POJOKSATU.id — Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan kebijakan darurat untuk menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU.

Lewat surat edaran resmi, Bupati Jember Muhammad Fawait menetapkan kebijakan pembelajaran daring dan kerja dari rumah untuk menekan konsumsi BBM masyarakat.

Langkah ini diumumkan dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025) malam, sebagai respons atas terhambatnya distribusi BBM imbas penutupan jalur Gumitir dan kemacetan parah di Banyuwangi.

Pembelajaran Daring dan WFA Mulai Berlaku

Mulai Selasa (29/7/2025), seluruh kegiatan belajar mengajar untuk tingkat pendidikan dasar di bawah naungan Pemkab Jember akan dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing.

Baca Juga: Dari Tugas Kuliah ke Etalase Digital: Kumora Cookies Sukses Berkat Rumah BUMN BRI

Bupati Fawait menjelaskan bahwa hal ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM di pagi hari yang biasanya padat karena aktivitas sekolah.

"Jadi pembelajaran online dari rumah masing-masing mulai besok. Harapannya ini bisa meringankan kebutuhan BBM masyarakat, khususnya di pagi hari," ujarnya.

Terkait jenjang SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pihaknya telah memerintahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk berkoordinasi langsung dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan ini juga mencakup pemberlakuan Work from Home (WFH) atau Work from Anywhere (WFA) bagi pegawai Pemkab yang pekerjaannya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Pegawai Pemkab yang tidak langsung pelayanannya menyentuh masyarakat, juga akan kami berikan kesempatan sampai kondisi BBM kembali pulih,” jelas Fawait.

Baca Juga: Hati-hati Bunda! Pola Asuh Strict Parents Bisa Sebabkan Gangguan Kesehatan Mental Anak

Kelangkaan BBM Picu Kerugian Ekonomi

Dampak kelangkaan BBM tak hanya dirasakan masyarakat umum, namun juga dunia usaha.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jember menaksir kerugian ekonomi akibat krisis ini mencapai Rp 7 miliar per hari.

Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Kadin Jember, Rendra Wirawan, mengungkapkan hal ini dalam jumpa pers yang digelar di Senyum Media Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Senin (28/7/2025).

Baca Juga: Contoh Studi Kasus PPG 2025: Guru Kelas 1 SD Hadapi Tantangan MENGENAL HURUF dan BUNYI AWAL

"Kalau bensinnya saja yang Pertalite itu Rp 10.000 dikalikan 700 liter berarti lebih kurang Rp 7 miliar.

Kalau ini terjadi sudah empat hari berarti kan, akan memberikan ruang hampir Rp 28 miliar ya," ungkapnya.

Ia menambahkan, dampak ekonomi ini belum menghitung kerugian di sektor pertanian dan distribusi pangan.

Bahkan, ia menilai bahwa buruknya mitigasi dari PT Pertamina memperparah situasi.

“Sikap manajemen Pertamina di area ini yang terkesan tidak profesional dan abai terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan sangatlah mengecewakan,” tegasnya.

Kegagalan Mitigasi dan Jalur Alternatif

Krisis ini bermula dari penutupan total jalur Gumitir sejak 24 Juli 2025, yang biasa menjadi akses utama pengiriman BBM dari Banyuwangi ke Jember.

Kemacetan di Pelabuhan Ketapang juga membuat truk tangki pengangkut BBM terhambat, sehingga waktu tempuh dari sebelumnya 4 jam menjadi 11 jam.

Sebagai upaya mitigasi, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mengalihkan pasokan BBM melalui jalur alternatif Situbondo–Arak-arak–Bondowoso.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Jadi Program Sosial, Ternyata Bukan Bagian dari Sistem Pendidikan Nasional?

Selain itu, pasokan juga mulai digeser ke Fuel Terminal Malang dan Instalasi Surabaya Group, serta menyiapkan tambahan 79 truk tangki bantuan dari berbagai depo.

“Yang mana sebelumnya dari Banyuwangi-Gumitir langsung disalurkan ke Jember. Sekarang kita atur ulang rutenya agar tidak terjebak kemacetan,” jelas Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi.

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan tidak menimbun bahan bakar.

Hal ini justru akan memperlambat proses pemulihan pasokan.

Pemantauan Ketat dan Koordinasi Lintas Sektor

Pemkab Jember akan melakukan pemantauan harian terhadap distribusi BBM dan menjalin koordinasi intensif dengan Pertamina.

Baca Juga: Anak-anak Susah Konsentrasi saat Belajar? Ini 7 Tips Ampuh Menghadapi Anak Malas

Bahkan, Bupati Fawait berencana bersurat langsung ke Pertamina Pusat agar Jember mendapat prioritas penanganan.

“Kami akan bersurat ke Pertamina Pusat agar Jember mendapat perhatian khusus. Meski malam ini kami mendapat informasi pengiriman besar BBM sedang dilakukan ke Jember,” katanya.

Selain itu, koordinasi dengan pihak kepolisian juga dilakukan agar truk pengangkut BBM mendapat prioritas melintasi titik-titik rawan kemacetan.

Imbauan Perjalanan ke Wilayah Tapal Kuda

Mengingat distribusi BBM masih terganggu, Pertamina mengimbau masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah Tapal Kuda seperti Jember, Bondowoso, dan Situbondo agar mengisi penuh tangki BBM sebelum masuk ke area tersebut.

Langkah antisipatif ini penting untuk menghindari kendaraan mogok di tengah keterbatasan pasokan yang belum sepenuhnya pulih.

Upaya Normalisasi Terus Diakselerasi

Meskipun sejumlah langkah alternatif telah ditempuh, tantangan di lapangan tetap besar.

Jalan alternatif memiliki keterbatasan beban maksimal, dan volume kendaraan yang tinggi menyebabkan distribusi tetap melambat.

Namun, pemerintah daerah, Pertamina, dan Kadin sama-sama sepakat bahwa penanganan harus dilakukan secara cepat dan kolaboratif untuk menekan kerugian dan mencegah inflasi makin melebar.

Baca Juga: 75 Ribu Buruh Siap Kepung Istana 15—25 Agustus! Tuntut Penghapusan Outsourcing dan Tolak PHK Massal

Bagaimana menurut bapak ibu?

Adakah tanggapan atau pengalaman di lapangan yang bisa dibagi? Tulis di kolom komentar ya.

Silahkan akses artikel lainnya melalui apps kami: