POJOKSATU.id - Sebelum masa kedatangan kolonialisme yang didominasi oleh bangsa Eropa di Indonesia, etnis Tionghoa sudah hadir di Nusantara.
Diperkirakan mulai 1500 tahun yang lalu gelombang migrasi etnis Tionghoa datang ke Nusantara seiring majunya perdagangan di Indonesia sejak awal abad ke-16.
Dalam migrasi ini, terdapat empat suku bangsa Tionghoa yang tersebar di segala penjuru Indonesia, yakni Hokkien, Hakka, Teo-Chiu dan Kwongfu/Kanton.
Keberadaan etnis Tionghoa yang bisa menyatu dengan pribumi Indonesia itu, membuat menetap terutama di daerah pesisir. Tetapi tidak timbul permasalahan antara para pendatang ini dengan penduduk pribumi.
Sebab, selain berperan dalam kegiatan ekonomi, etnis Tionghoa juga menjalani proses akulturasi dengan masyarakat lokal, berperan dalam sosial dan budaya, bahkan menetap secara permanen di berbagai wilayah di Indonesia.
Bukan hanya berdagang, sebagian orang Tionghoa di Indonesia juga menekuni profesi sebagai tukang yang ahli dalam bidang tertentu.
Dengan berbagai keahlian yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa itu, mereka akhirnya dimanfaatkan juga oleh bangsa Eropa, untuk membangun kegiatan ekonomi kolonial di Indonesia.
Hubungan antara komunitas Tionghoa, Eropa, dan pemerintahan Belanda membentuk keterkaitan dan berpengaruh pada kondisi ekonomi sekaligus hubungan antarbudaya pada masa itu.
Memasuki era kolonial Belanda, masyarakat Hindia Belanda diklasifikasi secara hirarkis, yaitu orang Eropa yang menempati golongan teratas, orang Tionghoa/Timur Asing atau Vreemde Osterlingen dan pribumi Inlanders.
Etnis Tionghoa juga digolongkan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan terbagi menjadi totok atau garis keturunan Tionghoa murni dan peranakan, yaitu yang sudah memiliki keturunan campuran.
Klasifikasi rasial ini tentu memicu diskriminasi di antara golongan masyarakat, demikian halnya dengan kaum Tionghoa peranakan yang turut pula merasakan dampak dari kondisi tersebut.
Hingga pada masa Politik Etis sekitar 1901, diskriminasi, keluhan, serta ketidakpercayaan kaum Tionghoa terhadap pemerintah Hindia Belanda semakin memuncak.
Etnis Tionghoa mulai merasakan efek krisis ekonomi akibat eksploitasi besar-besaran tenaga dan sumber daya alam di Indonesia yang diangkut untuk kepentingan kolonial.
Sayup-sayup pembicaraan mengenai nasionalisme Cina mulai terdengar di kalangan kaum Tionghoa peranakan, sehingga membuat mereka berpikir ulang soal identitas mereka.
Pada 23 Februari 1901, sekelompok kaum Tionghoa di Batavia mendirikan sebuah organisasi atau perkumpulan yang diberi nama Tiong Hoa Hwee Kwan atau THHK.
THHK disebut sebagai organisasi pergerakan pertama yang didirikan oleh kaum Tionghoa yang diarahkan pada visi kebudayaan, pendidikan serta politik.
Organisasi ini yang kelak berperan dalam pembentukan lembaga pendidikan formal dan turut mendorong lahirnya organisasi pergerakan awal Indonesia, yaitu Budi Utomo pada 1908.
Pergerakan organisasi THHK memulai gerakan dengan mendirikan sekolah-sekolah dengan bahasa Cina sebagai pengantar serta kurikulum yang berorientasi ke arah nasionalisme Cina.
Dalam waktu singkat, sekolah-sekolah THHK mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan kaum Tionghoa yang mulai berbondong-bondong mengirimkan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan di sekolah THHK.
