POJOKSATU.ID - Sebagian masyarakat dibuat bingung ketika mengecek status Kartu Penerima Dana (KPD) atau bantuan sosial, namun yang muncul justru keterangan negatif, exclude, atau bahkan bertanda “TIDAK”.
Banyak yang mengira kondisi ini menandakan bantuan sosial telah dihentikan permanen.
Padahal, status tersebut tidak selalu berarti akhir dari kepesertaan.
Status negatif atau exclude pada KPD umumnya berkaitan dengan perubahan data kesejahteraan penerima yang tercatat dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
Baca Juga: TPG Masuk Skema Single Salary, Penghasilan Guru PNS dan PPPK Diproyeksi Naik Tajam
Sistem ini bersifat dinamis, artinya data penerima dapat berubah mengikuti hasil pemutakhiran kondisi ekonomi terbaru.
Dalam banyak kasus, penerima yang sebelumnya tercatat berhak, kini dinilai mengalami kenaikan desil kesejahteraan.
Kenaikan desil inilah yang membuat sistem secara otomatis menandai status KPD sebagai tidak aktif sementara.
Apa Arti Status Negatif atau Exclude pada KPD?
Status negatif, exclude, atau TIDAK bukan berarti seseorang dicoret selamanya dari daftar penerima bantuan.
Baca Juga: Penantian Guru Terjawab, Tunjangan Profesi 100 Persen Cair Bertahap di Berbagai Daerah
Istilah tersebut menandakan bahwa penerima sementara tidak memenuhi kriteria berdasarkan hasil pemeringkatan kesejahteraan terbaru di DTSEN.
Pemerintah menggunakan pendekatan ini untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan sistem berbasis data nasional, penerima yang dinilai sudah lebih sejahtera akan diprioritaskan keluar, sementara kuota dialihkan kepada kelompok rentan lainnya.
Bukan Akhir, Masih Bisa Ajukan Appeal
Hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah bahwa status exclude masih bisa diajukan appeal atau keberatan.
Jika penerima merasa kondisi ekonomi di lapangan tidak sesuai dengan data yang tercatat di DTSEN, maka validasi ulang sangat dianjurkan.
Proses appeal ini menjadi ruang koreksi agar data tidak hanya berbasis sistem, tetapi juga mencerminkan kondisi faktual di masyarakat.
Cara Mengajukan Validasi dan Appeal KPD
Masyarakat yang mengalami status KPD negatif atau exclude disarankan melakukan langkah berikut:
1. Cek status secara rutin melalui kanal resmi atau pendamping sosial setempat.
2. Datang langsung ke Dinas Sosial kabupaten/kota sesuai domisili.
3. Bawa dokumen identitas lengkap, seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
4. Sampaikan kondisi ekonomi sebenarnya dan ajukan permohonan validasi faktual.
Petugas Dinas Sosial akan melakukan verifikasi lapangan atau pemutakhiran data, kemudian mengusulkannya kembali ke sistem DTSEN untuk ditinjau.
Pentingnya Pemutakhiran Data Berkala
Kasus KPD negatif menunjukkan bahwa sistem bantuan sosial di Indonesia terus berkembang.
Pemerintah tidak lagi menggunakan data statis, melainkan pembaruan berkala agar anggaran negara benar-benar tepat guna.
Namun di sisi lain, masyarakat juga dituntut lebih aktif mengecek status dan memastikan data diri selalu akurat.
Baca Juga: Liburan Sekolah dan Tahun Baru, Ini Ragam Kegiatan Seru yang Bisa Dilakukan Orang Tua Bersama Anak
Kesalahan kecil seperti perubahan pekerjaan, jumlah anggota keluarga, atau alamat yang tidak diperbarui bisa berdampak pada status kepesertaan bantuan.
Jika KPD Anda muncul namun bertanda negatif, exclude, atau TIDAK, jangan langsung berasumsi bantuan telah dihentikan permanen.
Status tersebut menandakan evaluasi kesejahteraan berdasarkan DTSEN dan masih bisa diperbaiki melalui appeal.
Kunci utamanya adalah rutin mengecek status, aktif berkoordinasi dengan Dinas Sosial, serta memastikan data kependudukan selalu valid.***
