Oleh: Sugeng Budiharsono dan Rendi Nur Setiaji

POJOKSATU.id - Transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk dari satu tempat yang penduduknya padat ke tempat lain yang penduduknya jarang.

Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, program transmigrasi berkembang menjadi alat transformasi ekonomi dan sosial yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Pendekatan baru terhadap transmigrasi tidak lagi memandang program ini sebagai solusi teknis semata.

Pemerintah melihat transmigrasi sebagai kebutuhan strategis untuk mendistribusikan pembangunan ke seluruh nusantara secara merata.

Pemerintah menetapkan lima program transformasi transmigrasi untuk memastikan transmigrasi berkontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan.

Program ini yang dikenal dengan Program 5T dirancang untuk menciptakan ekosistem baru yang tidak hanya mengalihkan populasi, tetapi juga mentransfer pengetahuan, teknologi, dan keterampilan.

Dengan demikian, setiap transmigran yang berpindah menjadi agen perubahan positif di daerah tujuan mereka.

Program Transformasi Transmigrasi: 5T

Program 5T yang digaungkan oleh Menteri Transmigrasi Iftitah S. Suryanegara terdiri dari Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.

Trans Tuntas (T²), adalah program penyelesaian menyeluruh atas persoalan lahan di kawasan transmigrasi, seperti: sengketa, ketidakjelasan hak dan konflik agraria.

Melalui pendataan, penyelesaian hukum, sertifikasi, dan revitalisasi serta optimalisasi lahan, program ini memberikan kepastian hak bagi transmigran dan mendorong pemanfaatan lahan yang produktif.

Transmigrasi lokal (Translok), adalah program transmigrasi dengan pendekatan yang berfokus pada penguatan ekonomi dan infrastruktur masyarakat setempat tanpa perlu berpindah jauh.

Program ini bertujuan membangun kota baru dari desa, mengurangi urbanisasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal.

Transmigrasi Patriot, adalah program untuk menciptakan kader-kader pembangunan di kawasan transmigrasi yang memiliki semangat pengabdian, keterampilan relevan, dan kemampuan membangun komunitas yang mandiri dan maju.

Program ini diluncurkan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia, terutama di wilayah kaya sumber daya yang masih tertinggal.

Trans Karya Nusa, adalah program yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensi kawasan transmigrasi untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Tidak hanya membangun infrastruktur, program ini mendorong tumbuhnya industri unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, pengolahan, dan pariwisata, melalui kemitraan dengan dunia usaha, pelatihan SDM, dan pembangunan sentra ekonomi.

Dengan pendekatan terintegrasi dan dukungan investasi, Trans Gotong Royong (Trans GR), adalah program pembangunan kawasan transmigrasi berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial.

Program ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperkuat harmoni sosial melalui prinsip gotong royong.

Janji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pusat pertumbuhan baru melalui Program 5T ini perlu ada pembuktian.

Hal ini karena merupakan bagian dari akuntabilitas pelaksanaan program dari lembaga pemerintah, dengan prinsip utama transparansi (keterbukaan informasi), integritas (kejujuran dan etika), dan bertanggung jawab.

Sehingga masyarakat tidak memandang Program 5T ini hanya sekedar rebranding pembangunan transmigrasi maupun omon-omon belaka.

Kawasan Transmigrasi Arsel dan Kolam, Kabupaten Kotawaringin Barat: Model Transformasi Transmigrasi yang Sesungguhnya?

Kawasan Transmigrasi Arut Selatan (Arsel)-Kotawaringin Lama (Kolam), Kabupaten Kotawaringin Barat, menjadi bukti nyata bahwa transmigrasi dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh kesadaran dan keterbukaan masyarakat lokal.

Daerah-daerah di sekitar Arsel, seperti Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Sungai Rangit, yang merupakan eks daerah transmigrasi, walau berada di luar Kawasan Transmigrasi Arsel-Kolam, sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Infrastruktur pertanian di wilayah-wilayah ini telah jauh berkembang dan bisa dibilang sudah sangat pesat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan masa awal kegiatan transmigrasi dilakukan sekitar tahun 1970-an. Bahkan seperti sudah menjadi kawasan perkotaan baru.

Kemajuan daerah-daerah eks wilayah transmigrasi ini mendorong desa-desa asal yang ada di Kawasan Transmigrasi Arsel-Kolam, berkeinginan untuk menjadikan pembangunan transmigrasi sebagai instrumen untuk memajukan daerahnya.

Desa Rangda, di Kecamatan Arsel yang merupakan bagian dari Kawasan Transmigrasi Arsel-Kolam, masyarakatnya telah bersepakat untuk meminta program transmigrasi dalam rangka memajukan desanya yang sampai bulan Juli 100% belum berlistrik.

Menurut Sekretaris Desa Rangda, masyarakat Desa Rangda secara sukarela telah menyerahkan lahan seluas 800 hektar untuk dijadikan satuan permukiman (SP) transmigrasi baru.

