POJOKSATU.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan arahan langsung kepada para ketua DPRD se-Indonesia dalam kegiatan retret kepemimpinan daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah itu diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI dan berlangsung selama lima hari, mulai 15 hingga 19 April 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membenarkan kehadiran Presiden dalam agenda tersebut.
Baca Juga: KAGAMA Cirebon Desak Rismon Segera Minta Maaf ke UGM, Singgung Dampak Polemik Ijazah Jokowi
Menurutnya, Prabowo akan memberikan pengarahan khusus kepada seluruh peserta retret sebagai bagian dari pembinaan kepemimpinan daerah.
"Iya betul, Presiden memberikan pengarahan," kata Bima Arya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, arahan Presiden dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pagi sekitar pukul 10.00 WIB dan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian retret tersebut.
"Diagendakan pagi ini memberikan arahan kepada seluruh ketua DPRD se-Indonesia," ujarnya.
Retret ini diikuti oleh para ketua DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain Presiden Prabowo, sejumlah menteri juga dijadwalkan hadir untuk memberikan materi kepada peserta.
Baca Juga: Viral Daging MBG di Lampung Barat Alot Bak Karet, Netizen Sebut Udah Kaya Ban
Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para pimpinan legislatif daerah terhadap tantangan nasional maupun global yang dihadapi Indonesia.
Menurut Ace, peserta akan mendapatkan pembekalan mengenai empat konsensus kebangsaan, mulai dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, hingga Bhinneka Tunggal Ika, serta pembahasan mengenai dinamika geopolitik global.
"Selama lima hari ke depan akan diberikan proses internalisasi tentang empat konsensus kebangsaan, termasuk tantangan geopolitik global yang akan dihadapi bangsa ini," jelas Ace.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pimpinan legislatif daerah.
Baca Juga: Biaya Haji 2026 Diprediksi Naik Rp8 Juta, DPR Pastikan Tambahan Ongkos Tak Dibebankan ke Jemaah
Terlebih, ketua DPRD memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan mendorong pembangunan di daerah.
Melalui pengarahan ini, pemerintah berharap para pimpinan DPRD memiliki visi yang sejalan dalam menjaga persatuan nasional sekaligus memperkuat kesiapan daerah menghadapi berbagai tantangan ke depan.***
