POJOKSATU.id– Suasana rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026), mendadak memanas.
Anggota Komisi VII DPR, Yoyok Sudibyo, melontarkan kritik tajam yang langsung menyita perhatian seluruh peserta rapat.
Yoyok secara terbuka menilai kinerja Menpar masih jauh dari harapan.
Baca Juga: Telkom Buka Digistar Class Intern 2026, Siapkan Mahasiswa Hadapi Industri AI dan B2B Digital
Ia bahkan menyampaikan penilaian gamblang yang membuat suasana ruang rapat hening seketika.
"Saya sampaikan, Bu, kalau saya boleh menilai 100, nilai secara ujian bener semua kan 100, saya menilai Ibu masih 50,"
Ujar Yoyok Sudibyo di hadapan Menpar Widiyanti, dikutip pojoksatu.id dari detik 4/2/2026.
Tak berhenti di situ, Yoyok memberikan pandangan personal yang tak kalah mengejutkan.
Ia menilai Menpar Widiyanti punya modal kuat untuk bergerak lebih agresif dalam memperjuangkan sektor pariwisata Indonesia.
"Maaf nih, Bu. Ibu seorang menteri yang paling cantik nih di kabinetnya Pak Prabowo."
Baca Juga: Telkom Buka Digistar Class Intern 2026, Siapkan Mahasiswa Hadapi Industri AI dan B2B Digital
"Ini kalau kepiawaian Ibu nggak bisa diragukan lagi. Ini kalau Ibu gunakan, pakai untuk bisa nembus seluruh kementerian yang ada hubungannya dengan Ibu, ini kan sangat luar biasa,"
Sambungnya dikutip pojoksatu.id dari berita nasional 4/2/2026
Kritik kemudian mengerucut pada sektor yang dianggap paling mendesak, yaitu infrastruktur pendukung pariwisata.
Menurut Yoyok, masih banyak destinasi wisata yang akses jalannya rusak dan belum menunjukkan perbaikan signifikan.
"Yang kemudian yang kedua, ngomong masalah infrastruktur, oke sudah banyak. Faktanya kan masih terlalu banyak infrastruktur yang ke objek wisata yang rusak," tegasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas sorotan DPR terhadap kesiapan sektor pariwisata di tengah target besar pemerintah meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara.
Kritik ini sekaligus menjadi alarm bagi Kemenparekraf untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian dan memperbaiki titik-titik krusial yang selama ini menjadi keluhan pelaku wisata.
Hingga berita ini diturunkan, Kemenparekraf belum memberikan respons resmi terkait penilaian DPR tersebut.***




