POJOKSATU.id - Keputusan Joko Widodo untuk membuka status keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terang-terangan mendapat respons dari Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Muzani tidak mempermasalahkan langkah politik yang diambil Presiden ke-7 RI tersebut.
Ia menyebut pilihan seseorang untuk bergabung dengan partai politik merupakan bagian dari hak politik sebagai warga negara.
Pernyataan itu disampaikan Muzani di Gedung Merdeka, Bandung, Minggu 27 September 2026.
Baca Juga: Indonesia Bidik Kursi DK PBB 2029-2030, Sugiono Bawa Pesan Prabowo ke Sidang PBB
“Hak seorang warga negara dalam berpolitik,” kata Muzani.
Ia kemudian menegaskan bahwa hak politik tersebut berlaku bagi setiap warga negara, termasuk hak menentukan pilihan politik maupun bergabung dengan partai tertentu.
“Saya kira siapa pun berhak untuk mendapatkan hak politik itu,” kata dia.
Jokowi Tunjukkan KTA PSI
Respons Muzani muncul sehari setelah Jokowi secara langsung menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI di hadapan jajaran partai tersebut di Bandung.
Baca Juga: Lima Wakil Indonesia Berburu Tiket Semifinal Asian Games 2026, Ini Jadwal Lengkapnya
Dalam Rakorda DPD PSI Kota Bandung, Sabtu 26 September 2026, Jokowi menyatakan dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga besar PSI.
Jokowi mengatakan keanggotaannya sebenarnya sudah dimulai sejak 14 Oktober 2025.
Ia memilih menunjukkan KTA secara terbuka karena masih ada pihak yang mempertanyakan status politiknya.
"Bahwa saya sesungguhnya ini untuk diketahui oleh seluruh jajaran pengurus PSI dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPRT supaya tahu semuanya bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI," kata Jokowi.
Baca Juga: Iran Tegaskan Program Nuklir Tak Bisa Ditawar, Meski Selat Hormuz Dibuka
KTA tersebut kemudian diperlihatkan Jokowi kepada peserta acara. Ia juga membacakan nomor keanggotaan yang tercantum di kartu tersebut.
“Nama: Joko Widodo. Nomor Keanggotaan: S337220257777777. Saya enggak tahu kenapa nomor tujuhnya kok banyak sekali,” seloroh Jokowi.
Ia kemudian meminta agar tidak ada lagi keraguan mengenai posisinya di partai yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.
“Jadi sudah jelas semuanya, ya? Jangan sampai ada yang meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI,” tegasnya.
Baca Juga: Guru Honorer dan PPPK Paruh Waktu Dapat Sinyal Kepastian Karier pada 2027, Ini Skemanya
Langkah Politik Jokowi Makin Terbuka
Pengumuman tersebut membuat posisi Jokowi di PSI kini disampaikan secara terbuka kepada publik.
PSI juga menyatakan Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada November 2026, dengan rencana pengukuhan dikaitkan dengan Rapimnas dan HUT PSI.
Sementara itu, Muzani memilih menanggapi dari sisi hak politik warga negara. Ia tidak memberikan penilaian terhadap pilihan partai yang diambil Jokowi.
Pernyataan tersebut menempatkan keputusan Jokowi untuk bergabung dengan PSI sebagai bagian dari kebebasan warga negara dalam menentukan aktivitas dan pilihan politiknya.
Bagi Jokowi sendiri, pengumuman di Bandung menjadi penegasan atas status yang selama ini disebutnya sudah berlangsung sejak Oktober 2025.
Kini, setelah KTA ditunjukkan secara terbuka, status keanggotaan tersebut tidak lagi disampaikan sebatas pernyataan, tetapi diperlihatkan langsung kepada jajaran PSI dan publik.***
