POJOKSATU.id - Gelombang keluhan muncul dari para ASN dan PPPK di Flores Timur.
Setelah pemerintah daerah memutuskan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 50 persen mulai tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membuat banyak pegawai khawatir akan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Pemangkasan TPP merupakan dampak langsung dari tekanan APBD Flores Timur.
Pemerintah daerah harus merasionalisasi anggaran setelah rencana pinjaman daerah senilai Rp30 miliar ditolak DPRD.
Kondisi itu memaksa Pemkab mengalihkan sebagian besar anggaran tunjangan pegawai ke sektor pembangunan infrastruktur yang dianggap lebih prioritas.
Kondisi tersebut membuat ASN dan PPPK menjadi kelompok paling terdampak.
Baca Juga: Bapak Ibu Guru Bersertifikasi! Cek Info Penting untuk Persiapan SKTP Tahun 2026!
Alasan Pemkab, Prioritas Anggaran Bergeser
Pemkab Flores Timur berada dalam situasi fiskal yang sulit.
Setelah rencana pinjaman Rp30 miliar ditolak, pemerintah daerah harus memutar strategi untuk tetap menjalankan program pembangunan.
Salah satu keputusan yang diambil adalah memangkas TPP ASN dan PPPK.
Baca Juga: Tukin vs TPG THR 100 Persen? Inilah Skema yang Paling Menguntungkan Guru ASN!
Berdasarkan dokumen rasionalisasi anggaran yang dibahas bersama DPRD, total pemangkasan mencapai lebih dari Rp41 miliar.
Dana tersebut akan dialihkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses jalan, hingga proyek publik lainnya yang dianggap mendesak.
Namun keputusan tersebut memunculkan tanda tanya besar.
Mengapa beban pemangkasan hanya jatuh pada ASN dan PPPK, sementara pos tunjangan DPRD tetap utuh?
Di sinilah kritik semakin menguat dan memicu ketidakpuasan dari kalangan pegawai pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Aturan Seragam untuk PPPK Paruh Waktu!
Gelombang Protes ASN, “Beban Hidup Kami Tak Berkurang”
Banyak ASN dan PPPK merasa kebijakan ini tidak mempertimbangkan realitas kehidupan pegawai di daerah.
Mereka menyebut pemotongan hingga setengah dari tunjangan dapat berdampak langsung.
Seperti pada daya beli, cicilan keluarga, pendidikan anak, hingga kebutuhan harian yang sebelumnya mengandalkan tambahan penghasilan dari TPP.
Beberapa ASN mengaku telah menyesuaikan pola hidup dengan asumsi pendapatan bulanan yang stabil.
Kini, dengan pemotongan drastis tersebut, mereka terpaksa meninjau ulang pengeluaran, bahkan sebagian mempertimbangkan mencari pekerjaan sampingan demi menutup kebutuhan keluarga.
Kekecewaan ASN makin besar karena kebijakan ini dianggap timpang.
Baca Juga: Sayang Sekali! Ada Daerah Masuk Daftar tapi Berkas Tambahan 100 Persen TPG Tidak Diproses
Mereka menyebut tunjangan pejabat legislatif tidak ikut dipangkas.
Padahal kondisi anggaran daerah sedang sulit.
Isu ketidakadilan inilah yang mendorong kalangan ASN dan PPPK terus bersuara melalui media sosial dan forum internal pemerintahan.
Ketimpangan Anggaran yang Dipersoalkan
Ketidakpuasan ASN Flores Timur semakin diperkuat oleh fakta bahwa pos tunjangan DPRD tidak masuk daftar pemotongan anggaran.
Kebijakan yang hanya memotong TPP ASN/PPPK dipandang menciptakan ketimpangan antara eksekutif dan legislatif.
Terutama ketika beban pelayanan publik justru berada di tangan ASN.
Baca Juga: Internet Rakyat Resmi Masuk Pulau Jawa, Berikut Kota dan Biaya Pemasangannya
ASN menyatakan bahwa pemangkasan TPP bukan hanya soal uang, tetapi juga soal keadilan dan apresiasi terhadap kinerja mereka.
Mereka tetap dituntut bekerja penuh, memberikan layanan publik, menjalankan program administratif, namun harus menerima pendapatan yang jauh berkurang.
Risiko Layanan Publik Ikut Terpengaruh
Pemangkasan TPP berpotensi berdampak pada kualitas pelayanan publik di Flores Timur.
Baca Juga: Menjelang Akhir Tahun, Ini Daftar Bansos yang Masih Cair dan Besarannya
Penurunan motivasi ASN bisa memengaruhi efisiensi kerja, kecepatan pelayanan, hingga produktivitas di berbagai instansi pemerintah.
Jika kondisi ini berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi penurunan performa birokrasi yang akhirnya merugikan masyarakat.
Risiko-risiko tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan pemangkasan tunjangan.
Menanti Respons dan Evaluasi dari Pemerintah Daerah
Hingga saat ini, Pemkab Flores Timur belum memberikan mekanisme kompensasi atau skema alternatif bagi ASN dan PPPK yang terdampak.
Dengan tekanan anggaran yang masih membayangi, pegawai berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog dan mencari solusi yang lebih adil.
Isu pemangkasan TPP ini diprediksi masih akan menjadi perhatian publik.
Terutama karena menyangkut kesejahteraan ribuan pegawai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jika tidak ada revisi kebijakan atau solusi lanjutan, ASN Flores Timur terancam menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih berat pada tahun anggaran mendatang.***
