POJOKSATU.id - Pengguna BBM Pertalite dari kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi berpotensi tidak lagi menikmati subsidi seperti sekarang.
Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan agar anggaran subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Rencana tersebut mengarah kepada kelompok desil 9 dan desil 10.
Dalam gambaran pembagian tingkat ekonomi, desil 9 berada pada kelompok menengah atas, sedangkan desil 10 termasuk kelompok ekonomi paling atas.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang mempelajari kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.
"Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9, 10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 11 Agustus 2026.
Pemerintah Masih Menyiapkan Sistem
Meski wacana pembatasan sudah dibahas dalam rapat pemerintah, waktu penerapannya belum ditentukan.
Purbaya menyebut sistem yang akan digunakan masih dalam tahap kajian.
Pemerintah perlu memastikan mekanisme pembatasan dapat berjalan dengan baik sebelum kebijakan benar-benar diterapkan.
Baca Juga: Makam Sutrimo Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Dibongkar, Alami atau Tidak Cara Kematiannya
Ia juga menilai sistem yang dimiliki Pertamina sudah cukup mendukung untuk menjalankan kebijakan tersebut.
"Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan gitu," tambah Purbaya.
Artinya, pembahasan saat ini lebih banyak diarahkan pada bagaimana menentukan pengguna yang nantinya tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite.
Subsidi BBM Ingin Lebih Tepat Sasaran
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, gagasan tersebut tidak terlepas dari persoalan ketepatan sasaran subsidi.
Baca Juga: WhatsApp Punya Fitur Baru, Kini Bisa Bersihkan Media dari Channel agar Memori HP Tak Cepat Penuh
Menurut pemerintah, masih terdapat masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang menikmati BBM bersubsidi.
Kondisi inilah yang ingin diperbaiki melalui pembaruan sistem.
"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 masih kena masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima," ungkap Bahlil di lokasi yang sama, Selasa, 11 Agustus 2026.
Belum Ada Kepastian Kapan Mulai Berlaku
Meski pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 mulai dibahas secara serius, masyarakat masih harus menunggu keputusan final pemerintah.
Belum ada tanggal resmi yang diumumkan terkait kapan kelompok tertentu akan mulai kehilangan akses terhadap subsidi Pertalite.
Pemerintah terlebih dahulu akan menyusun mekanisme dan memastikan sistem pendataan pengguna dapat mendukung kebijakan tersebut.
Purbaya sebelumnya juga menyampaikan kemungkinan adanya pengurangan subsidi secara bertahap setelah mekanisme pembatasan diterapkan.
Kenapa Desil 9 dan 10 Jadi Sasaran?
Desil digunakan untuk menggambarkan posisi kelompok masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi.
Baca Juga: Kronologi Pikap Ditimpa Pohon Besar di Sigli Pidie, Tujuh Tewas, Didahului Hujan Angin Kencang
Kelompok desil 9 dan 10 berada pada lapisan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok di bawahnya.
Karena itu, pemerintah menilai subsidi BBM seharusnya lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Jika kebijakan ini nantinya berjalan, kelompok masyarakat yang berada di lapisan ekonomi atas berpotensi tidak lagi memperoleh manfaat subsidi Pertalite seperti sebelumnya.
Anggaran Subsidi Jadi Perhatian
Pemerintah juga menyoroti besarnya anggaran subsidi yang harus dikeluarkan negara.
Baca Juga: Ibu Sutrimo Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Masih Syok Meski Kondisinya Mulai Membaik
Bahlil menegaskan bahwa anggaran tersebut harus memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.
"Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu kami melakukan rapat koordinasi rapat menteri, seperti itu," kata Bahlil.
Dengan begitu, pembatasan bukan sekadar soal siapa yang boleh membeli Pertalite, tetapi bagian dari upaya pemerintah menata kembali distribusi subsidi BBM.
Untuk saat ini, masyarakat masih menunggu bagaimana bentuk aturan akhirnya.
Apakah pembatasan langsung berlaku bagi desil tertentu atau dilakukan secara bertahap, semuanya masih dalam pembahasan pemerintah.
Baca Juga: Konsumsi Vape Isi Narkoba, Oknum Polisi Polda Aceh di PTDH
Subsidi pada dasarnya hadir untuk membantu mereka yang membutuhkan.
Tantangannya, memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada orang yang tepat tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
Karena itu, jika pembatasan Pertalite benar-benar diterapkan, kejelasan aturan dan pendataan yang akurat menjadi kunci agar kebijakan berjalan adil dan tidak membuat masyarakat bingung.***
