POJOKSATU.ID - Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bantuan sosial reguler yang paling banyak diakses warga Jawa Barat.

Untuk tahun 2026, pemerintah kembali membuka pendaftaran PKH melalui mekanisme online maupun offline.

Namun sebelum mendaftar, masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan, terutama terkait pendataan kesejahteraan.

Baca Juga: Retakan 25 Meter dan Hujan Ekstrem, Mengapa Cibeunying Menjadi Titik Longsor Paling Mematikan?

Berikut rangkuman syarat PKH untuk warga Jawa Barat, termasuk alur pendaftaran dan cara pengecekan status bantuan.


Apa Itu PKH?

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan bersyarat bagi keluarga miskin yang komponen pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan yang perlu dipenuhi.

Baca Juga: Keresahan PPPK Aceh Memuncak, Forum Koordinator Bongkar Fakta TPP 2026 Tanpa Porsi Anggaran

Bantuan ini ditujukan untuk keluarga rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, hingga lansia dan disabilitas.


Syarat Daftar PKH

Untuk daerah Jawa Barat, berikut syarat daftar PKH:

Baca Juga: Ini RINCIAN LENGKAP Aktivitas Bulan Guru Nasional 2025, Apa yang Harus Disiapkan Sekolah?

1. Terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Calon penerima PKH di Jawa Barat wajib masuk dalam DTKS sebagai basis verifikasi data bansos.

Syarat masuk DTKS meliputi WNI, memiliki KTP dan KK, serta tergolong miskin atau rentan miskin.

Calon penerima juga tidak boleh berstatus ASN, TNI, atau Polri.


2. Verifikasi Data Keluarga

Data usulan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial Jabar dan bisa melibatkan petugas lapangan atau BPS untuk pemeriksaan data kesejahteraan.

3. Dokumen yang Harus Disiapkan

Baca Juga: SK PPPK Paruh Waktu di Banjarmasin Mulai Terbit, Ratusan Masih Tertahan di BKN

- E-KTP

- Kartu Keluarga (KK)

Dokumen ini wajib dibawa saat pendaftaran offline di kelurahan/desa.

Baca Juga: Akhirnya Cair! PPPK di Seluma Sudah Terima Gaji Perdana Setelah Penantian Panjang

4. Tidak Menerima Bantuan Sosial yang Tidak Boleh Bertumpuk

Beberapa jenis bantuan tidak boleh diterima secara bersamaan agar tidak terjadi tumpang tindih bansos.


Cara Daftar PKH di Jawa Barat

Baca Juga: Buka Peluang Partisipasi Publik, 8 Papers Terbaik Terpilih di WJES 2025

Pendaftaran PKH dapat dilakukan secara offline maupun online

1. Daftar Online via Aplikasi Cek Bansos

Pendaftaran PKH dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos, yang sekaligus digunakan untuk mengajukan masuk DTKS.

Langkahnya:

- Unduh aplikasi Cek Bansos.

- Buat akun dan verifikasi identitas.

- Pilih menu “Daftar Usulan” untuk mengajukan data keluarga.

Baca Juga: Terungkap Jumlah Formasi CPNS 2026 untuk Lulusan SMA, Kemenkeu Siapkan 300 Kursi Jalur Umum

- Lengkapi data dan unggah dokumen.

Pendaftaran ini sudah menjadi bagian dari mekanisme resmi DTKS di Jawa Barat.

2. Daftar Offline via Desa/Kelurahan

Baca Juga: UIP JBT Gelar Simulasi Penggunaan APAR

Jika tidak bisa mendaftar online, warga dapat langsung mengajukan usulan melalui:

- RT/RW

- Kantor kelurahan atau desa

Baca Juga: Formasi CPNS 2026 Sudah Masuk APBN, Ini 4 Sektor Prioritas yang Jadi Rebutan Pelamar!

Dalam musyawarah kelurahan/desa, usulan akan dibahas dan ditentukan apakah keluarga layak diusulkan masuk DTKS atau tidak.


Cara Cek Penerima PKH di Jawa Barat

Ada dua cara resmi:

1. Melalui Situs cekbansos.kemensos.go.id

Masukkan:

- Provinsi

- Kabupaten/Kota

Baca Juga: QRIS Tumbuh Pesat di Jabar, Capai 12,7 Juta Pengguna

- Kecamatan

- Desa

- Nama dan NIK

Baca Juga: Resmi! 5.812 Honorer Bandung Barat Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Etos Kerja Jadi Sorotan Utama Pemerintah Daerah

Ini merupakan cara paling cepat untuk melihat status penerima PKH maupun bansos lainnya.

2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Pada bagian:

Baca Juga: Bulan Guru Nasional 2025, Pesan Penting Dirjen GTK Ungkap Agenda Besar Ini, Download Panduan Hari Guru Nasional 2025

- Cek Bansos = melihat status peneriman

- Daftar Usulan = melihat apakah pengajuan DTKS/PKH diterima atau masih diproses


Tips Agar Pengajuan PKH Cepat Disetujui

1. Pastikan data KTP dan KK valid serta sesuai domisili.

Kesalahan data sering jadi penyebab penolakan verifikasi. Gunakan alamat yang sama di semua dokumen.

2. Perbedaan alamat pada KTP, KK, atau tempat tinggal bisa menghambat verifikasi lapangan.

3. Upload foto rumah dan dokumen dengan kualitas jelas saat daftar online.

Baca Juga: Kepercayaan Publik Rendah, Bisakah AI Dipakai di Pemilu Tanpa Menimbulkan Kecurigaan?

4. Ikut musyawarah desa/kelurahan.

Banyak pengajuan ditolak karena tidak hadir pada saat verifikasi atau tidak sesuai kriteria miskin di wilayah tersebut.

5. Cek status berkala.

Jika data belum masuk DTKS, segera ajukan ulang melalui menu usulan aplikasi.***