POJOKSATU.id - Hadirnya Program Guru Pejuang Digital (GPD) menandai babak baru transformasi pendidikan.
Namun bersamaan dengan itu, muncul fenomena sosial yang mulai dirasakan di lingkungan sekolah: label guru semakin beragam.
Ada Guru Penggerak, Guru Pejuang Digital, guru non-program, hingga guru kelas yang tetap mengajar tanpa label kebijakan tertentu.
Baca Juga: Saat Korban Berjuang, Prabowo Singgung Kekuatan Asing yang Tak Suka Indonesia Kuat
Keragaman label ini tidak sepenuhnya negatif. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan reflektif: apakah solidaritas guru masih terjaga, atau justru mulai tergerus oleh sekat-sekat program?
Fenomena ini perlahan menjadi perbincangan di ruang guru, forum diskusi pendidikan, hingga media sosial.
Bukan dalam bentuk konflik terbuka, tetapi kegelisahan sosial yang nyata.
Label Guru yang Kian Bertambah
Seiring berkembangnya kebijakan pendidikan, label guru pun semakin beragam.
Baca Juga: Viral Bus Telolet Distop Polisi, Disoraki Bus Mania tapi Justru Didukung Netizen
Setiap program hadir dengan tujuan baik, namun tanpa disadari, label tersebut mulai menjadi identitas baru di lingkungan sekolah.
Guru yang terlibat program unggulan sering mendapat sorotan lebih, smentara guru yang tidak masuk program tetap menjalankan tugas utama di kelas kerap merasa perannya kurang terlihat.
“Sekarang seolah ada banyak kategori guru,” ujar seorang guru SMA. Pernyataan ini bukan kritik keras, melainkan cerminan realita sosial yang mulai dirasakan.
Solidaritas Guru yang Mulai Teruji
Guru pada dasarnya adalah profesi kolektif. Kekuatan pendidikan terletak pada kerja sama, saling dukung, dan rasa kebersamaan.
Namun ketika label mulai menjadi pembeda, solidaritas pun berpotensi teruji.
Sebagian guru mengaku mulai muncul jarak psikologis. Bukan karena iri, tetapi karena rasa berbeda perlakuan dan pengakuan.
Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa memengaruhi iklim kerja di sekolah.
“Padahal kami semua punya tujuan yang sama, mendidik anak,” kata seorang guru sekolah dasar.
Dampak Sosial yang Mulai Terlihat
Dampak sosial dari labelisasi ini tidak selalu kasat mata, ia hadir dalam bentuk perasaan kurang dihargai, kekhawatiran tertinggal, hingga menurunnya rasa kebersamaan.
Baca Juga: Tadinya Bandung, Kini Se Jabar! KDM Hentikan Semua Izin Perumahan, Pengembang Ketar Ketir!
Guru non-program khawatir kontribusinya dianggap kurang penting.
Sementara guru program juga berada di posisi sulit, karena sering dianggap sebagai bagian dari kebijakan, bukan sekadar rekan sejawat.
Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memecah fokus guru dan mengganggu harmoni di lingkungan sekolah.
Program Bukan Identitas Utama Guru
Guru mengingatkan bahwa identitas utama seorang guru bukanlah label program, melainkan perannya di ruang kelas, mengajar, membimbing, dan mendampingi siswa tetap menjadi inti profesi guru.
Label seharusnya menjadi alat penguatan, bukan pembeda nilai. Guru dengan atau tanpa program sama-sama berkontribusi pada pendidikan.
“Anak-anak tidak peduli guru ini masuk program apa, mereka butuh guru yang hadir,” ujar seorang guru SMP.
Pelajaran dari Dinamika Sebelumnya
Pengalaman dari program-program sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu menonjolkan kelompok tertentu berisiko memunculkan fragmentasi sosial.
Guru Penggerak sempat mengalami dinamika serupa di awal pelaksanaan. Pelajaran ini dinilai penting agar GPD tidak mengulang pola yang sama.
Komunikasi kebijakan yang inklusif dan menenangkan menjadi kunci untuk menjaga kohesi sosial guru.
Ajakan Menjaga Persatuan Guru
Di tengah keragaman label, muncul ajakan kuat dari kalangan guru untuk menjaga persatuan. Mereka menegaskan bahwa pendidikan tidak bisa dibangun dengan guru yang terpecah.
Guru Pejuang Digital, Guru Penggerak, dan guru kelas sejatinya berada di barisan yang sama.
Peran mereka berbeda, tetapi tujuan mereka satu: mencerdaskan anak bangsa.
Solidaritas guru justru menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks.
Peran Kebijakan dalam Menjaga Harmoni
Fenomena ini juga menjadi refleksi bagi pengambil kebijakan.
Program unggulan tetap diperlukan, tetapi narasi kebijakan harus dirancang dengan empati sosial.
Pemerintah diharapkan menegaskan bahwa semua guru memiliki peran strategis.
Program bukan hierarki, melainkan alat untuk saling menguatkan.
Penguatan komunitas guru, apresiasi terhadap guru kelas, serta komunikasi yang setara menjadi langkah penting menjaga persatuan.
Pendidikan Butuh Persatuan, Bukan Polarisasi
Pendidikan yang kuat lahir dari kolaborasi, bukan polarisasi.
Guru yang merasa dihargai akan bekerja dengan lebih ikhlas dan fokus pada siswa.
Jika solidaritas guru terjaga, program apa pun akan lebih mudah diimplementasikan. Sebaliknya, jika guru merasa terkotak-kotak, kebijakan berisiko kehilangan dukungan.
Kembali ke Esensi Profesi Guru
Di tengah berbagai label, guru mengajak untuk kembali ke esensi.
Guru adalah pendidik, pembimbing, dan teladan.
Label boleh berganti, tetapi nilai pengabdian tetap sama.
Transformasi pendidikan akan berjalan lebih sehat jika persatuan guru dijaga sebagai fondasi utama.
Pada akhirnya, label boleh beragam, tetapi persatuan guru harus tetap satu demi masa depan pendidikan dan anak-anak Indonesia.***
