POJOKSATU.ID - Ribut-ribut soal belum cairnya gaji ribuan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akhirnya sampai ke telinga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Di tengah keresahan para petugas lapangan yang menjadi ujung tombak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, turun tangan memberikan penjelasan tegas uang negara aman, tapi administrasinya tersendat.
Beberapa pekan terakhir, keluhan soal belum cairnya gaji petugas SPPG ramai di media sosial.
Para petugas yang bertugas menyalurkan makanan bergizi ke sekolah dan posyandu di berbagai daerah mengaku belum menerima honor sejak Oktober.
Nanik buru-buru meluruskan isu ini, Isu yang muncul bukan karena dana tidak ada. Ini murni masalah teknis administratif, tegasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Baca Juga: Sudah Dipercaya Malah Mengkhianati, Mantan Karyawan Curi Sekarung Daging Beku di Koja
Menurutnya, sistem verifikasi data yang digunakan untuk memproses honor petugas membutuhkan waktu panjang karena volume data sangat besar.
Program MBG melibatkan sekitar 30.000 petugas SPPG di seluruh Indonesia.
Mereka bertugas di lapangan memastikan anak-anak mendapat asupan bergizi sesuai standar kesehatan.
Selain petugas lapangan, ada juga tim pendukung seperti akuntan dan ahli gizi yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Volume data dan proses administrasi dalam jumlah tersebut menjadi salah satu faktor teknis yang memerlukan penyesuaian dan sinkronisasi ulang, kata Nanik menjelaskan.
Proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk memastikan tidak ada data ganda atau kesalahan identitas yang bisa berujung pada kesalahan transfer dana.
Nanik mengungkapkan, tidak semua petugas mengalami keterlambatan.
Yang paling terdampak adalah petugas SPPG Batch III mereka yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Duplik Kasus ASDP, Pembela Nilai Dakwaan Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan
Selain itu, sebagian ahli gizi dan akuntan juga mengalami keterlambatan karena data administratif mereka masih perlu disesuaikan.
Bagi petugas yang dompetnya mulai kering, Nanik memberikan kepastian. Ia menjanjikan seluruh gaji yang tertunda akan dirapel dan dibayarkan penuh minggu ini.
Pernyataan ini secara halus juga menegaskan bahwa sebagian hambatan ada di internal BGN sendiri, terutama di bagian administrasi dan verifikasi.
Meski menghadapi masalah gaji, para petugas SPPG di lapangan tetap bekerja melayani masyarakat.
Baca Juga: Tips Belajar TKA bagi Siswa SMA: Strategi Menghadapi Soal HOTS dengan Tenang
Mereka tetap hadir di sekolah dan posyandu untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak terhenti.
Bagi banyak petugas, pekerjaan ini bukan sekadar mencari nafkah, tetapi bentuk pengabdian untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat.
Kisah ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan efisiensi administrasi dalam setiap program sosial pemerintah.
Keterlambatan gaji bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Baca Juga: Tragis! Pembunuh Istri Pegawai Pajak di Manokwari Sempat Minta Tebusan Rp10 Juta ke Suami Korban
Program besar seperti MBG yang menyentuh langsung masyarakat bawah perlu didukung sistem digital yang kuat agar tidak tersendat di urusan birokrasi.
BGN berjanji memperbaiki sistem verifikasi dan mempercepat koordinasi antarbagian.
Nanik memastikan mekanisme pembayaran akan dibuat lebih ramping dengan sistem daring terintegrasi.
Ia juga mengimbau para petugas untuk tetap bersabar dan memastikan data pribadi mereka terupdate agar proses pembayaran berikutnya tidak terkendala.
Masalah ini memang menjadi ujian bagi kredibilitas program sosial berskala nasional.
Namun kejelasan dari BGN menegaskan satu hal uang negara tidak hilang, hanya terhambat di meja birokrasi.
Semoga janji pembayaran minggu ini benar-benar terealisasi dan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keuangan publik yang lebih efisien.***
