POJOKSATU.id – Keputusan pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto telah membuka babak baru dalam diskursus politik nasional.
Tidak sekadar soal pengakuan atas jasa masa lalu, namun terselip pesan tersirat bahwa langkah ini bisa jadi sinyal perubahan relasi antara elite politik di negeri ini.
Meski secara formal gelar itu diumumkan pada 10 November 2025 dalam sebuah upacara kenegaraan, reaksi dari partai .
Baca Juga: Kunjungan ke Canberra Dianggap Sinyal Lunak Indonesia terhadap AUKUS
Terutama PDI Perjuangan (PDIP) langsung menandai bahwa keputusan tersebut bukan semata ritual kenangan.
PDIP secara terbuka menolak pemberian gelar kepada Soeharto, menyebutnya sebagai “pengkhianatan terhadap Reformasi98”.
Argumen mereka tak hanya politis. Dari sudut pandang internal partai, penolakan ini lahir dari identitas ideologis.
Baca Juga: Penetapan PPPK Paruh Waktu di Mandailing Natal Tertunda, Pemkab Minta Solusi ke Pusat
PDIP menegaskan bahwa kadernya sejak lama menolak “kezaliman, pembantaian manusia, KKN, dan pembungkaman rakyat kecil”.
Dengan demikian, pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dianggap bukan sekadar penghormatan individu.
Melainkan titik temu antara wacana sejarah dan dinamika kekuasaan sekarang.
Bagi pemerintahan yang berada di belakang keputusan ini, gelar tersebut dapat dilihat sebagai manuver memperkuat narasi legitimasi rezim sekarang lewat warisan Orde Baru.
Faktor dukungan publik atas Soeharto juga cukup signifikan survei menunjukkan lebih dari 80 % responden mendukung penetapan gelar pahlawan baginya
Dengan alasan jasa pembangunan dan swasembada pangan.
Namun sekaligus, penolakan mencapai angka sekitar 15,7 %, dengan alasan kuat terkait pelanggaran HAM, KKN, dan kebebasan sipil yang rusak pada masa kepemimpinannya.
Inilah yang membuat keputusan ini bukan hanya “apa” tetapi juga “siapa” dan “mengapa”. Siapa yang memberi, siapa yang menolak, dan mengapa di waktu seperti ini.
Baca Juga: Benarkah Skema PPPK Paruh Waktu Hanya Berlaku Hingga 2025? Ini Penjelasannya
Dengan latar belakang bahwa PDIP adalah partai yang dulunya menjadi bagian penting dalam gerakan reformasi 1998, penolakan mereka cukup bermakna.
ini jadi ruang legislasi politik identitas.
Dimana gelar pahlawan bukan hanya penghormatan tetapi juga alat politik simbolik untuk menegaskan siapa yang dianggap layak dan siapa yang tidak.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Uji Coba Jerami Jadi Bahan Bakar Traktor, Inovasi Energi dari Sawah Subang
Lebih dalam lagi, keputusan ini menempatkan pemerintahan saat ini dalam posisi yang kuat karena bisa memilih bagaimana narasi sejarah akan memengaruhi politik masa depan.
Dengan menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, pemerintah seolah mengajak publik menegosiasikan kembali “warisan pembangunan” Orde Barumasa lalu.
Tetapi juga mengalihkan diskusi dari tanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Uji Coba Jerami Jadi Bahan Bakar Traktor, Inovasi Energi dari Sawah Subang
Akademisi mencatat bahwa ini bisa jadi bentuk “penutup buku” terhadap pertanggungjawaban sejarah yang tertunda.
Bagi PDIP dan kadernya, sikap ini memperkuat posisi mereka sebagai pengusung nilai reformasi dan pembela kaum terpinggirkan.
Mereka menunjukkan bahwa dalam peta kekuasaan yang terus bergerak,
Ada arena simbolik yang penting pengakuan negara terhadap tokoh masa lalu bisa berarti redefinisi nilai kelayakan pahlawan.
Jadi bukan sekadar siapa yang berjasatetapi siapa yang sesuai dengan “cerita bangsa” yang hendak dibangun.
Sehingga, ketika rakyat dan masyarakat sipil melihat keputusan ini, pesan yang datang bukan hanya “ini gelar untuk Soeharto”.
Baca Juga: Tragedi di Manokwari, Istri Pegawai Pajak Ditemukan Tewas di Septic Tank, Pelaku Orang Dekat
Tetapi juga “ini adalah bagaimana negara memilih siapa yang layak disebut pahlawan dan siapa yang akan menentukan aturan main itu.”
Dalam konteks elektoral dan hegemonik politik Indonesia sekarang, momen ini tampak sebagai bagian dari strategi lebih besar untuk membentuk memori kolektif dan legitimasi penguasa.
Dalam rencana politik ke depan, kita akan melihat apakah keputusan ini akan jadi titik balik dalam hubungan antara PDIP.
Atau koalisi pemerintahan atau justru memantik kontestasi baru dalam pemaknaan sejarah dan legitimasi.
Yang jelas, bukan hanya masa lalu yang sedang diperdebatkan.
Tetapi masa depan bagaimana bangsa ini memilih pahlawan dan pengingat bahwa memori kolektif adalah medan politik yang hidup.***
