POJOKSATU.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mulai mewaspadai potensi.

demonstrasi yang berujung anarkis menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota, Tangsel dinilai memiliki posisi strategis dan berpotensi terdampak aksi massa yang bisa mengganggu kondusivitas wilayah.

Baca Juga: Guru SMA di Karanganyar Ciptakan Aplikasi Deteksi Makanan Tak Layak Konsumsi, Cegah Kasus Keracunan MBG

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menegaskan pihaknya telah mengambil langkah antisipatif untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali.

 “Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota, kita perlu menjaga kondusivitas. Jangan sampai ada warga Tangsel yang terprovokasi dan ikut dalam aksi-aksi anarkis seperti penjarahan.
 
Pembakaran, atau penyebaran hoaks yang bisa memecah belah masyarakat,” ujar Pilar usai memimpin Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen di Hotel Santika BSD Serpong, Rabu (15/10/2025).
 
Baca Juga: Bawa Budaya Lokal ke Level Internasional, Enam Pelajar Surabaya Raih Penghargaan Film Bergengsi di Busan
 

Perkuat Koordinasi dengan Aparat dan Intelijen

Pilar mengatakan telah menginstruksikan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk berkoordinasi dengan TNI, Polri

Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) guna memetakan potensi kerawanan di wilayah Tangsel.

“Kami juga minta para camat dan lurah ikut mendeteksi dini potensi kerawanan di lingkungannya, terutama agar anak muda dan pelajar tidak terlibat dalam aksi melanggar hukum,” jelasnya.

Baca Juga: Jadi Objek Vital Nasional, BRIN Alihkan Jalan di Puspitek Serpong

Pilar menegaskan, Pemkot Tangsel tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi lewat aksi unjuk rasa, selama dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

“Silakan menyampaikan aspirasi, kritik, atau masukan kepada pemerintah. Tapi jangan sampai aksi itu dicederai oleh tindakan anarkis,” tegasnya.

Menjelang lima hari sebelum genap setahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Pilar menyebut belum ada indikasi aksi besar yang berpotensi berujung rusuh. Meski demikian, langkah antisipatif tetap dijalankan.

 

“Aksi menyampaikan aspirasi itu wajar, bagian dari demokrasi. Tapi kalau informasi soal aksi anarkis, sejauh ini belum ada. Meski begitu, kita harus tetap siaga,” tandasnya.***