POJOKSATU.id - Aplikasi Dapodik 2026b resmi dirilis dan mulai diberlakukan untuk Satuan Pendidikan.
Aplikasi Dapodik versi 2026.b merupakan bagian dari perbaikan dan pembaruan pada sejumlah fitur aplikasi Dapodik yang digunakan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026.
Perlu diketahui, pembaruan aplikasi ini bukan sekadar penyempurnaan teknis.
Melainkan membawa sejumlah perubahan sistem dan penyesuaian data yang berdampak langsung.
Mulai dari pada proses pendataan sekolah, PTK, peserta didik, hingga rombongan belajar.
Nah, memahami perbedaan Dapodik 2026.b dengan versi sebelumnya Dapodik 2026.a juga perlu dilakukan.
Bukan saja bagi operator sekolah maupun Dinas Pendidikan saja.
Sebab guru juga perlu memiliki pemahaman, agar bisa mengerti apa saja yang harus dilakukan.
Baca Juga: Pencairan THR TPG 100 Persen Mulai Bergerak, Guru Diminta Cek Data hingga Info GTK
Hal krusial ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan input, validasi bermasalah, hingga kegagalan sinkronisasi data.
Terlebih validasi dan sinkronasi data di Dapodik juga berkaitan dengan pencairan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru alias TPG.
Lalu apa saja perubahan dan pembaruan penting di Dapodik 2026.b?
Perbedaan Dapodik 2026.b vs Dapodik 2026.a
Secara umum, Dapodik 2026.b hadir sebagai versi penyempurna dari 2026.a.
Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan yang tidak boleh diabaikan.
Pertama, dari sisi stabilitas sistem, Dapodik 2026.b membawa perbaikan pada performa aplikasi agar proses sinkronisasi data lebih stabil.
Pada versi sebelumnya, sejumlah sekolah melaporkan kendala sinkron berulang akibat ketidaksesuaian validasi data.
Baca Juga: Kabar Terbaru 13 Januari 2026, THR TPG 100 Persen 2025 Tetap Wajib Dibayar Pemda
Kedua, aturan validasi kini menjadi lebih diperketat.
Beberapa kolom data yang sebelumnya masih bersifat opsional kini menjadi wajib diisi.
Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas data nasional yang menjadi dasar berbagai kebijakan pendidikan.
Ketiga, terdapat penyesuaian struktur data, terutama pada entitas PTK dan rombongan belajar.
Baca Juga: Batas Akhir THR TPG 100 Persen Ditentukan, Pemda Wajib Cair Sebelum 30 Juni 2026
Operator yang masih menggunakan pola input lama berpotensi mengalami penolakan sinkronisasi jika tidak menyesuaikan dengan aturan terbaru.
Fitur Baru Dapodik 2026.b yang Berdampak ke Data Sekolah
Dapodik 2026.b juga membawa sejumlah fitur baru yang secara langsung memengaruhi tata kelola data sekolah.
Pada data PTK, aplikasi kini menekankan kelengkapan dan kesesuaian informasi.
Seperti status kepegawaian, penugasan mengajar, serta keterkaitan dengan rombongan belajar.
Validasi jam mengajar juga menjadi lebih ketat untuk mencegah ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di sekolah.
Sementara pada rombongan belajar, Dapodik 2026.b menyesuaikan pengaturan rombel dengan struktur pembelajaran terbaru.
Pengisian rombel tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus selaras dengan implementasi kurikulum dan pembagian jam pelajaran.
Selain itu, terdapat peningkatan pada monitoring status sinkronisasi.
Baca Juga: THR TPG 100 Persen Wajib Cair, Pemda Terikat Batas Waktu Kemenkeu
Sehingga operator dapat lebih mudah mengetahui apakah data sudah berhasil terkirim ke server pusat atau masih terkendala validasi.
Beberapa update penting berikut wajib menjadi perhatian sekolah:
1. Data PTK
Pengisian data pendidik dan tenaga kependidikan harus benar-benar sesuai kondisi aktual.
