POJOKSATU.id – Grup Indo Satu Media Group yang terdiri dari Metropolitan.id, Metrobogor, Radar Cianjur, Radar Depok, Radar Bekasi, Radar Sukabumi, dan Pojoksatu.id, merilis hasil polling media sosial yang dilakukan melalui platform Instagram dan TikTok.
Polling tersebut menyoroti pandangan masyarakat terhadap keberadaan homeless media, influencer, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap media mainstream sebagai sumber informasi.
Hasil polling pertama menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami istilah homeless media.
Dari total 1.142 responden dengan jangkauan 26.634 akun, sebanyak 705 orang atau 61,73 persen mengaku tidak mengetahui apa itu homeless media.
Sementara 432 responden atau 37,83 persen mengaku tahu, dan sisanya memilih jawaban lain.
Pada polling kedua terkait sumber informasi berita yang paling sering diakses, mayoritas responden masih memilih media mainstream.
Dari 1.057 pemilih dengan jangkauan mencapai 76.778 akun, sebanyak 748 responden atau 70,77 persen mengaku mendapatkan informasi dari media mainstream.
Sedangkan 279 orang atau 26,40 persen memilih homeless media atau influencer, dan sisanya dari sumber lain.
Baca Juga: Purbaya Masih Pede Hadapi Ambruknya Rupiah, Dana Pemerintah Masih Banyak Intervensi Pasar Modal
Tren serupa juga terlihat dalam polling ketiga mengenai preferensi masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pemberitaan.
Sebanyak 672 responden atau 71,19 persen memilih media mainstream sebagai pilihan utama.
Sementara 266 orang atau 28,18 persen lebih menyukai homeless media. Polling ini diikuti 944 responden dengan jangkauan 75.809 akun.
Meski demikian, masyarakat terlihat cukup terbuka terhadap keterlibatan homeless media dalam penyebaran informasi pemerintah.
Pada polling keempat, sebanyak 1.029 responden atau 55,03 persen menyatakan setuju pemerintah menggandeng homeless media sebagai penyebar informasi pemerintah.
Adapun 837 responden atau 44,76 persen menyatakan tidak setuju.
Polling ini menjadi yang paling tinggi partisipasinya dengan 1.870 pemilih dan jangkauan 79.952 akun.
Sementara itu, hasil berbeda muncul dalam polling kelima terkait perekrutan influencer oleh pemerintah sebagai penyebar informasi dimana mayoritas responden justru menolak.
Baca Juga: Stok Beras Melimpah, Bulog Usul Jadi Tunjangan Alami untuk ASN, TNI, dan Polri
Dari total 844 pemilih dengan jangkauan 18.009 akun, sebanyak 463 responden atau 54,86 persen menyatakan tidak setuju pemerintah merekrut influencer.
Sedangkan 375 orang atau 44,43 persen menyatakan setuju.
Secara umum, hasil polling ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream masih cukup tinggi di tengah maraknya perkembangan homeless media dan influencer di media sosial.
Namun, publik juga mulai membuka ruang bagi pola komunikasi pemerintah yang lebih adaptif terhadap perkembangan platform digital.
Viral dan Demokrasi Sehat
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Hendriyani menilai, tren pemerintah menggandeng influencer dan akun-akun media nonkonvensional sebagai kepanjangan tangan informasi resmi merupakan bagian dari pergeseran besar dalam pola komunikasi publik di era digital.
Baca Juga: Kabareskrim Komjen Syahardiantono Ungkap Anggota Polri Terlibat Narkoba akan Ditindak Tegas
Ia menyebut, keberadaan homeless media dan akun meme sebenarnya tidak selalu negatif.
Kanal-kanal tersebut dapat menjadi alternatif penyebaran informasi yang dekat dengan anak muda.
Namun, peran mereka seharusnya tidak menggantikan fungsi media massa yang bekerja dengan prinsip verifikasi, independensi, dan keberimbangan.
Dalam ekosistem demokrasi yang sehat, kata dia, pemerintah justru perlu menjaga hubungan yang kuat dengan media massa.
Kritik dari media seharusnya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan ancaman yang harus dihindari.
"Pemberitaan media massa bisa jadi cara menggali kebutuhan masyarakat, lalu program atau kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat tersebut," kata dia, Selasa 19 Mei 2026.
"Media massa bisa jadi partner, yang sudah bagus diangkat kebagusannya. Yang masih perlu diperbaiki, ya diinformasikan bagian mana," sambung dia.
