POJOKSATU.id - Wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional menuai pro dan kontra publik.
Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan jika Presiden kedua Republik Indonesia itu, layak mendapat gelar pahlawan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam tayangan YouTube pribadinya yang diunggah pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Baca Juga: Polres Cirebon Kota Hadirkan Layanan SKCK Full Online Lewat Polri Super APP
Dalam video tersebut, Hasan menyebutkan selama 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto, banyak hal yang telah dilakukanya untuk kemajuan bangsa, meskipun tidak lepas dari kesalahan.
“Menurut saya Pak Harto layak untuk jadi pahlawan, dia presiden 32 tahun, dia jadi presiden banyak hal yang dia bikin, bukan berarti dia tanpa kesalahan,” ujar Hasan, dikutip Sabtu (1/11/2025).
Dikatakan Hasan, setiap pemimpin pasti memiliki kekurangan dan tidak bisa dihakimi hanya dari sisi kesalahannya saja.
Baca Juga: Ternyata ini Penyebab Perbedaan Data Keuangan Pemda dan Pusat
“Tapi presiden sebelumnya juga berkuasa juga banyak kesalahan,” lanjutnya.
Menurutnya, penilaian terhadap sosok yang diusulkan menjadi pahlawan nasional seharusnya dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kontribusi dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa.
“Kalau mau menilai seseorang mau jadi pahlawan atau enggak, itu bukan berarti dia tanpa cela, bukan berarti dia tanpa kesalahan, tapi kasih timbangan yang adil,” tegas Hasan.
Baca Juga: Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Soroti Persoalan Saluran Air Penyebab Penyebab Banjir
Hasan juga menyinggung pentingnya objektivitas dalam proses penetapan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah.
“Biar bandul itu bisa bergerak. Kalau cuman satu subjektivitasnya cuman satu, itu bukan timbangan namanya,” imbuhnya.
Hasan juga berharap proses evaluasi dilakukan dengan pertimbangan yang seimbang dan tidak didasarkan pada pandangan politik semata.
Baca Juga: Bersih-bersih Citarum: Warga dan Pemerintah Angkut Bertruk-truk Sampah, Sungai Kembali Mengalir
“Pemerintah dalam mengevaluasi siapa saja nama-nama yang harus menjadi pahlawan tentu timbangannya harus adil,” ucap Hasan.
Hasan pun menutup pernyataannya dengan ajakan agar publik melihat jasa seorang tokoh secara lebih utuh.
“Lebih banyak jasanya atau lebih banyak dosanya,” pungkasnya.
Wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, topik ini kerap muncul dan menimbulkan perdebatan publik.
Sebagian pihak menilai Soeharto berjasa besar dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional, terutama pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an.
Namun, sebagian lain mengingatkan adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pers, serta praktik korupsi di masa pemerintahannya.
Setiap tahun, menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan seleksi terhadap tokoh-tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Proses ini melibatkan Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan Nasional (TP3PN) yang terdiri atas sejarawan, akademisi, dan perwakilan lembaga negara.
Hasil kajian tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan akhir.***
