POJOKSATU.id - Bagi honorer atau non ASN, ada kabar tidak mengenakkan terungkap jelang pendaftaran PPPK 2024 atau seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Pasalnya, kabar ini bisa jadi penghalang bagi honorer untuk bisa diangkat sebagai pegawai pemeritah dengan perjanjian kerja 2024.
Kabar tersebut datang dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam rapat dengar pendapat (RDP), pada Rabu 19 Juni 2024.
Ikut dalam RDP tersebut antara lain Dewan Pengurus Nasional FKHN, DPP Aliansi Honorer Nasional, dan Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia
Guspardi menduga, setidaknya ada sekitar tiga juta honorer atau non ASN yang tidak terdaftar dalam data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Ironisnya, mereka ini adalah honorer yang telah bekerja lebih dari lima tahun.
"Yang jadi persoalan adalah, orang (honorer) yang bekerja lima tahun setelah terus-menerus, tetapi dia tidak termasuk pada update data (KemenPAN RB)," beber dia, dikutip Pojoksatu.id, Kamis 20 Juni 2024.
Politikus asal Sumatera Barat itu juga mengungkap bahwa hal ini pun sudah berkali-kali ia ingatkan kepada KemenPAN RB.
"Di luar 2,3 juta (honorer) ini masih ada diduga jumlahnya yang tidak terdata itu adalah sebanyak tiga juta orang," ungkapnya.
Karena itu, pemerintah pun tidak boleh menutup mata terkait hal ini.
Tiga juga honorer tidak terdata tersebut tetap harus diutamakan untuk diangkat sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2024.
"Bagaimana menyelesaikan yang 2,3 juta menjadi ASN sesuai dengan surat edaran dari KemenPAN RB yang sudah ter-update data. Itu solusi yang disampaikan dulu," jelas dia.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta stakeholder yang terlibat dalam pengangkatan tenaga honorer harus profesional dan tidak boleh zalim.
"Tentu yang ter-update data yang pertama dulu Kita (proses), juga tidak boleh zalim Karena memang ini yang bapak-bapak yang tidak ter-update data kena dizalimi juga oleh orang-orang yang bekerja di Kabupaten/Kota," pungkasnya.
Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sampai saat ini juga belum menuntaskan proses validasi formasi CASN 2024.
Pasalnya, pengumuman penetapan formasi hanya bisa dilakukan setelah proses validasi di BKN tuntas dilaksanakan.
Dari hasil validasi tersebut, akan diserahkan ke KemenPAN RB untuk dilakukan pengumuman penetapan formasi.
Sekaligus untuk memulai tahapan seleksi CASN 2024.
Berdasarkan, keterangan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, ada penyebab yang mengakibatkan kelemotan tersebut.
Yakni belum rampungnya penyusunan peta jabatan oleh instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Kalau ditanya kendalanya, kan dalam proses pendetailan formasi sekarang mereka (instansi pemerintah) harus mampu menyusun peta jabatan dulu," beber Suharmen.
"Nah, peta jabatannya kalau rumpun jabatannya enggak matching maka pada saat dia detailkan formasi gak ketemu," sambung dia.
Suharmen mengungkap, untuk detil jabatan sejatinya jauh lebih mudah untuk dilakukan.
"Tapi yang sulit adalah menyusun peta jabatannya untuk masing-masing unit organisasinya," beber dia.
Sebagai informasi tambahan, Anda bisa mengirimkan tulisan berupa artikel atau opini untuk ditayangkan di portal Pojoksatu.id.
Tidak ada batasan minimal penulisan. Syaratnya, artikel atau opini tersebut masih terkait dengan dunia pendidikan.
Redaksi tetap akan melakukan proses editing tanpa mengubah isi atau maksud dalam artikel atau opini yang Anda tulis.
Anda bisa mengirimkan artikel atau opini Anda disertai nama lengkap, foto dan data diri singkat ke email redaksi@pojoksatu.id.
Kembali pada pembahasan, di sisi lain, Sekretaris KemenPAN RB, Rini Widyantini mengungkap, kemungkinan seleksi CASN 2024 mundur.
Dari seharusnya yang digelar pada bulan Juni 2024, menjadi bulan Juli 2024.
Rini menyebut, penyebab tidak lain lantaran proses penuntasan formasi PPPK 2024 dan formasi CPNS 2024.
"Kita sih mintanya Juni harusnya sudah selesai (penetapan formasi), supaya Juli bisa (pembukaan pendaftaran)," ungkap Rini usai Raker bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, dikutip pada Rabu 19 Juni 2024.
Rini juga mengaku tidak mengetahui persis kapan pendaftaran bisa dibuka.
"Belum tahu kapan (tanggal pasti pendaftaran), masih nunggu penetapan dari Pak Menteri (MenPAN RB)," beber dia.***
