POJOKSATU.id - Nasib honorer di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memantik keprihatinan.
Hingga penghujung tahun 2025, sejumlah honorer mengaku belum menerima gaji yang menjadi hak mereka.
Kondisi ini membuat para honorer menjerit, terlebih di saat kebutuhan hidup meningkat menjelang akhir tahun.
Baca Juga: Prabowo Soroti Air Bersih di Aceh Tamiang, KSAD Sempat Kelabakan Saat Ditanya Biaya Bor
Keluhan tersebut mencuat ke publik setelah para honorer menyampaikan aduan.
Aduan tersebut terkait keterlambatan pembayaran gaji yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan.
Mereka berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Madina, agar persoalan ini segera dituntaskan.
Baca Juga: Sinyal Kenaikan Gaji ASN 2026 Menguat, Ini yang Dibahas Menpan RB Saat Temui Purbaya
Gaji Honorer Tertunda Berbulan-bulan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 10 honorer di Dinas Perikanan Madina yang belum menerima gaji hingga Desember 2025.
Mereka bertugas di dua unit kerja, yakni UPT Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Mompang dan BBI Saba Jambu.
Gaji yang belum dibayarkan tersebut bervariasi, mulai dari dua hingga empat bulan.
Baca Juga: Kabar Baik bagi PPPK! Pemkab Blora Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2030
Keterlambatan pembayaran gaji ini membuat para honorer kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebagian dari mereka mengaku harus berutang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk biaya makan dan pendidikan anak.
Honorer Mengadu, Harap Pemerintah Daerah Bertindak
Para honorer menyampaikan keluhannya karena merasa sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah atasan.
Namun, hingga akhir tahun, hak yang seharusnya diterima justru belum juga dibayarkan.
Dikutip dari GoSumut, 31 Desember 2025, salah satu honorer Dinas Perikanan Madina berujar:
Baca Juga: Kabar Terbaru Awal Tahun! Gaji PNS dan PPPK 2026, Masih Pakai Aturan Lama, Ini Daftar Rinciannya
“Di sini juga saya menyampaikan yang faktanya, nyatanya kami belum terima gaji dan ke sepuluh teman-teman mengeluh dengan kondisi seperti ini,”.
Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi psikologis dan ekonomi honorer yang tertekan akibat gaji yang tak kunjung cair.
Bendahara Akui Gaji Belum Cair
Upaya konfirmasi kepada pihak Dinas Perikanan Madina telah dilakukan.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2026 Belum Ada Kepastian, MenPAN RB Buka Suara Soal Pemetakan Kebutuhan ASN
Bendahara dinas membenarkan bahwa gaji honorer tersebut memang belum dibayarkan.
Namun, bendahara menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada kepala dinas.
Sementara itu, hingga berita ini mencuat, kepala Dinas Perikanan Madina belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pembayaran gaji honorer tersebut.
Sorotan Publik di Akhir Tahun
Kasus gaji honorer yang belum dibayarkan hingga akhir tahun bukan kali pertama terjadi di daerah.
Namun, kondisi ini selalu menjadi sorotan karena menyangkut kesejahteraan tenaga honorer yang bergantung penuh pada penghasilan bulanan.
Di tengah upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menata tenaga non-ASN, keterlambatan pembayaran gaji justru dinilai bertolak belakang dengan semangat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Harapan kepada Bupati Madina
Para honorer berharap Bupati Mandailing Natal dapat turun tangan langsung menyelesaikan persoalan ini.
Mereka meminta adanya kepastian jadwal pembayaran gaji agar tidak terus hidup dalam ketidakpastian.
Penyelesaian yang cepat dinilai penting agar para honorer bisa kembali fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik.
Khususnya di sektor perikanan yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan honorer perlu mendapat perhatian serius agar roda pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.***
