POJOKSATU.ID - Praktik tambang ilegal di Indonesia kembali menjadi sorotan serius.
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, secara terbuka mengungkap bahwa aktivitas pertambangan ilegal yang marak di berbagai wilayah Indonesia tidak berjalan sendiri, melainkan dibekingi oleh orang-orang kuat.
Pernyataan itu disampaikan Hashim saat menjadi pembicara dalam forum ESG Sustainability 2026 yang digelar pada Selasa, 3 Februari 2026.
Baca Juga: Bupati Karawang Sudah Minta Izin Kementerian PU untuk Perbaikan Jalan Interchange Barat dan Timur
Dalam paparannya, Hashim menyoroti semakin masifnya aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung hingga taman nasional, yang seharusnya mendapat perlindungan penuh dari negara.
Menurut Hashim, fenomena tambang ilegal ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum biasa.
Ia menegaskan bahwa di balik operasional tambang-tambang tersebut terdapat jaringan kekuatan yang melindungi mereka dari jeratan hukum.
“Ini masing-masing dibekingi. Dibekingi siapa? Ternyata dibekingi orang-orang kuat,” ujar Hashim, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com (5/2/2026).
Ia menjelaskan, lemahnya pengawasan dan kepatuhan menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh para pelaku tambang ilegal.
Banyak perusahaan yang beroperasi tanpa izin resmi, tidak terdaftar secara hukum, bahkan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Baca Juga: Disebut Menteri Cantik, Viral Menpar Hanya Diberi Nilai 50 dari 100 Atas Kinerjanya Oleh DPR!
Lebih parah lagi, sebagian dari mereka diketahui menyimpan dana hasil eksploitasi sumber daya alam di rekening luar negeri.
Hashim juga menyinggung kasus kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai contoh nyata dampak tambang ilegal.
Menurutnya, ratusan perusahaan ilegal telah beroperasi selama bertahun-tahun di wilayah tersebut tanpa membayar pajak, sekaligus menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut dan daratan yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.
Ia menegaskan bahwa eksploitasi tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
Kerusakan hutan, pencemaran air, hingga hilangnya habitat satwa menjadi konsekuensi nyata yang kini mulai dirasakan.
Baca Juga: Kepala Bea Cukai Sumbagbar Rizal yang Ditangkap KPK, Baru Bertugas Tujuh Hari di Lampung
Lebih jauh, Hashim mengingatkan bahwa praktik ini berpotensi memicu bencana alam seperti banjir dan longsor, terutama di wilayah yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.
Pemerintah, kata Hashim, harus berani membongkar jaringan tambang ilegal hingga ke akar-akarnya.
Baca Juga: Telkom Buka Digistar Class Intern 2026, Siapkan Mahasiswa Hadapi Industri AI dan B2B Digital
Tanpa langkah tegas, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal akan terus berlangsung dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia di masa depan.
