POJOKSATU.id - Program Guru Pejuang Digital (GPD) digadang-gadang sebagai tonggak kemajuan pendidikan di era transformasi teknologi.
Pemerintah menilai program ini mampu mempercepat adaptasi sekolah terhadap pembelajaran digital dan memperkuat kapasitas guru menghadapi tantangan zaman.
Namun, seiring implementasi di lapangan, muncul penilaian berbeda dari kalangan guru.
Baca Juga: Pemerintah Aceh Panggil UNDP dan UNICEF, Penanganan Pascabanjir Masuk Tahap Internasional
Banyak yang mengakui semangat dan tujuan besar GPD, tetapi juga menyoroti kesenjangan antara konsep ideal dan realita di sekolah.
Di sinilah analisis dan evaluasi menjadi penting agar program tidak berhenti sebagai wacana kebijakan.
GPD dan Narasi Kemajuan Pendidikan
Dalam narasi kebijakan, GPD diposisikan sebagai motor penggerak transformasi.
Guru Pejuang Digital diharapkan menjadi pionir pemanfaatan teknologi, penguat literasi digital, serta agen perubahan di satuan pendidikan.
Konsep ini sejalan dengan kebutuhan global.
Pendidikan tidak bisa lagi lepas dari teknologi. Digitalisasi pembelajaran dinilai mampu membuka akses, memperkaya metode belajar, dan meningkatkan efisiensi.
Baca Juga: Geger! PPPK Siluman Terkuak, DPRD Bentuk Pansus Selidiki SK Fiktif dan Data Tak Valid
Banyak guru pun sepakat, tanpa penguasaan teknologi, sekolah akan tertinggal.
Di titik ini, GPD dipandang sebagai langkah progresif.
Realita di Lapangan yang Tak Seragam
Namun realita di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari seragam.
Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur digital memadai.
Akses internet, perangkat, dan dukungan teknis masih menjadi tantangan di banyak daerah.
Baca Juga: Kabar Gembira Guru Honorer Senior, DPR Dorong Prioritas PPPK bagi Pengabdi 10 Tahun Lebih
Guru yang ditunjuk sebagai Guru Pejuang Digital kerap berada di tengah dilema.
Di satu sisi, mereka dituntut menjadi motor perubahan.
Di sisi lain, mereka tetap harus menghadapi keterbatasan sarana dan beban mengajar yang tidak berkurang.
“Programnya bagus, tapi kondisi sekolah kami belum siap,” ungkap seorang guru di daerah.
Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan banyak guru yang harus menyesuaikan target program dengan realita lapangan.
Beban Guru Jadi Isu Kunci
Salah satu evaluasi paling sering muncul adalah soal beban kerja guru.
GPD dinilai menambah peran dan tanggung jawab, sementara tugas utama guru tetap berjalan seperti biasa.
Pendampingan intensif, target implementasi, dan pelaporan program berjalan paralel dengan jam mengajar, administrasi, dan kegiatan sekolah lainnya.
Akumulasi ini berpotensi memicu kelelahan.
Guru menilai, kemajuan pendidikan tidak bisa dibangun di atas kelelahan pendidik.
Tanpa pengaturan beban yang proporsional, program berisiko kehilangan dukungan di tingkat akar rumput.
Dampak ke Proses Belajar Siswa
Evaluasi lain yang tak kalah penting adalah dampak GPD terhadap siswa.
Guru mengingatkan bahwa indikator keberhasilan program seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan digital, tetapi dari kualitas proses belajar.
Beban guru yang meningkat dikhawatirkan mengurangi waktu dan energi untuk mendampingi siswa secara optimal.
Interaksi personal, pembentukan karakter, dan perhatian individual berpotensi tergerus.
“Teknologi penting, tapi anak tetap butuh guru yang hadir,” ujar seorang guru sekolah dasar.
Baca Juga: DPR Tegaskan UU ASN 2023, Pemda Tak Boleh Hambat Hak PPPK hingga Pensiun, Ada Sanksi Menanti
Kalimat ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menggantikan esensi pendidikan.
Kesenjangan Antar Guru dan Sekolah
GPD juga memunculkan potensi kesenjangan baru.
Guru yang terlibat dalam program unggulan mendapat akses pelatihan dan jejaring lebih luas, sementara guru lain merasa tertinggal.
Jika tidak dikelola dengan komunikasi yang inklusif, kesenjangan ini berisiko memunculkan rasa tidak adil.
Guru berharap GPD menjadi penggerak kolektif, bukan sekadar program elitis.
Analisis, Di Mana Titik Kuat GPD?
Meski menuai kritik, GPD tetap memiliki kekuatan.
Program ini memberi arah yang jelas tentang pentingnya digitalisasi.
Ia juga mendorong guru untuk keluar dari zona nyaman dan beradaptasi dengan perubahan.
Bagi sekolah yang siap secara infrastruktur, GPD berpotensi memberi dampak positif signifikan.
Praktik baik dari Guru Pejuang Digital juga bisa menjadi inspirasi bagi rekan sejawat.
Baca Juga: DPR Tegaskan UU ASN 2023, Pemda Tak Boleh Hambat Hak PPPK hingga Pensiun, Ada Sanksi Menanti
Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada implementasi yang perlu disesuaikan dengan realita beragam.
Evaluasi yang Perlu Dipertimbangkan
Sejumlah evaluasi dinilai perlu dipertimbangkan agar GPD benar-benar membawa kemajuan.
Pertama, penyesuaian beban kerja guru. Program baru idealnya dibarengi pengurangan tugas lain.
Baca Juga: Heboh! Jenazah Ikut ‘Bangkit’ dari Kuburan Dibawa Banjir, Data Korban Akhirnya Dikoreksi BNPB
Kedua, pendekatan kontekstual. Sekolah dengan kesiapan berbeda membutuhkan strategi berbeda pula. Kebijakan seragam berisiko tidak efektif.
Ketiga, komunikasi inklusif. Guru yang tidak terlibat GPD perlu tetap merasa menjadi bagian dari transformasi pendidikan.
Keempat, indikator keberhasilan yang berpihak pada siswa. Keberhasilan GPD harus tercermin pada kualitas belajar, bukan sekadar aktivitas digital.
Antara Optimisme dan Kehati-hatian
Guru pada dasarnya tidak menolak GPD, mereka justru berharap program ini berhasil.
Namun optimisme itu dibarengi kehati-hatian agar kemajuan yang diusung tidak menjadi beban baru.
“Kalau GPD membantu kami mengajar lebih baik, kami dukung,” ujar seorang guru SMP.
Pernyataan ini mencerminkan sikap mayoritas guru: kritis, tetapi tetap terbuka.
Kemajuan Pendidikan Butuh Kebijakan Manusiawi
Guru Pejuang Digital membawa harapan kemajuan pendidikan.
Namun harapan itu hanya akan terwujud jika kebijakan berpijak pada realita lapangan dan kebutuhan guru serta siswa.
Evaluasi bukanlah penolakan, melainkan upaya menjaga agar program tetap relevan dan berdampak.
Pendidikan yang maju tidak hanya ditandai oleh teknologi, tetapi oleh guru yang didukung dan siswa yang benar-benar belajar.
Perdebatan seputar GPD menjadi pengingat penting yakni kemajuan sejati lahir dari kebijakan yang mendengar, menyesuaikan, dan berpihak pada manusia di ruang kelas.***
