POJOKSATU.id — Pemerintah merancang belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun.

Angka tersebut untuk pertama kalinya menembus level Rp4.000 triliun dalam sejarah belanja negara Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Suahasil mengatakan besarnya anggaran tersebut juga diikuti tanggung jawab pemerintah dalam memastikan belanja negara memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp4.000 triliun. Ini bukan hanya sekadar belanja yang besar, tetapi juga adalah tanggung jawab yang besar,” kata Suahasil.

Baca Juga: Tulisannya Amonium Klorida, Isinya 202 Ton Beras: Bea Cukai Bongkar Kontainer Tak Sesuai Dokumen

Dalam RAPBN 2027, total belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat kemudian terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.504,7 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.857,5 triliun.

Pemerintah mengarahkan anggaran tersebut untuk sejumlah program prioritas.

Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta peningkatan produktivitas masyarakat.

Baca Juga: Rekomendasi Roti yang Paling Diminati untuk Ide Jualan

Belanja negara juga diarahkan untuk mendukung sektor pangan, energi dan air, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ekonomi kerakyatan dan pengurangan kemiskinan.

Besarnya anggaran tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RAPBN 2027 karena belanja negara tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga target yang hendak dicapai melalui penggunaan anggaran tersebut.

Suahasil sebelumnya juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak semata-mata berarti melakukan pemotongan belanja.

Menurut dia, efisiensi harus dilihat dari kemampuan belanja menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Baca Juga: Ombudsman Temukan Kamar Berfasilitas Bak Apartemen di Lapas Cibinong, Ada Mobil Mewah

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal,” kata Suahasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.

Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah juga menetapkan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dengan nilai belanja yang mencapai Rp4.097,2 triliun, pengelolaan anggaran akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah pada 2027.

Baca Juga: Dulu Sudah Diputuskan, Kini Masih Dibahas: Ke Mana Rp120 Triliun Danantara?

Belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah nantinya digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

RAPBN 2027 sendiri masih merupakan rancangan anggaran dan harus melalui proses pembahasan bersama DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN.

Karena itu, angka Rp4.097,2 triliun merupakan besaran belanja yang direncanakan pemerintah dalam RAPBN 2027.

Besaran akhirnya dapat mengikuti hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR.