POJOKSATU.id, Jakarta - Nama Ahmad Heryawan direkomendasikan para tokoh Jawa Barat untuk mengisi kursi pembantu presiden pada kabinet mendatang.
Usulan itu diserahkan langsung Ketua Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) Eka Santosa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.
Rekomendasi tersebut lahir dari Sarasehan bertajuk "Jawa Barat Kemarin dan Yang Akan Datang" yang berlangsung sehari sebelumnya, Rabu 19 Agustus 2026, di Aula PT Pikiran Rakyat Bandung.
Baca Juga: Pecahkan 2 Rekor MURI Sekaligus, Gus Fawait Tantang Kirab 1.000 Ancak Agung di Jember Tahun Depan
Forum itu digelar untuk memperingati HUT ke-81 RI sekaligus HUT ke-81 Provinsi Jawa Barat.
Dari sejumlah butir yang mengemuka dalam sarasehan, Eka menyebut usulan agar Presiden RI mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu sebagai figur yang mewakili warga Jabar di kabinet merupakan poin paling krusial.
Pertimbangannya bertumpu pada kinerja Aher selama satu dekade memimpin provinsi tersebut.
Baca Juga: Seleksi PPIH Kesehatan 1448 H-2027 M Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwal Lengkapnya
"Aspirasi ini muncul dari penilaian objektif peserta sarasehan terhadap rekam jejak kepemimpinan beliau selama 10 tahun memimpin Jawa Barat. Rekam jejaknya tercatat tanpa cacat hukum serta meraih berbagai penghargaan dari pemerintah pusat, baik di sektor pendidikan, sosial, maupun pembangunan infrastruktur yang terukur," kata Eka dalam keterangannya kepada Pikiran Rakyat, Jumat 21 Agustus 2026.
Menurut Eka, pilihan untuk menyambangi Aher secara tatap muka di Jakarta bukan tanpa alasan. Langkah itu ditempuh sebagai penanda bahwa KKJB memandang serius rekomendasi yang dibawanya, bukan sekadar wacana ataupun basa-basi politik.
Pertemuan di Senayan itu sekaligus membuka ruang bagi Aher untuk menjelaskan mengapa ia absen dari kursi narasumber pada dialog publik di Aula Pikiran Rakyat.
Baca Juga: Ilmuwan Temukan Pusat Kekebalan Tersembunyi di Tengkorak, Bisa Jadi Kunci Lawan Kanker Otak
Pria yang kini dipercaya sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut menyampaikan permintaan maaf, karena pada saat bersamaan ia harus memimpin dua agenda mendadak di parlemen menyusul dibukanya awal masa sidang seusai reses.
Lewat penyerahan rekomendasi ini, KKJB menaruh harapan agar suara para tokoh Jawa Barat diperhitungkan pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan strategis, khususnya saat menentukan sosok yang akan membawa kepentingan pembangunan Jabar ke panggung nasional.***