Tantangan terbesar komunikasi publik saat ini bukan sekadar bagaimana membuat pesan menjadi viral, tetapi memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang utuh, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Menhan Sjafrie Tanggapi Tudingan Pemerintah Beri Izin Melintas Pesawat Militer AS di Udara Indonesia
Di tengah derasnya arus media sosial dan dominasi budaya digital, Hendriyani mengingatkan, demokrasi tidak hanya membutuhkan akses informasi yang cepat, tetapi juga ruang kritik yang sehat dan independen.
"Tanpa itu, publik perlahan hanya akan menjadi penonton dalam proses komunikasi pemerintah, bukan warga negara yang memiliki ruang untuk mengawasi dan bersuara," ingat dia.
Menjaga Kepercayaan Publik
Hasil polling Indo Satu Media Group yang menunjukkan mayoritas masyarakat masih mempercayai media mainstream dibanding homeless media dinilai tidak terlepas dari faktor kredibilitas dan pola kerja jurnalistik yang selama ini dibangun media arus utama.
CEO Promedia Agus Sulistriyono mengatakan, media mainstream umumnya diisi oleh insan pers yang memahami kode etik jurnalistik dan terbiasa bekerja dengan proses verifikasi sebelum menyampaikan informasi ke publik.
"Orang-orang di belakangnya (media mainstream) jurnalis yang dilatih sejak awal memahami kode etik, sehingga output konten yang dibikin lebih bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya, Selasa, 19 Mei 2026.
Baca Juga: DPR Dukung Upaya Pemerintah Percepat Pembebasan Tujuh WNI yang Diculik Israel
Ia mengakui media mainstream juga tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan.
Namun menurutnya, tingkat kesalahan maupun penyebaran hoaks relatif lebih kecil dibanding akun atau media yang hanya berfokus di media sosial tanpa proses verifikasi yang kuat.
"Kalau di media sosial, salah kutip tinggal take down lalu minta maaf. Kebiasaan seperti itu lama-lama membentuk persepsi publik sendiri," katanya.
Menurut dia, masyarakat pada akhirnya akan lebih percaya kepada media atau akun yang konsisten menghadirkan informasi akurat dan jarang menyebarkan hoaks.
"Baik di media sosial maupun media online, yang selalu membuat konten bisa dipertanggungjawabkan, jarang bikin hoaks pada akhirnya itu yang dipercaya publik," jelasnya.
Ia juga menyoroti fenomena banyaknya homeless media yang awalnya hanya dikelola satu orang yang kemudian bertransformasi menjadi publisher setelah memiliki audiens dan pemasukan iklan.
"Awalnya mereka kerja sendiri, cari informasi sendiri, edit sendiri. Dulu istilahnya wartawan non-lapangan, hanya duduk di belakang meja dan mengutip sana-sini. Risiko salahnya tentu lebih tinggi dibanding liputan langsung," ujarnya.
Namun menurutnya, perkembangan itu kini mulai berubah. Banyak homeless media yang sudah membangun tim, merekrut karyawan, hingga membuat badan usaha dan media online sendiri.
Baca Juga: Mengulang Tahun Lalu, Dasco Muncul Lagi di BEI di Tengah Rupiah Terpuruk Rp17.706 per Dolar AS
"Begitu traffic tinggi dan dapat iklan, mereka mulai merekrut orang, jadi tim publisher. Bahkan bikin media online dan PT supaya diakui," katanya.
Ia menilai, pada akhirnya media mainstream dan homeless media akan bertemu di titik yang sama sebagai media multiplatform yang sama-sama bermain di website maupun media sosial.
"Ada yang berangkat dari media cetak lalu ke media sosial. Ada juga yang awalnya citizen journalism di medsos lalu berkembang jadi media. Ujungnya nanti ketemu," ucapnya.
Ia juga menyinggung perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kini mulai mempengaruhi industri media digital, terutama dalam sistem pencarian informasi berbasis SEO AI.
Baca Juga: Josepha Alexandra Bakal Dijadikan Duta LCC MPR RI, MPR Minta Maaf ke Publik
"AI sekarang di-feeding dari artikel-artikel web. Makanya media online masih akan kuat beberapa tahun ke depan selama masih ada Google dan AI," ujarnya.
Menurut dia, pola pembuatan konten ke depan juga akan berubah mengikuti cara kerja AI dan perilaku audiens digital yang cenderung menyukai informasi cepat dan langsung ke inti persoalan.
"AI lebih suka konten yang to the point. Jadi media juga harus mulai beradaptasi dengan perubahan itu," pungkasnya.***
