncul setelah banyak kalangan di Belanda menilai pemerintah kolonial memiliki "utang moral" kepada masyarakat di Nusantara akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Kisah Hasan, Marshal SPBU Pertamina yang Jadi Garda Terdepan Menjaga Kenyamanan Pelanggan
Salah satu program utama Politik Etis adalah membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat pribumi.
Namun, di balik semangat tersebut, pemerintah kolonial tetap memiliki kepentingan sendiri.
Sekolah-sekolah dibangun bukan untuk menciptakan kesetaraan pendidikan dengan bangsa Eropa, melainkan untuk menghasilkan tenaga kerja tingkat dasar yang mampu mengisi kebutuhan administrasi pemerintahan, perkebunan, perdagangan, hingga perusahaan-perusahaan milik Belanda.
Baca Juga: Dukung Pembangunan Nasional, Gapensi Apresiasi Komitmen Kebijakan Infrastruktur Presiden Prabowo
Volkschool atau Sekolah Ongko Loro
Pada 1907, pemerintah kolonial mulai mendirikan Volkschool atau Sekolah Desa yang kemudian lebih dikenal masyarakat sebagai Sekolah Rakyat.
Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak bumiputera dari kalangan rakyat biasa.
Sementara itu, anak-anak Eropa, Tionghoa, Arab, dan kelompok Timur Asing memperoleh akses ke sekolah yang berbeda dengan mutu pendidikan yang jauh lebih tinggi.
Di berbagai daerah di Pulau Jawa, Volkschool juga dikenal dengan sebutan Sekolah Ongko Loro.
Nama tersebut berasal dari istilah Belanda Tweede Klasse Inlandsche School atau Sekolah Pribumi Kelas Dua.
Sebutan itu menggambarkan posisi sekolah ini dalam sistem pendidikan kolonial yang berada di bawah sekolah-sekolah elite seperti HIS (Hollandsch-Inlandsche School) maupun STOVIA.
Masa Belajar yang Sangat Sederhana
Pada masa awal berdirinya, Sekolah Rakyat hanya berlangsung selama tiga tahun.
Kurikulumnya disusun sesederhana mungkin. Para siswa diajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.
Baca Juga: Peluang Lolos Lebih Besar, Ini 3 Kementerian dan Lembaga Sepi Peminat untuk CPNS 2026
Selain itu, mereka juga memperoleh pengetahuan umum dalam tingkat dasar serta sedikit pengenalan bahasa Belanda.
Bekal tersebut dianggap sudah cukup agar para lulusan mampu bekerja sebagai juru tulis, pegawai rendahan, maupun tenaga administrasi yang dibutuhkan pemerintah kolonial.
Memasuki dekade 1930-an, pemerintah Hindia Belanda memperpanjang masa pendidikan menjadi lima tahun dengan harapan kualitas pendidikan dasar masyarakat pribumi dapat sedikit meningkat.
Sekolah bagi Kalangan Rakyat Kecil
Meski ditujukan bagi masyarakat miskin, Sekolah Ongko Loro ternyata tidak sepenuhnya gratis.
Pemerintah kolonial memang memberikan subsidi, terutama untuk membayar gaji para guru.
Namun, masyarakat tetap harus ikut menanggung berbagai kebutuhan sekolah.
Di banyak desa, kegiatan belajar mengajar bahkan memanfaatkan rumah warga atau pendopo yang cukup luas karena belum tersedia gedung sekolah permanen.
Baca Juga: Mahal Murah
Pembangunan ruang belajar pun kerap dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat.
Pakar sejarah Kuncarsono Prasetyo menjelaskan bahwa sekolah ini didirikan untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan formal.
Dengan segala keterbatasannya, Sekolah Ongko Loro berhasil membantu menekan angka buta huruf dan memperluas kemampuan membaca serta menulis di kalangan masyarakat desa.
Baca Juga: Menyambut Bulan Kemerdekaan, Inilah Rincian Tanggal Merah dan Hari Besar di Bulan Agustus 2026
Penyebaran Sekolah Rakyat
Perkembangan Sekolah Rakyat tidak berlangsung secara serentak di seluruh Nusantara.
Wilayah-wilayah yang lebih dahulu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda menjadi daerah pertama yang mengenal sistem pendidikan tersebut.
Di Aceh, Sekolah Rakyat mulai didirikan pada 30 Desember 1907 atas prakarsa Van Daalen.
Beberapa tahun kemudian, sekitar 1912, sekolah serupa mulai berkembang di Banten.
Baca Juga: Sebanyak 16.595 Peserta Lolos Seleksi Program Gemini Academy Batch 2 di Berbagai Wilayah Indonesia
Sementara itu, masyarakat Enrekang di Sulawesi Selatan baru mengenal Sekolah Rakyat pada 1926 seiring meluasnya administrasi pemerintahan kolonial di wilayah tersebut.
Ada pula pendapat yang menyebut sekolah dengan konsep serupa telah berdiri di Bandung sejak 1892. N
amun, informasi tersebut hingga kini masih diperdebatkan karena belum didukung bukti sejarah yang benar-benar kuat.
Jejak Sekolah Ongko Loro masih dapat ditemukan hingga sekarang.
Baca Juga: Klaim Tunjangan Guru Kemenag Naik 700% Menag Tuai Perdebatan dan Klarifikasi dari Netizen.
