POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka mengakui kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengalami tekanan berat.
Bahkan, kapasitas fiskal daerah disebut berkurang hingga hampir Rp3 triliun.
Dalam situasi tersebut, Dedi mengambil langkah yang cukup berani.
Baca Juga: THR PPPK Paruh Waktu 2026 Dipastikan Cair! Tapi Awas, Tanpa Dokumen Ini Bisa Gagal Dapat
Ia mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun demi memastikan sejumlah proyek infrastruktur strategis tetap berjalan dan tidak mangkrak di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Pernyataan itu disampaikan Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2).
Ia menegaskan keputusan tersebut bukan tanpa pertimbangan matang.
Baca Juga: 7 Menu Sahur Viral di TikTok, Praktis dan Bisa Disimpan 2–3 Hari
“Terus terang saja, untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur saja tahun ini mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujarnya, dikutip pojoksatu.id dari JPNN.com.
Langkah pinjaman ini disebutkan untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek vital yang dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat.
Beberapa proyek yang menjadi prioritas antara lain pembangunan Jalur Puncak II yang diharapkan dapat mengurai kemacetan menuju kawasan wisata Puncak, pembangunan underpass di sejumlah titik rawan kepadatan, hingga proyek jembatan layang (flyover) di beberapa wilayah strategis.
Baca Juga: 10 Menu Sahur Sehat yang Bisa Dipanaskan Ulang Tanpa Hilang Nutrisi
Menurut Dedi, proyek-proyek tersebut tidak bisa dihentikan begitu saja karena menyangkut kepentingan publik dalam jangka panjang.
Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi fondasi penting untuk mendorong investasi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat.
Meski mengajukan pinjaman dalam jumlah besar, Dedi memastikan skema pembayarannya telah dirancang secara terbatas.
Ia menegaskan cicilan pinjaman direncanakan berlangsung hingga tahun 2030 dan tidak akan membebani pemerintahan berikutnya.
“Cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” tegasnya.
Baca Juga: 8 Menu Sahur Tahan Lama dan Tidak Mudah Basi, Cocok untuk Stok Selama Ramadan
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran publik soal potensi beban utang daerah yang bisa diwariskan ke kepemimpinan selanjutnya.
Dedi menekankan bahwa kebijakan ini diambil dengan prinsip kehati-hatian serta komitmen untuk tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.
Keputusan mengajukan pinjaman daerah tentu menjadi sorotan, mengingat kondisi ekonomi nasional dan tantangan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah.
Namun, Dedi menilai langkah tersebut sebagai strategi realistis agar pembangunan tidak terhenti dan masyarakat tetap merasakan manfaat infrastruktur secara berkelanjutan.
Kini, publik menanti realisasi kebijakan tersebut sekaligus efektivitas penggunaan dana pinjaman untuk memastikan proyek-proyek strategis benar-benar rampung tepat waktu dan memberi dampak nyata bagi warga Jawa Barat.***
