POJOKSATU.ID - Pemerintah kembali mendapat sorotan tajam terkait penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Di tengah derasnya kritik publik, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya akhirnya angkat bicara untuk narasi yang berkembang dan dinilai menyudutkan pemerintah.

Teddy menegaskan sejak awal kejadian, seluruh unsur negara telah bergerak dan bekerja maksimal di lapangan.

Baca Juga: TMT Mulai Januari 2026, Segini Besaran Gaji 280 PPPK Paruh Waktu Seluma yang Baru Dilantik

Ia membantah anggapan bahwa pemerintah lamban atau abai dalam menangani bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tersebut.

Teddy mengatakan, Sejak detik pertama kejadian, semua unsur telah bekerja.

"TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, hingga relawan dan masyarakat bergerak bersama,” ujar Teddy, dikutip dari Kumparan, 19 Desember 2025.

Baca Juga: Pajak Tekor, Menkeu Purbaya Buka Fakta: Dampak Perlambatan Ekonomi Sebelum Saya Menjabat

Pernyataan ini muncul setelah gelombang kritik bermunculan di ruang publik, termasuk di media sosial, yang mempertanyakan keseriusan pemerintah.

Dalam menetapkan status bencana nasional serta kecepatan distribusi bantuan bagi para korban.

Teddy mengingatkan agar setiap pernyataan yang disampaikan ke publik dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Ramai Isu Bantuan Diaspora Dipajaki Bea Cukai, Ini Penjelasan Purbaya Soal Pajak

Ia menilai narasi yang berkembang belakangan berpotensi menggiring persepsi keliru, seolah-olah negara tidak hadir di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi.

Menurutnya, banyak kerja kemanusiaan yang dilakukan tanpa sorotan kamera dan tidak selalu terekspos ke publik.

Ia menyebut, fokus utama para petugas di lapangan adalah keselamatan korban dan percepatan pemulihan, bukan pencitraan.

“Banyak pekerjaan yang tidak terlihat kamera. Ada petugas yang bekerja siang malam, bahkan ada yang gugur saat bertugas. Itu semua adalah bentuk pengabdian,” kata Teddy.

Namun, pernyataan tersebut justru dinilai sebagian pihak sebagai bentuk defensif pemerintah dalam merespons kritik.

Baca Juga: KABAR GEMBIRA! 276 PPPK Kendal Formasi 2019 Resmi Terima SK Perpanjangan Perjanjian Kerja

Pasalnya, fakta di lapangan masih menunjukkan ribuan warga terdampak yang belum mendapatkan hunian layak, akses logistik, serta kepastian pemulihan jangka panjang.

Teddy juga menekankan pentingnya menghargai pengorbanan aparat dan relawan yang terlibat dalam penanganan bencana.

Ia meminta agar kerja-kerja kemanusiaan tersebut tidak direduksi hanya melalui narasi negatif yang berpotensi melemahkan semangat di lapangan.

Baca Juga: PP Tunas Bakal Batasi Anak Usia 16 Tahun hingga di Bawah 18 Tahun untuk Main Medsos, Mulai Berlaku 2026

Di sisi lain, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi secara konstruktif.

Menurut Teddy, kritik tetap dibutuhkan, namun harus disertai masukan yang konkret dan membantu percepatan penanganan bencana.

“Kami terbuka terhadap masukan. Tapi mari kita jaga energi positif dan kerja sama, karena yang paling penting saat ini adalah pemulihan masyarakat terdampak,” ujarnya.

Meski demikian, desakan publik terhadap pemerintah pusat agar lebih tegas dan transparan dalam mengambil kebijakan strategis.

Baca Juga: Negara Arab Bingung, Indonesia Tegas Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Padahal Krisis Masih Tejadi

Banyak pihak menilai bahwa pernyataan normatif saja tidak cukup tanpa diikuti langkah konkret yang bisa dirasakan langsung oleh korban.

Penanganan bencana di Sumatera kini menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam menunjukkan kehadiran negara secara nyata.

Di tengah kritik yang terus menguat, publik menunggu bukan sekadar klarifikasi, tetapi bukti bahwa pemulihan berjalan cepat, merata, dan berkeadilan bagi seluruh korban bencana.***