Kesalahan kecil pada status atau penugasan dapat berdampak pada validasi lanjutan, termasuk keterkaitan dengan program bantuan.
2. Data Peserta Didik
Penyesuaian dilakukan pada jenis layanan dan kelengkapan identitas peserta didik.
Operator perlu memastikan seluruh data siswa telah diperbarui sebelum sinkron.
3. Rombongan Belajar
Penataan rombel kini lebih terstruktur. Sekolah diminta memastikan rombel sesuai dengan pembagian kelas, tingkat, dan kurikulum yang diterapkan.
4. Data Sekolah
Beberapa penyesuaian administratif, termasuk wilayah dan identitas satuan pendidikan, juga menjadi bagian dari pembaruan versi ini.
Peran Dapodik dalam Proses Pencairan TPG 2026
Dapodik menjadi sumber data utama yang digunakan untuk sinkronisasi ke berbagai sistem turunan.
Termasuk Info GTK dan sistem pembayaran TPG 2026 atau tunjangan sertifikasi guru.
Kesalahan atau keterlambatan update data pada Dapodik 2026.b berpotensi menghambat proses pencairan tunjangan guru.
Secara sistem, data guru yang berhak menerima TPG bersumber dari Dapodik, kemudian disinkronkan ke Info GTK untuk proses validasi.
Setelah dinyatakan valid, data tersebut menjadi dasar penerbitan SKTP dan pencairan tunjangan.
Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam rilis Dapodik 2026.b, antara lain:
1. Informasi PTK lebih akurat
2. Beban mengajar sesuai ketentuan
3. Status kepegawaian dan sertifikasi valid
4. Tidak terjadi duplikasi atau kesalahan data
Dengan demikian, Dapodik 2026.b menjadi pintu awal validasi TPG 2026.
3 Hal Krusial Pengaruh Dapodik 2026.b ke TPG 2026
Ada beberapa alasan utama mengapa versi 2026.b sangat menentukan kelancaran pencairan TPG 2026.
Pertama, validasi data PTK diperketat.
Beberapa komponen data guru yang sebelumnya masih toleran kini harus benar-benar sesuai aturan, terutama yang berkaitan dengan:
1. Status aktif mengajar
2. Penugasan di satuan pendidikan
3. Kesesuaian rombongan belajar
4. Jumlah jam mengajar
Kedua, sinkronisasi data. Data yang masih menggunakan versi lama atau belum disesuaikan dengan 2026.b berpotensi tidak terbaca sempurna oleh sistem Info GTK.
Ketiga, penyesuaian struktur rombel dan pembelajaran. Jika tidak sesuai dengan kondisi riil dapat berdampak pada perhitungan jam mengajar guru, yang merupakan syarat utama penerima TPG.
Data PTK yang Paling Menentukan Validasi TPG 2026
Dalam Dapodik 2026.b, operator sekolah perlu memberi perhatian khusus pada data berikut:
1. Status Kepegawaian dan Sertifikasi
Pastikan status guru, baik PNS maupun non-PNS, terinput dengan benar dan sertifikasi pendidik tercatat sesuai dokumen resmi.
2. Penugasan dan Jam Mengajar
Guru harus terhubung dengan rombongan belajar dan mata pelajaran yang diampu.
Kekeliruan pada penugasan dapat menyebabkan jam mengajar tidak terbaca sistem.
3. Rombongan Belajar
Rombel harus sesuai dengan jumlah siswa, tingkat kelas, dan kurikulum. Rombel fiktif atau tidak aktif akan berdampak pada validasi jam mengajar.
4. Status Aktif Guru
Guru yang tidak ditandai aktif pada semester berjalan otomatis berpotensi tidak lolos validasi TPG.
Demikian 3 hal krusial yang mempengaruhi pencairan TPG 2026 dalam rilis update Dapodik 2026.b, semoga bermanfaat.***
