POJOKSATU.ID - Gelombang protes buruh kembali menggema di pusat ibu kota.
Ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), tepatnya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Aksi ini menjadi bentuk penolakan terhadap kebijakan upah yang dinilai merugikan pekerja.
Dalam aksinya, serikat buruh menyuarakan penolakan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026.
Buruh menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan rekomendasi yang sebelumnya telah diajukan oleh para bupati dan wali kota di Jawa Barat.
Menurut perwakilan buruh, penetapan UMSK 2026 seharusnya mengikuti usulan pemerintah kabupaten dan kota yang telah mempertimbangkan kondisi riil sektor industri di daerah masing-masing.
Perubahan kebijakan di tingkat provinsi dinilai mengabaikan aspirasi buruh yang selama ini bergantung pada UMSK sebagai perlindungan upah di sektor tertentu.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, turut hadir dan menyampaikan orasi dalam aksi tersebut.
Ia menegaskan bahwa buruh tidak hanya menuntut keadilan upah, tetapi juga menuntut sikap kepemimpinan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Tak Ada Impor Beras Tahun 2026, Pemerintah Lebih Prioritaskan Impor untuk Kebutuhan Industri
Said Iqbal secara terbuka meminta Gubernur Jawa Barat menghentikan apa yang ia sebut sebagai pencitraan berlebihan di media sosial.
Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya lebih fokus pada kerja-kerja substantif, termasuk memastikan kebijakan upah yang adil bagi buruh.
“Sebagai gubernur, tugas utamanya adalah melayani rakyat, bukan sibuk membangun citra. Buruh ingin kebijakan yang nyata, bukan konten,” ujar Said Iqbal di hadapan massa aksi.
Baca Juga: Dikelompokkan Negara Rawan! Inggris Masukkan Indonesia ke Daftar Travel Warning, Ini Alasannya
Ia menilai kebijakan UMSK 2026 yang diputuskan pemerintah provinsi justru menurunkan daya beli buruh di tengah meningkatnya biaya hidup.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan memperburuk kesejahteraan pekerja di sektor industri.
Aksi di Monas ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Baca Juga: 4 Dari 16 Jenazah Korban Kebakaran di Panti Wreda Damai Ranomuut Manado Berhasil di Identifikasi
Sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas sempat mengalami kepadatan akibat konsentrasi massa buruh yang datang sejak pagi hari.
Hingga aksi berakhir, buruh menyatakan akan terus mengawal kebijakan pengupahan dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak direspons oleh pemerintah daerah.
Isu UMSK 2026 pun dipastikan masih akan menjadi sorotan publik dalam waktu dekat.***
