POJOKSATU.id - Program Guru Pejuang Digital (GPD) diklaim sebagai salah satu pilar transformasi pendidikan di era teknologi.

Pemerintah menempatkan program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat literasi digital, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta kesiapan sekolah menghadapi perubahan zaman.

Namun di tengah narasi tersebut, muncul kekhawatiran dari kalangan guru.

Baca Juga: Video Kebencian Viral Berbuah Penyesalan, Polisi Tangkap dan Bongkar Peran Dua Rekan Resbob

Bukan penolakan terhadap transformasi digital, melainkan kekhawatiran bahwa fokus utama mengajar di kelas berpotensi bergeser.

Diskusi ini pun berkembang, menuntut penjelasan yang lebih utuh tentang tujuan GPD sekaligus pengingat soal prioritas pendidikan.

Tujuan GPD Mempercepat Transformasi Digital

Secara konsep, GPD dirancang untuk mencetak guru yang mampu menjadi penggerak transformasi digital di sekolah.

Baca Juga: Di Tengah Kekhawatiran Warga soal Privasi, DPR Malah Kebut RUU Penyadapan Masuk Prolegnas 2026

Guru Pejuang Digital diharapkan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, memperkuat ekosistem digital, serta menjadi rujukan bagi rekan sejawat.

Transformasi ini dianggap penting, dunia pendidikan tidak bisa lepas dari teknologi, baik dalam pembelajaran, asesmen, maupun manajemen sekolah.

Di banyak sekolah, GPD dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan adaptasi tersebut.

Guru yang mendukung GPD menilai program ini memberi arah yang jelas tentang bagaimana teknologi seharusnya dimanfaatkan secara pedagogis, bukan sekadar administratif.

Kekhawatiran Guru Fokus Mengajar Jangan Bergeser

Meski tujuan GPD dinilai relevan, guru mengingatkan bahwa mengajar tetap menjadi tugas utama.

Kekhawatiran muncul ketika program-program transformasi hadir dengan tuntutan tambahan, sementara kewajiban mengajar tidak berkurang.

Pendampingan intensif, target implementasi digital, serta pelaporan program berpotensi menyita waktu dan energi guru.

Dalam kondisi tertentu, guru merasa harus membagi fokus antara memenuhi target program dan mendampingi siswa secara optimal.

“Transformasi penting, tapi jangan sampai guru kehilangan waktu bersama murid,” ujar seorang guru sekolah dasar.

Realita Ruang Kelas yang Beragam

Kekhawatiran ini semakin kuat karena kondisi sekolah di Indonesia sangat beragam.

Baca Juga: Guru Pejuang Digital Hadir, Label Guru Kian Beragam, Solidaritas Teruji, Persatuan Guru Diminta Tetap Dijaga

Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur digital memadai, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi.

Guru di daerah mengaku sering kali harus menyesuaikan tuntutan digital dengan realita di lapangan.

Dalam kondisi seperti ini, fokus mengajar secara konvensional masih menjadi kebutuhan utama.

Baca Juga: Saat Korban Berjuang, Prabowo Singgung Kekuatan Asing yang Tak Suka Indonesia Kuat

Jika transformasi digital dipaksakan tanpa mempertimbangkan konteks sekolah, guru khawatir proses belajar justru menjadi tidak efektif.

Pelajaran dari Program Sebelumnya

Pengalaman Program Guru Penggerak menjadi rujukan penting, program tersebut membawa dampak positif, tetapi juga memunculkan dinamika terkait beban kerja guru.

Baca Juga: Sempat Menghilang, Drama Pelarian Resbob Berakhir, Tipu Polisi dengan Titip HP ke Pacar Tapi Tetap Tertangkap

Guru berharap GPD belajar dari pengalaman itu, program baru seharusnya tidak sekadar menambah peran, tetapi juga menyederhanakan beban yang sudah ada.

“Program boleh bertambah, tapi tugas lama jangan dibiarkan menumpuk,” ungkap seorang guru SMP.

Hak Belajar Siswa Jadi Tolok Ukur

Di balik perdebatan GPD, guru sepakat pada satu prinsip: hak belajar siswa harus tetap menjadi tolok ukur utama.

Transformasi digital seharusnya memperkaya pembelajaran, bukan mengalihkan perhatian guru dari siswa.

Siswa membutuhkan guru yang hadir penuh, memahami kebutuhan belajar mereka, dan membangun relasi yang manusiawi.

Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan pusat perhatian.

Baca Juga: Heboh Giliran Rumah Plt Gubernur Riau Digeledah KPK, Uang Tunai dan Dolar Disita, Ada Apa di Balik Jabatan Sementara?

Orang tua pun mulai menyuarakan harapan serupa, mereka mendukung inovasi, tetapi tidak ingin anak-anak kehilangan perhatian guru.

Penjelasan yang Perlu Diperkuat

Guru menilai perlu ada penjelasan kebijakan yang lebih menenangkan, GPD perlu ditegaskan sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan pengganti peran guru di kelas.

Baca Juga: Heboh Giliran Rumah Plt Gubernur Riau Digeledah KPK, Uang Tunai dan Dolar Disita, Ada Apa di Balik Jabatan Sementara?

Komunikasi yang inklusif juga dibutuhkan agar guru non-program tidak merasa tertinggal atau kurang dihargai.

Transformasi digital seharusnya melibatkan seluruh ekosistem sekolah.

Pengingat Soal Prioritas Pendidikan

Di tengah transformasi yang cepat, pengingat soal prioritas menjadi penting, pendidikan bukan hanya soal teknologi, tetapi soal manusia.

Baca Juga: Di Tengah Kekhawatiran Warga soal Privasi, DPR Malah Kebut RUU Penyadapan Masuk Prolegnas 2026

Guru, siswa, dan interaksi di kelas adalah jantung pendidikan, selama kebijakan menjaga jantung ini tetap kuat, transformasi akan berjalan sehat.

Guru berharap pemerintah terus menempatkan ruang kelas sebagai pusat kebijakan.

Digitalisasi harus memperkuat kehadiran guru, bukan menggantikannya.

Transformasi yang Seimbang dan Manusiawi

GPD memiliki potensi besar membawa pendidikan ke arah yang lebih adaptif.

Namun potensi itu hanya akan terwujud jika dijalankan secara seimbang dan manusiawi.

Transformasi digital dan fokus mengajar tidak seharusnya saling meniadakan.

Keduanya bisa berjalan beriringan jika kebijakan dirancang dengan empati dan realisme.

Pada akhirnya, keberhasilan GPD tidak diukur dari seberapa digital sekolah, tetapi dari seberapa baik guru dapat mengajar dan siswa dapat belajar.***