Semangat kaum Tionghoa terhadap berdirinya THHK ini kemudian diikuti oleh kemunculan berbagai surat kabar berbahasa Melayu-Tionghoa, misalnya Li Po (1901) di Sukabumi, Chabar Perniagaan (1903) di Batavia, dan Djawa Tengah (1909) di Semarang.
Perubahan juga mulai terjadi pada kaum Tionghoa di Indonesia. Beberapa cabang THHK ikut berdiri di luar Batavia dalam kurun waktu singkat.
Perkembangan ini tentu bukan kabar gembira bagi pemerintah Hindia Belanda, lantaran nasionalisme yang dihidupkan THHK dianggap membahayakan.
Pemerintah Hindia Belanda was-was jika sewaktu-waktu hal ini dapat memicu gejolak politik dalam negeri.
Sebagai jawaban atas kondisi tersebut, Pemerintah Hindia Belanda lalu mendirikan Hollandsce Chineese School (HCS) di Batavia .
Sekolah tersebut merupakan sekolah formal dengan kurikulum sejalan peraturan kolonial, berbahasa Belanda sebagai pengantar, dan menawarkan jenjang karier untuk dipromosikan sebagai aparatur pemerintahan.
Tindakan itu membuat kaum Tioanghoa di Indonesia cukup dilematis untuk menentukan sekolah mana yang mereka pilih.
Kaum Tionghoa yang memilki latar suku bangsa yang berbeda, kemudian memunculkan respon yang berbeda juga. Politik Hindia Belanda mulai berhasil.
Ternyata juga ada kondisi tidak semua kaum Tionghoa tertarik dengan apa yang ditawarkan THHK.
Penggunaan bahasa Cina sebagai pengantar, lebih khususnya bukan bahasa Hokkian atau bahasa Cina daerah lainnya, dianggap sebagai pengingkaran terhadap ajaran leluhur dan bertentangan dengan upaya pelestarian budaya.
Sistem kurikulum modern yang mengajarkan nasionalisme memunculkan anggapan sekolah ini tidak berkesesuaian dengan tradisi pendidikan klasik Kekaisaran Cina.
Baca Juga: Gus Dur dan Keputusan Besarnya bagi Perayaan Imlek Etnis Tionghoa di Indonesia
Terlebih akses pendidikan di THHK hanya dibuka untuk para perempuan, semakin dianggap tidak sesuai dengan etika sistem patriarki yang saat itu masih berlaku.
Meskipun begitu, pendirian sekolah oleh THHK tetap menjadi senjata utama bagi kaum Tionghoa.
THHK juga digunakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik dalam sektor ekonomi, politik dan budaya.
Fakta tersebut tentu menjadi bukti semangat perubahan kaum Tionghoa melihat geliat zaman modern semakin kentara di sektor pendidikan.
Berkembangnya organisasi THHK juga menjadi penyulut bagi kaum pribumi untuk membentuk organisasi serupa yang dikenal dengan Budi Utomo.
Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen (STOVIA).
Kebangkitan nasional Tionghoa melalui THHK sebagai bentuk perlawanan terhadap politik identitas kolonial pada awal abad ke-20, mendorong munculnya gerakan Budi Utomo.
Baca Juga: Sejarah Shio, Pemahaman Mendalam Tentang Zodiak Tionghoa!
Kebangkitan tersebut juga tak bisa disangkal turut melahirkan gagasan nasionalisme Indonesia, yang pada waktunya terjadi dalam momentum peristiwa Sumpah Pemuda 1928.
Pada waktu itu, THHK semakin besar. Berbagai bantuan dana rupanya mengalir dari kelompok-kelompok revolusioner Cina yang dipimpin Dr. Sun Yat Sen.
Bahkan, Kaisar Dinasti Qing tercatat juga mengucurkan sejumlah dana bantuan untuk perkembangan sekolah-sekolah THHK.
Dr. Sun Yat Sen bahkan sempat datang ke Hindia Belanda untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah-sekolah THHK.
