POJOKSATU.id, JAKARTA -- Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada yang mencatut namanya di Muktamar NU.
Gus Lilur meminta agar tidak ada pihak-pihak yang membawa-bawa nama Presiden maupun menggunakan fasilitas kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi dalam perebutan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 NU.
Muktamar ke-35 NU sendiri telah ditetapkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Baca Juga: Demo BEM UI Bubar Tak Sampai ke Bundaran HI, Tak Bisa Tembus Barikade Berlapis Polisi
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Gus Lilur menyebut, informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan adanya jejaring yang melibatkan sembilan pembantu presiden di sekitar kekuasaan, seperti Mensos Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Menag Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji Irfan Yusuf.
Namun Gus Lilur tidak percaya bahwa gerakan mereka benar-benar diketahui oleh Presiden Prabowo.
Baca Juga: Dandim Karawang Minta Babinsa Perkuat Deteksi Dini Jelang Pilkades Digital 2026
"Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU," ucapnya.
Ia menegaskan, bahwa NU tidak boleh dijadikan kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik siapa pun.
Karena itu, ia juga mempertanyakan secara terbuka sumber pembiayaan apabila benar terdapat operasi politik untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” katanya.
Di akhir keterangannya, Gus Lilur kembali meminta Presiden Prabowo memastikan pemerintahan yang dipimpinnya tidak digunakan untuk mengintervensi proses internal NU.
“NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” ucapnya.
“Bismillah, lawan setiap upaya pembonekaan NU. Lawan intervensi. Lawan politik uang. Lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. Tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum,” pungkas Gus Lilur.***
