POJOKSATU.id - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih difokuskan pada enam provinsi yang menyumbang hampir separuh kasus stunting nasional.
Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Wihaji, mengatakan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan konsentrasi kasus stunting terbesar berada di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Banten.
Berdasarkan data tersebut, Jawa Barat tercatat memiliki sekitar 638 ribu balita stunting, disusul Jawa Tengah sebanyak 486 ribu balita, Jawa Timur 431 ribu balita, Sumatera Utara 316 ribu balita, NTT 214 ribu balita, dan Banten sekitar 210 ribu balita stunting.
Prioritas Berdasarkan Jumlah Kasus
Menurut Wihaji, penentuan wilayah prioritas tidak seharusnya hanya mengacu pada persentase stunting tertinggi.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan jumlah balita stunting yang harus ditangani agar dampak program lebih terasa secara nasional.
"Daerah prioritas sebaiknya bukan hanya didasarkan pada persentase stunting tertinggi saja, tetapi juga jumlah balita stunting terbesar," kata Wihaji saat dihubungi pada Jumat, 4 Juni 2026.
Ia menilai upaya menurunkan angka stunting di enam provinsi tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap capaian nasional. Pasalnya, sekitar 50 persen kasus stunting Indonesia berada di wilayah-wilayah tersebut.
Karena itu, fokus intervensi di daerah dengan jumlah kasus terbesar dianggap mampu menghasilkan penurunan angka stunting yang lebih cepat dibandingkan pendekatan yang hanya berpatokan pada persentase prevalensi.
Dukung Fokus MBG untuk Kelompok 3B
Usulan tersebut muncul setelah Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah fokus program MBG kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Wihaji menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kelompok 3B berada dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), fase yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.
Baca Juga: Apresiasi Tertinggi bagi Guru Pendamping: Kunci Sukses Keberhasilan Program ADEM!
"Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi gizi yang diberikan pada masa kehamilan hingga usia dua tahun menghasilkan dampak yang jauh lebih besar," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa investasi gizi pada periode tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak, kesehatan jangka panjang, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.
Indonesia Timur Tetap Jadi Perhatian
Meski mendorong fokus pada enam provinsi dengan jumlah kasus terbesar, Wihaji menilai kawasan Indonesia Timur tetap memerlukan perhatian serius.
Wilayah seperti NTT, Papua, dan Maluku masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan stunting, mulai dari akses layanan kesehatan, kondisi ekonomi, hingga masalah gizi ibu hamil.
Baca Juga: Viral Unggahan Maxime Bouttier Jadi Calon Ketua Partai Kebangkitan Merdeka, Ternyata Ini Faktanya!
Menurutnya, efektivitas program akan semakin besar apabila intervensi dilakukan pada daerah dengan beban stunting tinggi, angka anemia ibu hamil yang besar, kasus kekurangan energi kronis (KEK), serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
Target Nasional Masih Jauh
Data SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen. Capaian tersebut memang lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang berada pada level 21,5 persen.
Namun demikian, angka itu masih cukup jauh dari target nasional yang ditetapkan pemerintah, yakni 14,2 persen pada 2029.
Karena itu, Kemendukbangga menilai strategi yang memadukan fokus pada kelompok rentan dan wilayah dengan jumlah kasus terbesar dapat menjadi langkah yang lebih efektif dalam mempercepat penurunan stunting.
"Prinsipnya kami mendukung dan siap berkolaborasi dengan BGN agar program prioritas Presiden dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat," kata Wihaji.
BGN Perkuat Intervensi Sejak Masa Kehamilan
Sementara itu, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan lembaganya kini memberi perhatian lebih besar kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak usia sekolah dasar.
Menurut Nanik, para ahli gizi dan dokter anak yang terlibat dalam penyusunan program merekomendasikan agar intervensi dilakukan sejak awal kehamilan hingga anak memasuki usia sekolah dasar.
Baca Juga: Buntut Blackout Sumatera Mei 2026, Kinerja Dewas Komisaris PLN Dipertanyakan
"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," kata Nanik.
Fokus pada masa awal kehidupan menjadi salah satu strategi yang diyakini mampu menghasilkan dampak jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang, terutama ketika intervensi tersebut dilakukan secara tepat sasaran pada wilayah yang paling membutuhkan. ***
