POJOKSATU.ID - PT Perum Bulog mencatatkan kinerja keuangan yang mengejutkan pada tahun 2025.
Badan usaha milik negara yang bertugas menjaga stabilitas pangan nasional itu melaporkan kerugian sekitar Rp550 miliar berdasarkan pembukuan sementara per 31 Desember 2025.
Informasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.
Baca Juga: Ombudsman Soroti Pengangkatan PPPK Pegawai SPPG, Dinilai Timbulkan Ketidakadilan
Kerugian ini menjadi sorotan karena pada tahun sebelumnya, yakni 2024, Bulog justru masih membukukan laba.
Pada 2024, Bulog mencatatkan pendapatan sebesar Rp60,291 triliun dengan laba bersih mencapai Rp66,12 miliar.
Artinya, dalam waktu satu tahun, kondisi keuangan perusahaan berbalik dari untung menjadi tekor ratusan miliar rupiah.
Baca Juga: Pabrik Sandal Swallow Medan Terbakar 10 Jam, Bangunan Pabrik Hangus dan Ambruk
Manajemen Bulog menegaskan, kerugian tersebut bukan disebabkan oleh penurunan penjualan atau lemahnya permintaan pasar.
Faktor utama penyebabnya adalah skema margin fee penugasan pemerintah yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi biaya operasional saat ini.
Selama lebih dari satu dekade, Bulog hanya memperoleh margin fee sebesar Rp50 per kilogram untuk setiap penugasan pemerintah, termasuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Baca Juga: Pengangkatan PPPK Pegawai SPPG Disorot, PKB MPR RI Minta Keadilan untuk Guru Honorer dan Nakes
Skema ini dinilai tidak lagi mampu menutup berbagai biaya operasional perusahaan yang terus meningkat.
“Sesuai dengan hasil pembukuan, per tanggal 31 Desember 2025 yang lalu, kami laporkan bahwa kerugian sekitar Rp550 miliar,” Ahmad Rizal Ramdhani, dikutip pojoksatu.id dari instagram @sosokbisnis (28/1/2026).
Margin yang terlalu tipis membuat Bulog harus menanggung beban besar, mulai dari biaya distribusi, penyimpanan, logistik, hingga biaya operasional lainnya.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengganggu kinerja Bulog dalam menjalankan mandat negara di sektor pangan.
Situasi tersebut akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan koreksi kebijakan.
Baca Juga: Kagama Cirebon Raya Temui Jokowi di Solo, Bahas Polemik Ijazah hingga Serangan terhadap Gibran
Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pemerintah memutuskan menaikkan margin fee Bulog secara signifikan.
Mulai 2026, margin fee Bulog ditetapkan sebesar 7 persen. Jika dihitung berdasarkan harga pokok pembelian (HPP) beras dalam pengadaan CBP, margin ini setara sekitar Rp996 atau hampir Rp1.000 per kilogram beras.
Dengan skema margin baru tersebut, kinerja keuangan Bulog diproyeksikan akan jauh lebih sehat.
Perusahaan pelat merah itu pun optimistis dapat menjalankan penugasan pemerintah secara lebih optimal, khususnya dalam mendukung program swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga beras di pasar.
Bulog bahkan menargetkan laba bersih sebesar Rp2,4 triliun hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2026.
Target tersebut dinilai realistis seiring dengan perbaikan struktur margin dan dukungan kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Ngeri! Tingkat Kematian Bisa 70 Persen! Virus Nipah Jadi Sorotan Dunia Setelah India Darurat
Perubahan skema ini diharapkan menjadi titik balik bagi Bulog agar tidak lagi merugi akibat penugasan negara, sekaligus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.***
