POJOKSATU.id - Polemik pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau memasuki babak baru.
Setelah ASN mempertanyakan alasan turunnya TPP hingga 30 persen, DPRD Riau angkat bicara.
Menegaskan bahwa pemotongan tersebut merupakan bentuk teguran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang gagal mencapai target kinerja dan pendapatan daerah.
Baca Juga: Rincian Gaji & Tunjangan Anak Pensiunan Golongan II–III yang Cair Minggu Depan
Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri SH MSi, menilai bahwa lemahnya kinerja aparatur di sejumlah OPD membuat proyeksi pendapatan dalam APBD 2025 tidak tercapai.
Imbasnya, Pemprov harus melakukan penyesuaian belanja pegawai, termasuk memangkas TPP secara signifikan.
TPP Dipotong 30 Persen, ASN Riau Jadi Terdampak Langsung
Pemprov Riau sebelumnya memutuskan pemotongan TPP sebesar 30 persen sebagai langkah penyesuaian anggaran.
Baca Juga: Kenapa BPJS Ketenagakerjaan Penting? Ini Alasan Utama yang Wajib Dipahami Pekerja
Keputusan ini berdampak langsung pada ribuan ASN yang selama ini mengandalkan TPP sebagai penopang kesejahteraan.
Penurunan pendapatan daerah membuat pemerintah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempertahankan skema TPP lama.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto disebut mengambil langkah ini sebagai penyesuaian wajib demi menjaga stabilitas belanja daerah.
Namun DPRD menilai bahwa akar persoalannya bukan sekadar masalah fiskal semata.
Melainkan buruknya performa OPD dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Menyebut Pemotongan TPP Sebagai Koreksi untuk OPD
Ketua Komisi III DPRD Riau menyampaikan bahwa pemotongan ini tidak semata-mata ditujukan kepada ASN.
Melainkan menjadi sinyal tegas kepada OPD agar memperbaiki kinerja mereka.
“Menurut saya, ini merupakan bentuk koreksi ke dalam oleh Pak Gubernur. Tidak tercapainya proyeksi APBD 2025 sebagaimana yang kita rencanakan disebabkan oleh lemahnya kinerja aparatur,"
"Yang tentu menjadi bagian dari jajaran di bawah Plt Gubernur sendiri,” ujar Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, dikutip dari GoRiau, 24 November 2025.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa DPRD melihat persoalan ini sebagai dampak dari rendahnya produktivitas internal pemerintah, bukan dari kondisi eksternal semata.
Pendapatan Daerah Merosot, OPD Dianggap Tidak Maksimal
Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan daerah Riau mengalami fluktuasi.
Baca Juga: Tragedi Irene Sokoy, Ditolak Empat RS, Presiden Prabowo Turun Tangan Perintahkan Audit
Sejumlah OPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan peningkatan PAD disebut tidak maksimal menjalankan tugasnya.
Bahkan kontribusi BUMD yang seharusnya menjadi tumpuan pendapatan tambahan justru belum mencapai target.
DPRD Riau menilai bahwa kelemahan ini harus dibenahi secara serius.
Tanpa peningkatan kinerja OPD, pemotongan TPP berpotensi terulang di tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga: Tidak Perlu ke Kantor BPJS, Begini Cara Daftar BPJS Kesehatan Online Lewat Aplikasi Mobile JKN
Beberapa fraksi DPRD juga menyuarakan kekhawatiran bahwa pemotongan TPP dapat menurunkan motivasi ASN di lapangan.
Namun mereka tetap menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap OPD agar beban tidak selalu jatuh pada ASN.
ASN Terimbas, Tapi Bukan Penyebabnya
DPRD menegaskan bahwa ASN tidak sepatutnya menjadi “korban utama” dari kebijakan pemotongan ini.
Menurut legislatif, masalah inti berada pada struktur kinerja OPD yang tidak mampu mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan dalam APBD.
Oleh karena itu, DPRD meminta pemerintah provinsi melakukan peninjauan ulang terhadap indikator kinerja OPD dan memperbaiki manajemen anggaran.
Baca Juga: Kerja Jadi Lebih Fokus dan Efektif! Rahasia Produktivitas yang Banyak Orang Belum Tahu
Serta memastikan program kerja berjalan efektif dan menghasilkan pendapatan sesuai rencana.
ASN berharap kebijakan ini tidak menjadi permanen dan ada perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan PAD sehingga TPP bisa kembali normal.
Pemotongan TPP Jadi Alarm bagi Kinerja Pemerintah Daerah
Pemotongan TPP bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga cermin dari tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki.
Baca Juga: 7 Perawatan Penting Usai Touring Jarak Jauh agar Motor Tetap Prima
DPRD Riau memberikan sinyal tegas bahwa OPD harus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, dan menjalankan program kerja secara efektif.
Jika tidak ada perbaikan, maka beban fiskal daerah akan terus berulang dan ASN kembali menjadi pihak yang dirugikan.
Ke depan, masyarakat dan ASN berharap pemerintah provinsi bergerak cepat untuk memperbaiki struktur pendapatan agar kebijakan pemotongan tidak lagi menjadi rutinitas setiap tahun.***
