POJOKSATU.ID - Jagat media sosial dihebohkan dengan video seorang mitra program Makan Bergizi Gratis yang berjoget di dapur.
Aksi tersebut bukan hanya menuai perhatian publik, tetapi juga berujung teguran keras dari Badan Gizi Nasional.
Pria bernama Hendrik itu menjadi viral setelah mengunggah video dengan gaya santai di area dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Dalam unggahannya, ia bahkan menuliskan keterangan soal penghasilan hingga Rp6 juta per hari, yang langsung memancing reaksi warganet.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menyatakan pihaknya tidak tinggal diam.
Ia menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bisnis, melainkan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Baca Juga: Direktur Kontraterorisme AS Mundur, Pengamat Baca Ada Perpecahan Internal Elite Keamanan Amerika
“Ini bukan bisnis pribadi. Ini program negara untuk kepentingan masyarakat luas,” tegas Nanik, Selasa (24/3/2026).
BGN pun langsung melakukan pengecekan ke lapangan. Hasilnya, ditemukan sejumlah pelanggaran serius pada dapur yang dikelola Hendrik.
Salah satunya adalah tata letak dapur yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Deadline Mepet, Nasib Honorer Dipertaruhkan di Usulan CASN 2026
Tak hanya itu, aktivitas di dapur juga dilakukan tanpa menggunakan alat pelindung diri, yang seharusnya menjadi standar wajib dalam pengelolaan makanan.
Atas temuan tersebut, BGN memutuskan untuk membekukan sementara operasional satu dapur SPPG milik Hendrik.
Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus peringatan bagi mitra lainnya.
“Kami sangat menyayangkan dan kecewa dengan sikap tersebut. Apalagi dilakukan di lingkungan dapur tanpa APD,” ujar Nanik.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap seluruh mitra MBG akan diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.
BGN juga menugaskan tim khusus untuk memberikan pembinaan langsung kepada yang bersangkutan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program strategis pemerintah harus dijalankan secara profesional, bukan sekadar ajang konten yang berpotensi merusak kepercayaan publik.***
