POJOKSATU.ID - Di tengah tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan langkah tak biasa.

Mulai Januari 2026, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dipindahkan menjadi tenaga Tata Usaha (TU) di sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengatasi penurunan APBD sebesar Rp2,4 triliun akibat menurunnya dana transfer pusat dari pemerintah.

Baca Juga: Kuota 400 Mahasiswa, Ini Cara Daftar KIP Kuliah UIN Sumut 2025, Lengkap dengan Syarat dan Jadwal Lengkapnya

ASN Nganggur Dialihkan ke Sekolah
Menurut Dedi, keputusan itu diambil setelah dirinya menilai banyak pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini tidak memiliki peran strategis atau produktif.

Daripada dibiarkan tanpa pekerjaan berarti, mereka akan diberdayakan untuk membantu administrasi sekolah.

“Pegawai yang di OPD-nya tidak punya peran strategis akan diarahkan jadi tenaga TU di SMA dan SMK. Jadi tidak ada pegawai yang hanya duduk di kantor tanpa pekerjaan,” tegas Dedi, Minggu (5/10/2025) di Makodam III Siliwangi, Bandung.

Baca Juga: Update Evakuasi Musala Ambruk Ponpes Al Khoziny, BNPB Kalim Pembersihan Puing Alami Kendala, Mercy Remuk Ditemukan di Reruntuhan

Selain meningkatkan efisiensi, kebijakan ini juga diharapkan bisa membantu kepala sekolah mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini sering terkendala masalah administrasi.

Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pusat
Kebijakan ini tak lepas dari turunnya sejumlah pos pendapatan daerah.

Berdasarkan data Pemprov Jabar, Dana Bagi Hasil (DBH) anjlok dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang dari Rp4 triliun ke Rp3,3 triliun, dan DAK fisik senilai Rp276 miliar dihapus total.

Baca Juga: Benda Antariksa Diduga Meteor Jatuh di Cirebon Timbulkan Dentuman Keras, Begini Penjelasan BRIN

Bahkan, DAK nonfisik BOS juga terkoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.

Akibatnya, total APBD Jawa Barat 2026 yang semula diproyeksikan Rp31,1 triliun kini harus direvisi menjadi Rp28,6 triliun.

“Kalau transfer pusat berkurang, kita enggak bisa cuma mengeluh. Harus adaptif, harus efisien,” ujar Dedi.

Dari Efisiensi Energi hingga Redistribusi ASN
Selain redistribusi ASN, Pemprov Jabar juga akan menekan pengeluaran rutin, salah satunya dengan penggunaan meteran listrik pintar di seluruh kantor pemerintahan.

Baca Juga: Gerakan Seribu Rupiah Dedi Mulyadi, Antara Gotong Royong atau Beban Baru Rakyat?

Langkah ini diyakini bisa memangkas biaya listrik yang selama ini cukup besar.

“Jumlah pegawai yang masuk kerja setiap hari dikurangi. Listrik otomatis turun, beban anggaran juga berkurang,” kata Dedi.

Ia menegaskan, kebijakan redistribusi ASN ini bukan bentuk hukuman, melainkan penataan ulang fungsi birokrasi agar lebih efisien.

Baca Juga: UI Buka Prodi Kecerdasan Artifisial, Cek Daftar Mata Kuliah dan Prospek Lulusannya, Daftar Kampus Jurusan AI Makin Bertambah

ASN yang dipindahkan akan tetap mendapatkan hak dan peluang karier yang sama.

“Enggak ada masalah. Yang penting kerja produktif dan tugas di sekolah bisa selesai. Jangan sampai ada yang nganggur, sementara di sekolah kekurangan tenaga,” ujarnya.

Menata Birokrasi di Tengah Krisis
Kebijakan ini menandai arah baru birokrasi Jawa Barat yang lebih efisien, adaptif, dan fokus pada fungsi pelayanan publik.

Baca Juga: Evakuasi Korban Reruntuhan di Ponpes Al Khoziny Kembali Dilakukan: Total Korban Meninggal Menjadi 52 Orang, 104 Diantaranya Selamat

Dengan redistribusi ASN ke sekolah, Dedi ingin memastikan bahwa setiap pegawai memiliki peran nyata di lapangan, bukan sekadar menambah daftar kehadiran.

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov

“Ini bukan soal posisi, tapi soal kontribusi,” pungkasnya. ***