POJOKSATU.id - Kepastian pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo akhirnya menemui titik terang.
Setelah sempat terhambat, JHT kini dipastikan bisa dicairkan. Namun kepastian itu justru memunculkan dilema baru bagi para pegawai.
Di satu sisi, pencairan JHT dianggap sebagai angin segar.
Baca Juga: Kapal Nyaris Tenggelam Tengah Kepulauan Seribu, Dirpolairud Polda Metro Evakuasi 37 Penumpang
Terutama bagi PPPK Paruh Waktu yang membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan mendesak.
Di sisi lain, keputusan tersebut membawa konsekuensi serius karena berpengaruh langsung pada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi penopang rasa aman.
Sebelum masuk ke pilihan sulit tersebut, penting dipahami bahwa pencairan JHT bukan sekadar mengambil tabungan.
Baca Juga: Berkas Belum Rampung, Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu di SBD Masih Abu-abu
Ada konsekuensi yang menyertai dan harus ditanggung oleh peserta.
JHT Bisa Dicairkan, Tapi Ada Syarat
Berdasarkan penjelasan resmi, PPPK Paruh Waktu di Pemkot Probolinggo diperbolehkan mencairkan JHT dengan mekanisme tertentu.
Salah satu syarat utama adalah peserta harus berhenti sementara dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Artinya, selama masa nonkepesertaan tersebut, PPPK Paruh Waktu tidak lagi berada dalam perlindungan penuh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baca Juga: Status Naik, Gaji Justru Turun! Curhat PPPK yang Dulu Honorer Rp1,5 Juta, Sekarang Jadi Segini
Inilah yang kemudian memicu kekhawatiran di kalangan pegawai.
Risiko Kehilangan Perlindungan
Konsekuensi terbesar dari pencairan JHT adalah hilangnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, meski bersifat sementara.
Beberapa manfaat yang tidak lagi bisa dinikmati antara lain:
1. Perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja
2. Santunan kematian
3. Manfaat beasiswa pendidikan anak
4. Akses terhadap fasilitas tertentu seperti KPR dari BPJS Ketenagakerjaan
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo, Nurhadi Wijayanto, menegaskan bahwa peserta harus benar-benar memahami dampak dari pencairan JHT tersebut.
Baca Juga: Musim Hujan, TNI dan Warga Rengasdengklok Gotong Royong Bersihkan Sungai
Dikutip dari Tadatodays, 12 Januari 2026, Nurhadi Wijayanto menyatakan:
"Misalkan di bulan Januari ini peserta mengalami risiko kecelakaan, itu tidak akan ditanggung."
"Begitu juga manfaat beasiswa pendidikan anak dan fasilitas KPR akan berbeda jika peserta mencairkan JHT,".
Baca Juga: Dampingi Presiden Resmikan Infrastruktur RDMP, Menko AHY: Tonggak Kemandirian Energi Nasional
Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan mencairkan JHT bukan tanpa risiko.
Antara Kebutuhan dan Rasa Aman
Bagi sebagian PPPK Paruh Waktu, dana JHT bisa menjadi solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Terlebih, penghasilan PPPK Paruh Waktu di beberapa daerah masih tergolong terbatas.
Namun bagi sebagian lainnya, perlindungan jaminan sosial dianggap jauh lebih penting.
Risiko kecelakaan kerja dan jaminan bagi keluarga menjadi pertimbangan utama untuk tetap mempertahankan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dilema inilah yang kini dirasakan banyak PPPK Paruh Waktu.
Mereka dihadapkan pada pilihan yang sama-sama berat, kebutuhan jangka pendek atau rasa aman jangka panjang.
Imbauan Agar Tidak Tergesa-gesa
Pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan mengimbau agar PPPK Paruh Waktu tidak mengambil keputusan secara terburu-buru.
Baca Juga: Apakah Nilai 300 Cukup Lolos SKD CPNS? Ini Penjelasan Resminya
Setiap peserta diminta memahami secara menyeluruh mekanisme pencairan JHT, termasuk risiko dan konsekuensi yang menyertainya.
Langkah ini penting agar pencairan JHT tidak justru menimbulkan penyesalan di kemudian hari.
Bagi PPPK Paruh Waktu, keputusan ini menyangkut bukan hanya diri sendiri, tetapi juga keluarga yang bergantung pada perlindungan sosial.
Baca Juga: Menlu Abbas Araghchi Sebut Iran Siap Perang dengan AS, Bahkan Lebih Kuat dari Konflik 12 Hari 2025
Dengan dibukanya opsi pencairan JHT, PPPK Paruh Waktu kini benar-benar berada di persimpangan.
Pilihan ada di tangan masing-masing peserta, dengan segala risiko dan manfaat yang harus dipertimbangkan secara matang.***
