POJOKSATU.id - Pemerintah tengah mempersiapkan berbagai opsi energi alternatif untuk menggantikan peran Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG) berbasis fosil yang selama ini masih bergantung pada impor.
Langkah ini semakin mendesak di tengah tekanan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi dunia.
Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia melalui PT Pertamina (Persero) mengimpor sekitar 135,33 juta barel minyak mentah sepanjang 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel berasal dari Arab Saudi, sementara sisanya dipasok dari berbagai negara lain seperti kawasan Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, hingga Malaysia.
Selain minyak mentah, Indonesia juga masih menjalin kerja sama jangka panjang dengan negara seperti Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.
Ketergantungan ini membuat pemerintah mulai mempercepat langkah menuju kemandirian energi nasional.
Baca Juga: MBG Tetap Jalan di Hari Sabtu untuk Daerah 3T, Ini Strategi Pemerintah Tekan Stunting
Arahan tersebut ditegaskan langsung oleh Prabowo Subianto sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri.
Pemerintah diminta segera mencari sumber energi alternatif yang tidak hanya mengurangi impor, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden.
Salah satu opsi utama yang didorong adalah pengembangan bioetanol sebagai pengganti bensin berbasis fosil.
Bioetanol dapat diproduksi dari bahan baku lokal seperti tebu, molase, jagung, singkong, hingga sorgum yang melimpah di Indonesia.
Pemerintah bahkan menargetkan pencampuran bioetanol hingga 20 persen atau E20 pada BBM jenis bensin. Saat ini, implementasi baru berjalan pada skala terbatas melalui produk Pertamax Green dengan campuran etanol 5 persen.
Selain bioetanol, pemerintah juga memperkuat program biodiesel berbasis sawit. Target ambisius yang tengah disiapkan adalah penerapan biodiesel 50 persen atau B50 untuk menggantikan impor Solar.
Baca Juga: PP Tunas Resmi Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital untuk 13 Juta Siswa dan Santri
Kebijakan ini diyakini mampu menekan impor secara signifikan, bahkan berpotensi menciptakan surplus pasokan dalam negeri jika berjalan sesuai rencana pada semester kedua 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kondisi pasokan Solar saat ini relatif aman dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada impor.
Hal ini didukung oleh implementasi biodiesel B40 serta pengoperasian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Baca Juga: Pelajar Indonesia Juara Umum STEMCO 2026 di Singapura, Borong 6 Absolute Champion!
Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong percepatan elektrifikasi, khususnya pada sektor transportasi dan rumah tangga.
Peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik dinilai mampu menekan konsumsi minyak dalam jumlah besar.
Selain itu, penggunaan kompor listrik juga dinilai lebih efisien untuk rumah tangga mampu dibandingkan LPG non-subsidi.
Transformasi energi juga dilakukan di sektor pembangkit listrik.
Baca Juga: Bupati Karawang Ajak 2 Lansia Naik ke Panggung, Langsung Ditawarkan Program Rulahu
Kementerian ESDM tengah menjalankan program dedieselisasi dengan mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Wilayah seperti Simeulue, Nias, Mentawai, hingga Enggano menjadi prioritas dalam program ini.
Upaya lain yang tak kalah penting adalah pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau jargas.
Program ini ditujukan untuk mengurangi konsumsi LPG bersubsidi, khususnya LPG 3 kilogram.
Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan ratusan ribu sambungan rumah baru untuk memperluas akses energi gas domestik.
Baca Juga: Pelajar Indonesia Juara Umum STEMCO 2026 di Singapura, Borong 6 Absolute Champion!
Selain itu, pemanfaatan biogas dari limbah ternak dan pertanian juga mulai didorong sebagai alternatif energi berbasis komunitas.
Sumber energi ini dinilai potensial karena bahan bakunya melimpah dan tersebar di berbagai daerah.
Sementara itu, pemerintah juga masih mengkaji proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti LPG melalui hilirisasi batu bara.
Baca Juga: Soal Kebijakan WFH, Pemerintah Pastikan ASN Tetap Disiplin dan Produktif
Proyek ini dinilai penting mengingat konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 10 juta ton per tahun, sementara produksi domestik masih jauh di bawah angka tersebut.
Meski demikian, proyek DME hingga kini masih dalam tahap pembahasan karena mempertimbangkan aspek teknis dan lokasi. ***
