POJOKSATU.ID - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia pada Selasa11 November 2025, memunculkan perdebatan di kalangan pengamat hubungan internasional.
Lawatan kenegaraan perdana itu, yang sejatinya dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan diplomasi.
Justru dinilai sebagian pihak sebagai sinyal lunaknya posisi Indonesia terhadap aliansi pertahanan AUKUS, blok strategis antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.
Dalam kunjungan satu hari di Canberra, Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan sejumlah pejabat tinggi Australia.
Pembahasan resmi diklaim berfokus pada kerja sama pangan, investasi, pendidikan, dan stabilitas kawasan Indo Pasifik.
Namun, nada politik yang terselip di balik agenda tersebut tak luput dari sorotan publik dan analis.
Di tengah rivalitas besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Langkah Prabowo ke Australia bisa dibaca sebagai penegasan arah baru diplomasi Indonesia yang lebih condong ke Barat.
Baca Juga: Pelaku Bom SMAN 72 Kelapa Gading Terinspirasi Konten Kekerasan Internet, Tulis Manusia Hama
Pilihan menjadikan Australia, salah satu anggota aktif AUKUS.
Sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah pelantikan, mengandung pesan politik yang kuat.
Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia dikenal memegang teguh prinsip politik luar negeri “bebas dan aktif”.
Tak berpihak ke blok mana pun, namun aktif berperan dalam menjaga stabilitas global.
Namun, sejak terbentuknya AUKUS pada 2021, Indonesia berulang kali menyuarakan kekhawatiran.
Bahwa perjanjian tersebut akan memicu ketegangan baru di kawasan Asia Pasifik.
Kini, setelah kunjungan Prabowo ke Canberra, sejumlah analis menilai bahwa komitmen “bebas aktif” mulai bergeser.
Sulit menafsirkan ini sekadar kunjungan diplomatik biasa.
Australia adalah bagian utama AUKUS, dan kehadiran Presiden Prabowo di sana memberi kesan.
Bahwa Indonesia mulai membuka diri terhadap kolaborasi pertahanan yang sebelumnya dihindari.
Meski belum ada kesepakatan resmi di bidang pertahanan, kerja sama teknologi dan pelatihan militer.
Disebut akan masuk dalam pembahasan lanjutan antara kedua negara.
Baca Juga: Big Bad Wolf Books Kembali ke Medan! BBW Hadirkan 1 Juta Buku dan Diskon 80 Persen
Hal inilah yang dikhawatirkan dapat menjadi celah keterikatan strategis baru di luar garis kebijakan netral Indonesia.
Pemerintah menepis anggapan bahwa kunjungan Prabowo ke Canberra berpotensi mengubah posisi Indonesia dalam peta geopolitik kawasan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Dewa Mahendra, menegaskan bahwa kunjungan tersebut murni bersifat bilateral dan fokus pada kerja sama ekonomi.
Tidak ada pembahasan terkait AUKUS.
Fokus pembicaraan adalah penguatan ketahanan pangan, investasi agrikultur, dan kerja sama pendidikan,” ujarnya, dikutip dari Antara, 11 November 2025.
Namun, pernyataan itu belum sepenuhnya meredam pandangan kritis.
Beberapa kalangan menilai bahwa langkah politik Prabowo ke Australia adalah bentuk “uji coba kepercayaan” terhadap pemerintahannya dari sekutu-sekutu Barat.
Bagi Prabowo, lawatan ke Canberra menjadi ujian pertama kebijakan luar negerinya.
Jika terlalu dekat dengan Australia dan AUKUS, Indonesia bisa kehilangan kepercayaan strategis dari Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar.
Namun, jika terlalu menutup diri, Indonesia bisa dianggap tertinggal dalam modernisasi pertahanan kawasan.
Kunjungan ini pun menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Sebagian masyarakat menganggap langkah Prabowo realistis dan perlu untuk memperkuat kerja sama ekonomi.
Namun, sebagian lain menilai terlalu banyak simbol politik dan terlalu sedikit substansi.
Baca Juga: Sudah Bayar Sendiri Biaya Berobat? Begini Cara Klaim Uangnya Lewat BPJS Kesehatan
Kunjungan Prabowo ke Canberra jelas membawa bobot strategis yang lebih besar daripada sekadar lawatan kenegaraan biasa.
Di satu sisi, Indonesia butuh memperkuat kerja sama ekonomi dan teknologi dengan Australia.
Namun di sisi lain, langkah itu bisa menimbulkan tafsir baru bahwa Indonesia mulai melunak terhadap kekuatan Barat melalui AUKUS.
Waktu akan menentukan apakah langkah ini menjadi batu loncatan diplomasi yang cerdas atau justru awal dari erosi prinsip “bebas aktif”.
Yang selama ini menjadi identitas Indonesia di dunia internasional.***
