POJOKSATU.ID - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga pencairan tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi guru tahun 2025 tetap lancar, cepat, dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran wakil menteri memastikan bahwa kebijakan baru penyaluran langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening guru berjalan sesuai rencana.
Dalam konferensi pers akhir September lalu, Kementerian Keuangan menyampaikan laporan mengenai realisasi belanja negara dan program prioritas.
Salah satu poin utama adalah pencairan TPG triwulan 3 yang menjadi perhatian publik.
“Mulai tahun 2025, penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan langsung dari APBN ke rekening guru,” jelas Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara di hadapan media.
Realisasi Pencairan Hingga Agustus 2025
Menurut laporan, hingga akhir Agustus 2025, pencairan TPG telah mencapai 50 persen dari total alokasi. Tahap pertama dan kedua sudah tersalurkan sebesar Rp33,3 triliun.
“Dari total alokasi Rp66,9 triliun, kita sudah salurkan sekitar 50 persen. Ini berarti pencairan berjalan on track,” ungkap Suahasil.
Pemerintah menegaskan bahwa pencairan ini akan terus dilanjutkan tanpa hambatan. Langkah itu menjadi jaminan bahwa para guru bisa menerima haknya secara penuh pada triwulan 3.
Baca Juga: Buruh Tuntut Kenaikan, Kemnaker Pastikan UMP 2026 Tetap Umum 21 November
“Para guru kini menerima tunjangan langsung di rekening masing-masing, tanpa perantara. Dengan begitu, pencairan bisa lebih cepat dan tepat jumlah,” tambahnya.
Dampak Bagi Kesejahteraan Guru
Kebijakan ini disambut baik oleh berbagai kalangan pendidik. Banyak guru menilai penyaluran langsung dari APBN memberi kepastian dan mengurangi kendala birokrasi.
Seorang guru SMP di Jakarta, Sri Wahyuni, mengaku lega setelah mendengar pengumuman ini.
“Kami merasa lebih tenang karena hak kami langsung masuk ke rekening. Tidak ada lagi rasa khawatir tertunda,” katanya.
Pemerintah berharap pencairan yang tepat waktu akan meningkatkan motivasi guru dalam menjalankan tugas.
Kementerian menekankan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik adalah salah satu prioritas pembangunan SDM.
“Dengan sistem baru ini, kesejahteraan guru akan lebih terjaga. Kami ingin memastikan bahwa dedikasi guru mendapat penghargaan setimpal,” ujar pejabat Kemenkeu lainnya.
Belanja Negara 2025 dan Alokasi Pendidikan
Selain membahas TPG, Kemenkeu juga melaporkan realisasi belanja negara. Total belanja mencapai Rp1.960,3 triliun, dengan porsi besar untuk sektor pendidikan.
Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.338,8 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp571,5 triliun.
Anggaran pendidikan, termasuk TPG, masuk dalam program prioritas dengan pagu Rp93,8 triliun.
Baca Juga: Dadan Hindayana Sebut Petugas MBG Pejuang Republik meski Ada Kasus Keracunan
“Sebesar 45,5 persen dari pagu prioritas sudah terealisasi. Termasuk di dalamnya pencairan TPG, KIP, PKH, dan program bantuan lainnya,” jelas Wamenkeu, Suahasil.
Program Prioritas Pendidikan Lain
Selain tunjangan guru, pemerintah melaporkan berbagai program pendidikan.
Salah satunya pembangunan sekolah rakyat dan revitalisasi sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Data menunjukkan, hingga September 2025 terdapat 100 sekolah rakyat beroperasi dengan 9.780 siswa.
Pemerintah mengalokasikan Rp788,7 miliar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
“Pemerintah terus memperluas akses pendidikan. Sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda menjadi bagian penting dari pemerataan pendidikan,” ujar Suahasil.
Sekolah Unggulan Garuda
Program Sekolah Unggulan Garuda (SUG) juga masuk dalam prioritas. Hingga kini, tiga lokasi pembangunan sekolah baru telah disiapkan di Bangka Belitung, NTT, dan Sulawesi Tenggara.
Baca Juga: Jabar Perketat Pengawasan Program MBG Lewat Satgas dan Sistem Aduan
“Pembangunan fisik dimulai setelah proses AMDAL selesai. Target kami, kurikulum sekolah unggul Garuda bisa berjalan tahun 2026,” jelas Kemenkeu.
Sebanyak 12 SMA unggulan di 11 provinsi akan ditransformasi menjadi sekolah unggul Garuda. Tujuannya mencetak lulusan dengan kualitas akademik dan karakter unggul.
Kesehatan Gratis dan Kesejahteraan Sosial
Dalam laporan yang sama, pemerintah juga menyampaikan progres program kesehatan.
Hingga September, program cek kesehatan gratis melayani 27,4 juta penduduk dengan alokasi Rp3,4 triliun.
Baca Juga: Catat! Ini Tanggal Penting Penerbitan Serdik PPG 2025 Tahap 1
Selain itu, revitalisasi rumah sakit dijalankan di 32 unit dengan anggaran Rp4,4 triliun.
Upaya ini diharapkan memperbaiki layanan kesehatan dan mendukung kesejahteraan masyarakat luas.
“Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi pembangunan manusia. Kami ingin memastikan kedua sektor ini berjalan beriringan,” kata pejabat Kemenkeu.
Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran langsung dari APBN bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga transparansi. Sistem ini meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.
“Kami ingin memastikan dana TPG sampai ke tangan guru tanpa potongan. Transparansi adalah kunci kepercayaan publik,” jelas Wakil Menteri.
Langkah ini dinilai sebagai reformasi penting dalam tata kelola anggaran pendidikan. Guru yang menjadi penerima manfaat kini lebih mudah mengakses informasi pencairan.
Program Bantuan Lain
Selain TPG, APBN juga menyalurkan bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan pangan. Semua program ini menyasar jutaan penerima di seluruh Indonesia.
Hingga September, program makan bergizi gratis sudah menjangkau 22,7 juta penerima. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima pada tahun-tahun berikutnya.
“Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Anggarannya mencapai Rp13 triliun,” jelas Suahasil.
Kemenkeu menegaskan bahwa program-program prioritas akan terus berlanjut. Pencairan TPG triwulan 3 dipastikan selesai sebelum akhir tahun anggaran.
“Guru tidak perlu khawatir. Pencairan triwulan 3 dan seterusnya akan berjalan sesuai jadwal,” kata pejabat Kemenkeu menutup penjelasan.
Pencairan tunjangan profesi guru triwulan 3 tahun 2025 menjadi bukti keseriusan pemerintah mendukung dunia pendidikan.
Penyaluran langsung dari APBN dianggap mempercepat proses dan meningkatkan keadilan.
Guru sebagai ujung tombak pendidikan kini mendapat jaminan lebih pasti. Dengan pencairan cepat dan tepat waktu, diharapkan semangat mereka mengajar semakin meningkat.***
