POJOKSATU.ID - Menjelang akhir 2025, pemerintah tancap gas menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos).
Bansos digunakan sebagai penopang ekonomi masyarakat di tengah tekanan harga kebutuhan pokok.
Melalui Kementerian Sosial, total dana mencapai Rp 31,54 triliun digelontorkan pada November–Desember 2025.
Baca Juga: Warga Kutamekar Antusias Sambut Reses Ketua DPRD Karawang
Mencakup berbagai program mulai dari PKH, BPNT, BLT Kesra, hingga bantuan pangan beras dan minyak goreng.
Bantuan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menahan laju inflasi dan menjaga daya beli.
Program PKH menyalurkan Rp 750 ribu per tahap untuk ibu hamil dan anak usia dini.
Baca Juga: Hujan Deras, Lima Wilayah di Tangsel Terendam Banjir
BPNT memberi Rp 200 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).
BLT Kesra hadir sebagai jaring pengaman tambahan, senilai Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan atau total Rp 900 ribu per keluarga.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter kepada sekitar 18,3 juta KPM di seluruh Indonesia.
Distribusi Tahap Akhir, Efektivitas Jadi Sorotan
Penyaluran dilakukan secara bertahap mulai awal November melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Namun di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Banten realisasi bantuan berjalan tidak merata.
Kemensos menegaskan, sinkronisasi data DTKS dan validasi penerima masih menjadi tantangan terbesar agar tidak terjadi tumpang tindih.
Di Kota Bandung, total bansos yang tersalurkan pada kuartal ketiga 2025 mencapai Rp 42,23 miliar untuk 70.389 KPM.
Capaian ini dinilai berhasil karena koordinasi lintas dinas dan sistem pencairan nontunai yang lebih cepat.
Menurut ekonom INDEF Bhima Yudhistira, penguatan bansos akhir tahun adalah langkah tepat menghadapi tekanan ekonomi.
Namun, efektivitasnya tergantung kemampuan daerah memperbarui data.***
