POJOKSATU.id - Persepsi publik terkait pemadaman listrik bergilir beberapa waktu lalu tergambar dalam hasil polling Indo Satu Media Group.
Salah satunya adalah terkait siapa pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas byar pet setrum negara itu.
Meski tetap menanggap PLN ikut bertanggungjawab, tapi lebih banyak publik yang 'menuding' Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lah yang jadi sumber biang kerok.
Polling dilakukan melalui platform TikTok dan Instagram selama Minggu IV Juni 2026 melibatkan delapan media di bawah naungan Indo Satu Media Group.
Antara lain, Pojoksatu, Metropolitan, MetroBogor, Radar Bandung, Radar Depok, Radar Bekasi, Radar Cianjur, dan Radar Sukabumi.
Secara keseluruhan, polling diikuti 17.673 responden dengan total 362.147 tayangan, sehingga memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap pemadaman listrik bergilir.
Menariknya, masyarakat terbelah ketika ditanya mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir.
Sebanyak 50,06 persen responden meyakini penyebabnya adalah kerusakan sistem pembangkit listrik.
Baca Juga: Kasus Bupati Kuansing Seret Nama Menhut Raja Juli Antoni, KPK Buka Peluang Pemeriksaan
Sedangkan 49,94 persen lainnya menilai kekurangan pasokan batu bara menjadi faktor utama.
Hal ini disebabkan adanya informasi yang terkesan ditutup-tutupi sejak awal.
Terlebih pada saat itu, para pejabat atau pemangku kepentingan melontarkan pernyataan yang berbeda satu dengan lainnya.
Artinya, transparansi informasi penyebab yang sebenarnya yang menjadi salah satu hak publik sama sekali tidak diberikan.
'Biang Kerok'
Mayoritas responden juga tetap tidak dapat menerima pemadaman bergilir sebagai solusi sementara, meski penyebabnya adalah kekurangan stok batu bara.
Dari total 1.294 responden, sebanyak 70,87 persen atau 917 responden menyatakan pasokan energi seharusnya tetap terjamin dan tersedia.
Sedangkan 29,13 persen atau 377 responden menganggap pemadaman listrik bergilir tersebut masih dapat diterima demi menjaga sistem kelistrikan.
Dalam hal tanggung jawab, 69,57 persen responden menilai pemerintah, khususnya Menteri ESDM, sebagi pihak yang diangap publik sebagai biang kerok.
Baca Juga: Istri Siri Bupati Kuansing Suci Nitia Edward Gunakan Pajero Sport Hasil Suap Posisi Kadis PUPR
Hal itu dinyatakan sebanyak 912 responden atau 69,57 persen dari total 1.311 responden.
Sementara sebanyak 399 responden atau 30,43 persen menjawab pengelola energi atau PLN lah yang jadi biang kerok.
Untuk solusi jangka panjang, mayoritas responden memilih optimalisasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Sebanyak 64,51 persen responden mendukung pemanfaatan maksimal PLTA yang telah ada.
Sedangkan sebanyak 35,49 persen memilih percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan memanfaatkan iklim panas di Indonesia.
Wajib Kompensasi
Dalam polling ini, masyarakat juga mengkritisi pola komunikasi PLN.
Dimana sebanyak 87,66 persen responden menilai PLN wajib menyampaikan informasi jadwal pemadaman lebih awal kepada pelanggan.
Hanya 12,34 persen yang berpendapat penyampaian informasi dapat dilakukan secara kondisional atau tidak perlu ada pemberitahuan sebelumnya.
Selain itu, 79,61 persen responden berharap PLN menyediakan pembaruan informasi selama 24 jam agar masyarakat memperoleh kepastian ketika terjadi gangguan listrik.
Sisanya, 20,39 persen, menginginkan adanya hotline informasi dan pengaduan yang aktif selama 24 jam.
Sepanjang byar pet setrum bergilir, banyak masyarakat mengaku mengalami kerugian secara materi.
Hal itu tergambar dimana sebanyak 86,41 persen dari 1.538 atau 1.329 menuntut adanya kompensasi dari PLN.
Namun hanya 13,59 persen atau 209 responden yang menyatakan kompensasi tidak harus diberikan.
Baca Juga: Mengenal Pulau Penebang, Kawasan Industri Baru yang Tumbuh di Pesisir Kayong Utara
Hasil polling ini menunjukkan bahwa selain mengharapkan keandalan pasokan listrik, masyarakat juga menaruh perhatian besar terhadap keterbukaan informasi, kualitas pelayanan, serta bentuk tanggung jawab penyelenggara layanan ketika terjadi gangguan.
Meski polling media sosial tidak dapat dianggap sebagai survei ilmiah yang mewakili seluruh populasi, temuan ini memberikan gambaran mengenai persepsi dan aspirasi publik.***
