POJOKSATU.ID - Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah membuat pernyataan yang menarik dan menggelitik logika.
Dalam pernyataannya terkait kasus di SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Dimyati mengatakan jika lingkungan sekolah tidak nyaman bagi murid berarti kepala sekolah (kepsek) tidak benar.
Dimyati menegaskan bahwa seorang kepsek merupakan seorang pemimpin di sekolah.
Sehingga ketika ada kegaduhan di sekolah, kepsek adalah orang yang harus bertanggung jawab.
"Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tenteram, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya enggak benar," katanya usai mengikuti rapat paripurna bersama DPRD Banten, hari Selasa, 14 Oktober 2025.
Tak ada yang salah dengan ucapan Dimyati, kepsek memang pemimpin di sekolah dengan tanggung jawab besar.
Baca Juga: GWK dan Pemda Bali Sepakat Perjanjian Pinjam Pakai Untuk Akses Jalan Warga
Lalu bagaimana dengan kepala daerah, jika di wilayahnya ada warga yang mengeluh dan terjadi kegaduhan mengenai jalan rusak, siapa yang harus bertanggung jawab dan disalahkan?
Jika warga Banten memakai logika yang sama dengan Dimyati, berarti permasalahan jalan rusak dimana-mana tanda bahwa pemimpinnya juga tidak benar.
Jagat maya sudah sering memperlihatkan warga Banten yang memviralkan jalan rusak yang lebih mirip kubangan, bukan jalur transportasi.
Baca Juga: Prestasi Membanggakan, Tiga Pelajar Indonesia Tembus Empat Besar Dunia di World Robot Summit Jepang
Seperti di Pandeglang, seorang lansia harus ditandu sejauh hampir 10 kilometer menuju puskesmas karena jalan di desanya tidak bisa dilalui kendaraan.
Jalan itu sudah bertahun-tahun rusak, tapi baru ramai diperbincangkan setelah videonya viral di media sosial.
Kemudian di Lebak, tepatnya di ruas Cibarengkok, jalan rusak seperti sudah jadi cerita turun-temurun.
Baca Juga: Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Pemkot Tangsel Waspadai Potensi Demo Anarkis
Batu, lumpur, dan lubang besar menjadi bagian dari keseharian warga, hingga ada kisah seorang ibu yang melahirkan di jalan karena ambulans tak bisa lewat.
Setiap kali jalan rusak viral di media sosial, pemerintah terkait kerap memberikan alasan klasik tentah proses perbaikan bertahap hingga bukan wewenang Pemprov.
Bosan dengan alasan dari pemimpinnya, sebagian warga Banten rela patungan demi memperbaiki jalan rusak dengan material seadanya.
Mereka bisa memperbaiki jalan tersebut hanya dalam waktu 24 jam, tanpa rapat maupun tim ahli yang harus lebih dulu survei ke lapangan.
Sementara itu, pemerintah provinsi meluncurkan program bertajuk Bangun Jalan Desa Sejahtera disingkat Bang Andra, alias nama dari Gubernur Banten.
Program ini diklaim sebagai langkah besar untuk memperbaiki ribuan kilometer jalan kabupaten dan desa, tapi warga menilai hasilnya belum terasa.
Di Kabupaten Tangerang, data resmi menyebut lebih dari 200 kilometer jalan masih rusak berat.
Pemerintah berdalih perbaikan dilakukan bertahap karena keterbatasan dana APBD, tapi bagi warga alasan itu sudah terlalu sering diulang.
Wakil Gubernur Banten boleh sebut sekolah gaduh tanda kepsek tidak benar, tapi jangan lupa kalau rakyat gaduh karena jalan rusak, itu tanda ada yang jauh lebih tidak benar di atas sana.
Baca Juga: Daftar Terbaru 13 Proyek Kereta PSN Prabowo, MRT Tangsel Absen
Kalau semua urusan rakyat cuma bisa diperhatikan setelah viral, mungkin pemimpin kita memang butuh sinyal dari algoritma media sosial.***
