POJOKSATU.ID - Pernyataan tegas disampaikan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait situasi berbahaya yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon.

Ia menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya segera menghentikan penugasan UNIFIL di wilayah yang kini berubah menjadi medan perang aktif.

Sorotan ini muncul setelah gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi sebagai peacekeeper di Lebanon Selatan.

Baca Juga: Pasca Gugurnya Prajurit TNI, Panglima Perintahkan Seluruh Pasukan di Lebanon Masuk Bunker dan Hentikan Aktivitas Luar

Menurut SBY, kondisi saat ini sudah jauh dari mandat awal pasukan penjaga perdamaian.

SBY menjelaskan bahwa pasukan PBB, termasuk Kontingen Garuda yang bertugas di UNIFIL, sejatinya hanya memiliki fungsi sebagai penjaga perdamaian, bukan pelaku operasi militer atau peacemaking.

Hal tersebut diatur dalam Chapter VI Piagam PBB, yang menegaskan bahwa mereka tidak dipersenjatai untuk menghadapi konflik terbuka.

Baca Juga: Dituding Jadi Bohir Rp5 Miliar di Balik Isu Ijazah Jokowi, JK Murka dan Siap Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim

“Peacekeeper bertugas di wilayah aman seperti Blue Line, bukan di zona perang,” tegas SBY dalam pernyataannya, Minggu (5/4/2026).

Namun, kondisi di lapangan kini berubah drastis. Wilayah yang sebelumnya relatif aman di sekitar Blue Line, kini justru menjadi titik panas konflik antara Israel dan Hizbullah.

Bahkan, SBY menyebut adanya informasi bahwa pasukan Israel telah bergerak masuk hingga beberapa kilometer dari garis tersebut.

Baca Juga: Drama Keracunan Massal di Sekolah, BGN Hentikan SPPG Pondok Kelapa Setelah Saus Spaghetti Diduga Picu 72 Korban

Situasi ini dinilai sangat berisiko bagi pasukan perdamaian, yang setiap saat bisa terdampak langsung oleh pertempuran.

Oleh karena itu, SBY mendesak PBB untuk segera mengambil langkah konkret.

Ia meminta agar penugasan UNIFIL dihentikan sementara atau memindahkan pasukan ke lokasi yang lebih aman, jauh dari konflik bersenjata yang masih berlangsung.

Tak hanya itu, SBY juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi tegas terkait kondisi ini.

Baca Juga: Unggul Jumlah Pemain Sejak Babak I, PSMS Hanya Imbang di Markas Persikad, Pelatih Ayam Kinantan Akui Kecewa Berat

SBY mengingatkan bahwa PBB tidak boleh bersikap lambat atau menggunakan standar ganda dalam menyikapi ancaman terhadap pasukan kemanusiaan.

Menurutnya, keselamatan para penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama, terutama ketika situasi sudah tidak lagi sesuai dengan mandat awal penugasan.***