POJOKSATU.id – Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami penurunan signifikan. Namun, pemerintah belum menganggap ancaman karhutla di Kalimantan berakhir.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, hotspot nasional turun dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026. Angka tersebut berkurang 1.220 titik atau sekitar 56,2 persen hanya dalam satu hari.
Penurunan paling besar terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Di Kalbar, hotspot turun dari 784 titik menjadi 82 titik. Sementara di Kalteng, jumlahnya merosot dari 694 titik menjadi 22 titik.
Secara keseluruhan, hotspot di Kalbar, Kalteng, dan Kalimantan Selatan turun dari 1.563 menjadi 116 titik atau berkurang sekitar 92,6 persen.
Namun, angka tersebut belum menjadi alasan untuk menghentikan operasi penanganan karhutla.
Baca Juga: Lidik Kebakaran Hutan di Kalimantan, Kapolri : Beberapa Nama Sudah Kita Amankan
Hotspot Turun, Pemerintah Tetap Siaga
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penurunan hotspot merupakan perkembangan positif, tetapi belum dapat diartikan seluruh kebakaran telah padam.
“Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam pemantauan karhutla,” demikian keterangan Kementerian Kehutanan, dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (21/8/2026).
Kementerian Kehutanan juga menjelaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran.
Karena itu, titik panas yang terpantau tetap harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan.
12.880 Personel Tetap Dikerahkan
Di tengah penurunan hotspot tersebut, operasi pengendalian karhutla di Kalimantan justru tetap diperkuat. Sedikitnya 12.880 personel gabungan dikerahkan di tiga provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Rinciannya, sebanyak 1.410 personel berada di Kalbar, 10.700 personel di Kalteng, dan 770 personel di Kalsel.
Personel gabungan tersebut berasal dari berbagai unsur, termasuk Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Operasi tidak hanya berfokus pada pemadaman. Petugas juga melakukan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, pembasahan dan pendinginan area, penyekatan lokasi terbakar serta penjagaan di wilayah rawan.
Baca Juga: Kemarau Panjang 2026 Picu Kebakaran Lahan Lebih 1.000 Hektar di Pulau Jawa, Ini Daftarnya
Kalteng Masih Jadi Perhatian Utama
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian besar dalam operasi pengendalian karhutla.
Dari total 12.880 personel gabungan yang dikerahkan di tiga provinsi, 10.700 personel berada di Kalteng.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api, terutama karena kondisi lahan dan cuaca masih mendukung terjadinya kebakaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman sebelumnya juga meminta pemerintah mengambil langkah luar biasa dalam menangani karhutla di Kalimantan.
“Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” kata Alex seperti dikutip Pojoksatu.id dari RMOL.
Cuaca Kering Jadi Alasan Kewaspadaan Dipertahankan
Kementerian Kehutanan menyebut kondisi cuaca masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
Berdasarkan informasi BMKG yang diperbarui pada 21 Agustus 2026, sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Selain itu, curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79 persen wilayah Indonesia, sedangkan 87,28 persen wilayah mengalami sifat hujan di bawah normal.
Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan fenomena El Niño yang telah mencapai intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) dalam fase positif.
Kedua kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan maupun karhutla.
Baca Juga: Waspada DBD Saat Kemarau, Ini Langkah Efektif Cegah Nyamuk Berkembang Biak
Hotspot Bukan Berarti Karhutla Sudah Berakhir
Penurunan jumlah hotspot memang menjadi kabar positif, tetapi angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa persoalan karhutla telah selesai.
Kementerian Kehutanan menegaskan pemantauan tetap dilakukan karena jumlah dan persebaran hotspot dapat berubah mengikuti waktu pengamatan satelit serta kondisi atmosfer.
Sebaran asap juga masih terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan berdasarkan citra satelit Himawari-9 BMKG pada 19 Agustus 2026.
Karena itu, pemerintah mempertahankan patroli, verifikasi lapangan, pemadaman darat dan udara serta kesiapsiagaan personel di wilayah rawan.
Dengan demikian, penurunan hotspot 56,2 persen menjadi perkembangan positif dalam penanganan karhutla Kalimantan, tetapi belum menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan.