Dengan 800 ha, maka dapat menampung sekitar 400 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.600 sampai dengan 2.000 jiwa.

Program transmigrasi yang diharapkan masyarakat adalah Transmigrasi Pugar.

Transmigrasi pugar adalah program penataan kembali permukiman penduduk lokal yang dipadukan dengan pendatang baru dalam satu kawasan terpadu.

Program ini melibatkan perpaduan warga setempat dan transmigran luar daerah serta fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.

Komposisi atau perbandingan transmigrannya biasanya sekitar 60% warga lokal dan 40% warga pendatang, atau disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Pola Pugar ini adalah rumah dan lingkungan penduduk lama dipugar atau ditata ulang menjadi satu kesatuan permukiman yang lebih ideal dan lengkap berdampingan dengan penduduk pendatang.

Tujuan dan fokus Pugar adalah: (1) Pemerataan dan keadilan, yaitu memberikan perhatian dan fasilitas yang setara antara warga asli dan pendatang; (2) Mempercepat pembangunan wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan fasilitas sosial; dan (3) Peningkatan pembangunan ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan pengamatan masyarakat Desa Rangda terhadap kemajuan daerah Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Sungai Rangit, mereka mengharapkan transmigran pendatangnya berasal dari Jawa.

Pemilihan transmigran dari Jawa memiliki alasan mendasar.

Masyarakat Jawa, dengan pengalaman berabad-abad dalam pertanian berkelanjutan, membawa pengetahuan dan teknik yang sangat dibutuhkan di daerah penerima.

Transfer knowledge ini menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian lokal.

Keputusan ini mencerminkan sikap open minded masyarakat Arsel dan Kolam dalam menerima transmigran yang berasal dari Jawa dan daerah lain.

Bukan penolakan yang terjadi, melainkan kolaborasi yang dibangun untuk kesejahteraan bersama.

Kendala nyata yang dihadapi kawasan transmigrasi adalah keterbatasan anggaran daerah.

Meskipun aspirasi lokal tinggi, kemampuan finansial daerah belum mencukupi untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan transmigrasi yang komprehensif.

Di sini, peran Kementerian Transmigrasi dan kementerian/lembaga lainnya menjadi sangat krusial.

Pemerintah pusat diharapkan memberikan dorongan dan dukungan finansial yang kuat, terutama untuk tahun-tahun 2026 dan 2027.

Dengan dukungan ini, daerah dapat mengakselerasi pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan akses, fasilitas kesehatan, sekolah untuk komunitas transmigran, dan pasar.

Model pembangunan bottom-up, dan bukan top-down, dari masyarakat Desa Rangda, yang lahir dari kesadaran dan kebutuhan masyarakat, diharapkan merupakan pembangunan transmigrasi berkelanjutan.

Kesuksesan program ini bergantung pada empat pilar yaitu dukungan pemerintah pusat dan daerah yang konsisten, kolaborasi dengan dunia usaha yang melibatkan masyarakat transmigrasi, keterbukaan masyarakat lokal, dan partisipasi aktif transmigran dalam membangun komunitas baru mereka.

Dengan keempat pilar ini berjalan bersama, transmigrasi tidak hanya menjadi solusi atas tekanan populasi, tetapi menjadi mesin pembangunan yang menguntungkan semua pihak.

Model pembangunan transmigrasi Desa Rangda apabila dilaksanakan ini merupakan pelaksanaan program transformasi transmigrasi yang sesungguhnya.

Apabila program transmigrasi di Desa Rangda ini sukses dapat dijadikan sebagai pembelajaran berharga bagi daerah-daerah lain yang juga ingin mengembangkan program transmigrasi.

Pendekatan yang terbuka terhadap transmigran, infrastruktur yang sudah matang, dan dukungan pemerintah dan dunia usaha menjadi formula yang dapat diadopsi.

Daerah-daerah lain bukan hanya meniru secara mekanis, tetapi memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya: kolaborasi dengan masyarakat lokal, perencanaan yang matang, infrastruktur yang kuat, keterbukaan untuk menerima orang lain sesama warga Indonesia, kolaborasi dengan dunia usaha, dan komitmen jangka panjang.

Sehingga pembangunan transmigrasi yang semula dipersepsikan sebagai potensi konflik atau penolakan, berhasil diubah menjadi peluang kolaboratif melalui dialog dan keterbukaan.

Sehingga program transmigrasi di era Prabowo adalah lebih dari sekadar program administratif.

Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun ekonomi inklusif, dan berkelanjutan, kemajuan sumber daya manusia, dan pembangunan wilayah di seluruh kepulauan Indonesia.

*) Peneliti senior dan pendiri Geoeconomics Assessment Institute of Nusantara (GAIN)
**) Mahasiswa S2 Prodi Ekonomi Kelautan Tropika (EKT) IPB University