POJOKSATU.ID - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan permohonan khusus kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait percepatan penanganan pascabencana di Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPR RI, menteri Kabinet Merah Putih, dan kepala daerah Aceh yang digelar di Hotel Daka, Aceh, Selasa (30/12/2025).
Dalam forum tersebut, Mualem menyoroti lambannya penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh, terutama yang berkaitan dengan pemulihan infrastruktur dasar.
Baca Juga: GoZero Percent Goes to Yogyakarta, Telkom Tanam 500 Pohon di Bukit Klangon
Ia menilai peran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, sangat dibutuhkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.
Menurut Mualem, akses transportasi menjadi persoalan krusial bagi warga pascabencana.
Banyak aktivitas masyarakat terganggu karena infrastruktur penghubung rusak dan hanya mengandalkan jembatan darurat yang dibangun secara swadaya oleh warga.
Baca Juga: Aksi Buruh Pecah di Monas, UMSK 2026 Diprotes Keras, dan Sentil Gubernur Jabar Soal Pencitraan
Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengungkap keluhan masyarakat terkait adanya pungutan di jembatan darurat yang berada di wilayah Singkil dan Kabupaten Kutacane.
Jembatan tersebut menjadi satu-satunya akses penghubung antarwilayah setelah jembatan utama rusak akibat bencana.
“Warga mengeluh karena jembatan darurat yang dibangun secara swadaya itu dikenakan pungutan Rp10 ribu sekali lewat,” ungkap Mualem, dikutip pojoksatu.id dari detik.com.
Baca Juga: Setelah Lulus Seleksi PPG 2025, Ini Penjelasan Lapor Diri di LPTK dan Saran Penting untuk Calon Guru
Ia menjelaskan, pungutan tersebut sangat memberatkan masyarakat, terutama warga kecil yang harus melintasi jembatan tersebut setiap hari untuk bekerja, bersekolah, atau mengakses layanan kesehatan.
Dalam kondisi ekonomi pascabencana, biaya tersebut dinilai menambah beban hidup masyarakat.
Mualem menegaskan bahwa jembatan darurat seharusnya menjadi solusi sementara untuk kepentingan publik, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Ia meminta perhatian pemerintah pusat dan TNI agar kondisi tersebut segera ditangani.
Gubernur Aceh berharap, melalui koordinasi dengan KSAD, TNI dapat membantu mempercepat pembangunan jembatan permanen atau setidaknya memastikan akses masyarakat tidak lagi dibebani pungutan.
Menurutnya, kehadiran TNI di lapangan akan sangat membantu, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Baca Juga: Tak Ada Impor Beras Tahun 2026, Pemerintah Lebih Prioritaskan Impor untuk Kebutuhan Industri
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk menyampaikan persoalan-persoalan krusial secara langsung kepada pemerintah pusat.
Selain penanganan pascabencana, Mualem menekankan pentingnya keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan teknis yang diumumkan.
Baca Juga: Viral Kontraktor Lolos PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Ogan Ilir Tegaskan Fakta Sebenarnya
Namun, Mualem berharap keluhan warga terkait jembatan darurat berbayar dan percepatan penanganan pascabencana dapat segera ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat Aceh.***
