POJOKSATU.id - Persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat dari berbagai sisi menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat 14 Agustus 2026.

Ada delapan isu yang ia soroti dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan menegaskan DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Baca Juga: Minimarket Diminta Bagikan Makanan ke Korban Gempa 7,7 Flores, Paling Terdampak di Utara

"DPR RI, melalui fungsi pengawasan, terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik," ujar Puan.

Dalam pidatonya, Puan kemudian merinci persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian.

Isunya cukup beragam, mulai dari penegakan hukum, lapangan pekerjaan, kondisi lingkungan, pendidikan, investasi, hingga layanan kesehatan.

Penegakan Hukum hingga Kebijakan Belanja Daerah

Baca Juga: Prabowo Buka Opsi Usut Pengurus BUMN hingga 30 Tahun, Ada Wacana Pengadilan Ad Hoc

Persoalan pertama yang disoroti adalah penyelesaian berbagai kasus hukum.

Menurut Puan, penanganan perkara hukum menjadi salah satu hal yang perlu terus mendapatkan perhatian.

Selanjutnya, ia menyoroti relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari isu yang perlu ditindaklanjuti agar pengelolaan pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik.

Masalah kesempatan kerja juga masuk dalam perhatian DPR.

Baca Juga: CRESTA Resmi Diperkenalkan, Hunian Tepi Danau dengan Fasilitas Premium di Bekasi

Puan menekankan pentingnya memperluas peluang kerja sekaligus memastikan perlindungan bagi pekerja.

Perlindungan terhadap pekerja migran dan para pekerja transportasi online turut disebut.

Kedua kelompok pekerja tersebut memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda, sehingga membutuhkan perhatian terhadap aspek perlindungan dan kesejahteraan.

Karhutla hingga Dampak Kemarau
Isu lingkungan dan ketahanan sektor pertanian juga tidak luput dari sorotan.

Baca Juga: Kemiripan Mekanisme Tektonik, Gempa NTT M 7,7 Membangkitkan Memori Kelam Bencana Flores 1992

Puan meminta perhatian terhadap langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Persoalan ini dinilai penting karena dampaknya dapat meluas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Selain karhutla, kondisi kemarau panjang juga menjadi perhatian.

Kekeringan dapat memengaruhi ketersediaan air sekaligus mengganggu keberlangsungan sektor pertanian.

Karena itu, antisipasi terhadap dampak musim kemarau menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dipersiapkan secara serius.

Baca Juga: Flores Diguncang Puluhan Gempa Susulan, Terbesar Capai M6,5

Pendidikan dan Tata Kelola Anggaran
Persoalan kelima berkaitan dengan pendidikan nasional.

Puan menyoroti perlunya evaluasi terhadap tata kelola anggaran sekaligus penyelenggaraan pendidikan.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran pendidikan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan sendiri menjadi salah satu sektor yang bersentuhan langsung dengan masa depan generasi muda.

Baca Juga: Kurang dari Sebulan Sebelum Gempa M 7,7 NTT, Gempa Tektonik Darat Sempat Melanda Kupang

Karena itu, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan programnya menjadi hal yang tidak bisa dianggap sepele.

Investasi hingga Gelombang PHK
Puan juga menyinggung pentingnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Menurutnya, kondisi investasi yang baik diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.

Ketika sektor riil berkembang, peluang munculnya aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan juga diharapkan semakin terbuka.

Baca Juga: Kurang dari Sebulan Sebelum Gempa M 7,7 NTT, Gempa Tektonik Darat Sempat Melanda Kupang

Di tengah kebutuhan tersebut, persoalan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK juga menjadi perhatian.

Masalah PHK menjadi isu yang cukup sensitif bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan pendapatan dan keberlangsungan kehidupan pekerja beserta keluarganya.

Akses BPJS Kesehatan Jadi Sorotan Terakhir

Persoalan kedelapan yang disampaikan Puan adalah akses pelayanan BPJS Kesehatan.

Layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

Baca Juga: Waspadai Gempa Susulan, Polair Polda NTT Dikerahkan Pantau Pesisir dan Perairan Pelabuhan

Karena itu, kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui BPJS menjadi salah satu hal yang perlu terus diperhatikan.

Delapan persoalan yang disampaikan Puan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan.

Beragam isu yang disoroti Puan menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah dan DPR tidak hanya berkutat pada kebijakan besar, tetapi juga persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pekerjaan hingga kesehatan, dari pendidikan sampai kebutuhan air, semuanya pada akhirnya bermuara pada satu hal: bagaimana negara hadir dan membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik.***