Baca Juga: Bakwan, Kuliner Tionghoa Paling Tersohor yang Banyak Namanya, Bermula dari Kisah Anak yang Berbakti
Kedatangan Sun Yat Sen sangat berdampak dalam menumbuhkan nasionalisme orang Tionghoa di Hindia Belanda.
Sejak tahun 1909, kaum Tionghoa juga mendirikan Soe Po Sia, perkumpulan para pembaca yang menyebarkan informasi dan propaganda politik bagi orang Tionghoa.
Disinilah berdirinya sekolah THHK menjadi titik kulminasi perlawanaan mereka terhadap tatanan kolonialisme yang diskriminatif.
Setelah kabar melestusnya peristiwa revolusi Xinhai di Cina pada 1911 sampai di Jawa, orientasi THHK mulai mengarahkan perhatiannya pada upaya pembaharuan dan pembebasan yang bersifat anti-kolonial.
Tahun 1912, organisasi pergerakan dari para pribumi juga mulai tersulut yang ditandai dengan partai politik pertama bernama Indische Partij.
Dengan semboyan "indie untuk indier", mereka menggaungkan kebebasan dengan menyebut Hindia sebagai rumah nasional bagi bumiputera, Tionghoa, Arab bahkan golongan Indo yang mengaku Hindia sebagai tanah airnya.
Pada 1913, sekumpulan siswa THHK mendirikan perkumpulan Hsiao You Hui yang kemudian berubah menjadi organisasi kepemudaan dan berganti nama menjadi Hua Chiao Tsing Nien Hui pada 1929.
Dari organisasi inilah tumbuh bibit-bibit nasionalisme yang kian gencar melawan praktik dominasi kolonialisme bahwa orang Tionghoa dimana pun harus lepas dari kolonialisme.
Pada fase ini muncul pula beragam surat kabar seperti Sinar Djawa, Djawa Tengah, Keng Po dan Sin Po yang meski masih mengarahkan perhatian pada situasi di negeri Cina, namun tetap arah dan tujuannya ialah menentang kolonialisme.
Sin Po bahkan kerap menyuarakan perjuangan yang dilakukan oleh Budi Utomo.
Baca Juga: Sambut Hari Raya Imlek, Lilin-Lilin Vihara Tampak Menjulang
Seiring waktu, pada 1934 seseorang bernama Kwee Hing Tjat mendirikan surat kabar bernama Matahari di Semarang.
Ia dengan terus terang mengatakan berjanji akan setia dan membela tanah air Indonesia.
Sudah barang tentu, banyak dari kaum Tonghoa yang mencibir sumpahnya itu, meski tidak sedikit pula dari mereka yang mendukung pernyataannya.
Sumpah setianya ini menandakan gejolak zaman orientasi perjuangan kaum Tionghoa yang mulai menemukan bentuknya.
Kaum Tionghoa dengan gencar membicarakan nasionalisme dalam bentuk yang lebih utuh, yakni pembelaan terhadap Indonesia.
Bahkan ketika terjadi Kongres Pemuda II di tahun 1928, Sie Kong Liong seorang pemuda Tionghoa, berperan penting dalam kelancaran Kongres Pemuda.
Dia menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat Kongres Pemuda II.
Rumah Sie Kong Liong bahkan telah digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda pribumi sejak tahun 1927.
Tak lama kemudian, berdiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 25 September 1932, yang diprakarsai oleh Liem Koen Hian.
Ia menegaskan identitas dirinya sebagai rakyat Indonesia sehingga sudah sepatutnya mereka mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Partai tersebut juga berseru agar masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda mendukung gerakan-gerakan nasionalisme di Indonesia.
Ketika gerakan nasionalisme di Indonesia semakin meluas, tidak sedikit dari kaum Tionghoa peranakan yang mulai berorientasi dan menegaskan dirinya sebagai bagian dari Indonesia dan berperan penting dalam usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. ***