POJOKSATU.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyiapkan 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan pengakuan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
"Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja," ujar Yassierli dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Menariknya, sertifikasi kompetensi BNSP bagi alumni MagangHub difasilitasi secara gratis melalui jaringan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah.
Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja selama magang, tetapi juga mendapatkan pengakuan kompetensi yang diakui secara nasional.
MagangHub Kini Terintegrasi dengan Sertifikasi Kompetensi
Kemnaker terus memperkuat integrasi antara Program Magang Nasional (MagangHub) dan sertifikasi kompetensi.
Kebijakan ini dilakukan agar peserta magang tidak hanya memperoleh pengalaman praktik kerja di perusahaan, tetapi juga memiliki bukti kompetensi yang terstandar dan diakui industri melalui sertifikat BNSP.
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker menilai pengalaman magang saja belum cukup untuk meningkatkan daya saing lulusan.
Karena itu, sertifikasi kompetensi diposisikan sebagai nilai tambah yang dapat membantu peserta saat memasuki pasar kerja.
Melalui integrasi tersebut, MagangHub kini menjadi bagian dari ekosistem pengembangan tenaga kerja yang menghubungkan program magang, pelatihan vokasi, dan sertifikasi kompetensi dalam satu jalur pengembangan karier.
Daftar 15 Skema Sertifikasi Kompetensi
Sebanyak 15 skema sertifikasi kompetensi yang disiapkan Kemnaker dan BNSP meliputi:
1. Pengelolaan Administrasi Perkantoran
2. Junior Secretary
3. Asisten Pengembang Web
4. Digital Marketing
5. Pembuatan Desain Grafis
6. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal
7. Supervisor Sumber Daya Manusia
8. Pelayanan Pelanggan
9. Front Office
10. Operator Komputer
11. Digital Filing
12. Produksi Karya Audio Visual
13. Analis Data
14. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
15. Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula
Baca Juga: Kebijakan Ekspor Satu Pintu Akan Menggeser Peta Geoekonomi Serantau ASEAN?
Skema tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan industri saat ini, mulai dari administrasi perkantoran, teknologi informasi, pelayanan pelanggan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pengolahan data, hingga keselamatan kerja.
Jadwal Pendaftaran Sertifikasi
Selain menyiapkan skema sertifikasi, Kemnaker juga telah membuka tahapan pendaftaran bagi lulusan Program Magang Nasional.
Pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi peserta Program Magang Nasional Batch 2 dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 19 Juni 2026 melalui platform MagangHub.
Peserta yang telah menyelesaikan program magang dapat mengikuti proses sertifikasi sesuai bidang kompetensi yang relevan dengan pengalaman dan keterampilan yang dimiliki.
Kapasitas Sertifikasi di Seluruh Indonesia
Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh BNSP melalui jejaring lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah.
Berdasarkan hasil pemetaan Kemnaker, sejumlah balai pelatihan vokasi telah siap menyelenggarakan berbagai skema sertifikasi kompetensi.
BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta menjadi unit dengan kapasitas terbesar karena masing-masing mampu menyelenggarakan 15 skema sertifikasi.
Sementara BBPVP Bekasi memiliki kapasitas 11 skema. BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing menyelenggarakan 10 skema.
BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate memiliki sembilan skema, sedangkan BPVP Bantaeng menyelenggarakan delapan skema sertifikasi.
Adapun BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing memiliki tujuh skema.
BBPVP Serang memiliki enam skema, sementara BPVP Lombok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing memiliki empat skema.
BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo menjadi balai dengan kapasitas tiga skema sertifikasi.
Secara keseluruhan, hasil pemetaan menunjukkan kapasitas penyelenggaraan mencapai sekitar 180 skema sertifikasi kompetensi di seluruh balai pelatihan vokasi Kemnaker.
Melalui program ini, pemerintah berharap lulusan MagangHub tidak hanya memiliki pengalaman kerja, tetapi juga sertifikat kompetensi yang dapat meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan dan memperkuat daya saing di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang. ***