Salah satunya berada di Kampung Lawas Maspati, Surabaya, yang mempertahankan bangunan bekas Sekolah Ongko Loro sebagai bagian dari wisata sejarah.
STOVIA dan Julukan "Sekolah Orang Miskin"
Selain Sekolah Rakyat, pada masa kolonial terdapat pula STOVIA atau School tot Opleiding van Inlandsche Artsen yang sering dikaitkan dengan masyarakat kurang mampu.
Cikal bakal sekolah ini bermula pada 1854 ketika dr. Willem Bosch mengusulkan pendidikan bagi mantri lokal untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat.
Gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi sekolah kedokteran yang resmi bernama STOVIA pada 1898.
Pada awalnya, pemerintah kolonial menyediakan pendidikan gratis lengkap dengan asrama bagi anak-anak priyayi dengan syarat bersedia bekerja untuk pemerintah setelah lulus.
Namun, tawaran tersebut kurang diminati karena profesi dokter saat itu belum dianggap bergengsi oleh sebagian kalangan bangsawan Jawa.
Akibat kekurangan murid, STOVIA akhirnya membuka kesempatan lebih luas bagi kalangan pribumi dari keluarga menengah.
Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah sehingga sekolah ini kemudian dikenal sebagai "sekolah orang miskin", meski proses seleksinya sangat ketat dan hanya mencetak calon dokter pribumi.
Perubahan pada Masa Pendudukan Jepang
Ketika Jepang mengambil alih Hindia Belanda pada 1942, sistem pendidikan kembali mengalami perubahan besar.
Sekolah Rakyat tetap dipertahankan, tetapi masa belajarnya diperpanjang menjadi enam tahun.
Bahasa Belanda dihapus dari seluruh kegiatan belajar mengajar dan digantikan dengan bahasa Jepang.
Para guru juga diwajibkan mengikuti pelatihan agar mampu mengajar menggunakan bahasa Jepang sekaligus menyampaikan materi yang mendukung kepentingan pemerintahan militer Jepang.
Walaupun sarat propaganda, kebijakan Jepang membuka kesempatan pendidikan dasar yang lebih luas karena Sekolah Rakyat menjadi satu-satunya bentuk sekolah dasar yang tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sekolah Rakyat Setelah Indonesia Merdeka
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan nama Sekolah Rakyat sebagai jenjang pendidikan dasar nasional.
Baca Juga: SAR Belum Tahu Posisi 41 Korban Hilang KMP Mutiara Sentosa 2, di Laut atau di Dalam Kapal
Mulai 1946, Sekolah Rakyat Republik Indonesia menerapkan masa pendidikan enam tahun, tidak memungut biaya, dan terbuka bagi seluruh anak Indonesia tanpa membedakan latar belakang sosial.
Pada 1947, pemerintah melalui Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan pedoman kurikulum nasional pertama sebagai upaya menyeragamkan materi pelajaran di seluruh Indonesia.
Melalui Undang-Undang Pokok Pendidikan Tahun 1950, pemerintah kemudian mulai menjalankan program wajib belajar enam tahun sebagai fondasi pembangunan pendidikan nasional.
Baca Juga: APPBI Luruskan Fenomena Pagar Mal, Anggota Komcad Perkuat Kesiapsiagaan Objek Vital Sekitar Monas?
Membangun Fondasi Pendidikan Nasional
Memasuki dekade 1950-an, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan Sekolah Rakyat.
Saat itu jumlah sekolah diperkirakan baru mencapai sekitar 24.000 unit sehingga pemerintah menyusun rencana untuk menggandakannya menjadi sekitar 48.000 sekolah pada 1960 demi mendukung pelaksanaan wajib belajar.
Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pembangunan gedung sekolah. Pada 1951 dibentuk Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidikan dan Pengajaran yang bertugas meneliti sistem pendidikan nasional sekaligus menyusun berbagai strategi peningkatan mutu pembelajaran.
Setahun kemudian lahir Rencana Pelajaran Terurai sebagai penyempurnaan kurikulum agar para guru memiliki pedoman mengajar yang lebih rinci dan seragam di seluruh Indonesia.
Pengelolaan Sekolah Rakyat juga mulai melibatkan pemerintah daerah, sementara pembinaan teknis tetap berada di bawah pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951.
Dari Alat Politik Kolonial Menjadi Simbol Pemerataan Pendidikan
Baca Juga: Gandeng BRIN, Kemensos Siap Terapkan Teknologi Pengolahan Sampah dan Air di Kampung Berdaya
Perjalanan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa satu nama dapat memiliki makna yang sangat berbeda pada setiap zaman.
Pada era Hindia Belanda, Sekolah Rakyat dibangun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kolonial dengan akses pendidikan yang terbatas.
Ketika Jepang berkuasa, sekolah tersebut tetap dipertahankan, tetapi dimanfaatkan sebagai instrumen pendidikan sekaligus propaganda pemerintahan militer.
Setelah Indonesia merdeka, Sekolah Rakyat berubah menjadi fondasi pendidikan dasar nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kini, lebih dari satu abad sejak pertama kali diperkenalkan di Nusantara, istilah Sekolah Rakyat kembali digunakan melalui program pemerintah sebagai sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Meski namanya sama, semangat yang diusung telah berubah sepenuhnya.
Jika dahulu Sekolah Rakyat menjadi bagian dari sistem kolonial, kini program tersebut diarahkan untuk membuka kesempatan belajar yang lebih luas, memutus rantai kemiskinan, serta menghadirkan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. ***
