POJOKSATU.id - Isu penghapusan status PPPK paruh waktu semakin menguat.
Dalam pembahasan revisi UU ASN, pemerintah dikabarkan akan meniadakan skema PPPK paruh waktu.
Dan akan mengintegrasikannya ke dalam sistem ASN penuh waktu.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Turun hingga 17 Persen Jelang Lebaran, Berlaku untuk Semua Maskapai?
Kebijakan ini tentu menjadi sorotan, terutama bagi tenaga honorer dan PPPK paruh waktu yang selama ini telah bekerja di instansi pusat maupun daerah.
Jika aturan ini benar-benar diberlakukan, maka para honorer harus siap menghadapi konsekuensi besar, termasuk kemungkinan mutasi lintas daerah.
Revisi UU ASN Jadi Dasar Perubahan
Dalam revisi UU ASN, pemerintah ingin menyederhanakan struktur kepegawaian dengan menghapus skema paruh waktu.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penataan tenaga non-ASN agar lebih terintegrasi, profesional, dan seragam di seluruh Indonesia.
Perubahan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desain kebijakan nasional yang tengah disiapkan.
Honorer Wajib Siap Mutasi
Salah satu poin paling krusial dalam kebijakan ini adalah kewajiban mutasi bagi pegawai yang ingin berstatus penuh waktu.
Baca Juga: Resmi, Jam Kerja ASN Jabar Selama Ramadan 2026 Berubah, Ini Rinciannya
Artinya, jika tenaga honorer atau PPPK paruh waktu ingin tetap berada dalam sistem ASN, maka mereka harus siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan negara.
Skema ini sejalan dengan prinsip pemerataan pelayanan publik.
Terutama untuk mengatasi kekurangan tenaga di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Namun di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dilema besar bagi honorer yang telah lama mengabdi di satu daerah dan memiliki pertimbangan keluarga.
Tak Siap Mutasi, Kontrak Bisa Berakhir
Pegawai yang tidak bersedia mengikuti mekanisme mutasi atau tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penuh waktu, maka kontraknya akan berakhir sesuai perjanjian awal.
Ini berarti, status PPPK paruh waktu yang selama ini menjadi solusi transisi bisa benar-benar hilang tanpa perpanjangan.
Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran baru.
Terutama bagi tenaga honorer yang berharap stabilitas setelah penghapusan tenaga non-ASN secara nasional.
Baca Juga: Akhirnya Jelas! MenPAN-RB Putuskan Soal Kenaikan Gaji PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Ingin Standarisasi ASN
Dari sisi kebijakan, pemerintah disebut ingin menata ulang sistem ASN agar lebih sederhana dan tidak terfragmentasi.
PPPK paruh waktu dinilai sebagai skema transisi yang bersifat sementara.
Dengan dihapusnya skema ini, maka seluruh ASN akan berada dalam sistem penuh waktu yang memiliki standar kerja dan tanggung jawab lebih jelas.
Baca Juga: Sosok Pilot Smart Air Egon Erwan dan Kopilot Baskoro, Lulusan Australia Berkiprah Sejak 2009
Selain itu, mobilitas ASN melalui mutasi dianggap penting untuk memastikan distribusi pegawai merata di seluruh Indonesia.
Dampak bagi Daerah dan Anggaran
Penghapusan PPPK paruh waktu tentu berdampak pada struktur anggaran daerah.
Skema penuh waktu membawa konsekuensi pembiayaan berbeda dibanding paruh waktu.
Pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja pegawai jika seluruh pegawai dialihkan menjadi penuh waktu.
Di sisi lain, bagi pegawai yang berhasil menjadi PPPK penuh waktu, ada potensi peningkatan kepastian karier.
Selain karier, terdapat skema penggajian yang lebih jelas dibanding sistem paruh waktu.
Baca Juga: Status Rekening Tidak Valid di Info GTK, Bagaimana Nasib Dana TPG? Begini Penjelasannya!
Apa yang Harus Disiapkan Honorer?
Bagi tenaga honorer dan PPPK paruh waktu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan:
- Memantau perkembangan revisi UU ASN secara resmi.
- Mempersiapkan diri untuk kemungkinan mutasi antar daerah.
- Memastikan kelengkapan administrasi dan kompetensi sesuai kebutuhan instansi.
Langkah ini penting agar tidak tertinggal dalam proses transisi kebijakan yang sedang berjalan.***
