POJOKSATU.ID - Operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara, kembali mencoreng wajah pemerintahan daerah di Jawa Barat.
Penangkapan ini menimbulkan keguncangan politik sekaligus mempertanyakan komitmen antikorupsi para kepala daerah.
Terutama di wilayah penyangga ibu kota yang selama ini disorot publik.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara merespons kasus tersebut.
Namun, pernyataannya justru memunculkan kesan kehati-hatian berlebih dan jarak politik yang jelas.
Dedi mengaku hingga kini masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait konstruksi perkara yang menjerat Bupati Bekasi.
“Kami menunggu pernyataan resminya. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya,” ujar Dedi, dikutip dari Kompas, 20 Desember 2025.
Meski demikian, Dedi tak menampik kedekatannya dengan Ade Kuswara.
Ia mengakui memiliki hubungan cukup dekat dengan Bupati Bekasi tersebut, terutama karena kesamaan visi dalam isu lingkungan dan penataan wilayah.
Kedekatan ini justru menjadi sorotan, mengingat Ade kini terseret dalam pusaran kasus korupsi.
Dedi mengatakan, Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi.
"Karena sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh,” ucapnya.
Namun di balik pengakuan kedekatan itu, Dedi mengungkap fakta yang mengkhawatirkan.
Ia mengaku telah berulang kali mengingatkan Ade agar tidak menyimpang dari prinsip kepatutan dalam menjalankan pemerintahan.
Sayangnya, peringatan tersebut disebut selalu dibantah oleh yang bersangkutan.
“Selama ini kalau saya bertemu dia selalu ngingetin, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan,” kata Dedi.
“Dia selalu mengatakan, ‘enggak ada Pak.’ Tapi kalau sekarang terjadi, ya itu di luar apa yang saya sampaikan selama ini,” sambungnya.
Pernyataan ini secara tidak langsung memperlihatkan adanya jarak antara imbauan moral dan realitas praktik kekuasaan di lapangan.
OTT KPK terhadap Bupati Bekasi memperkuat anggapan bahwa peringatan etis kerap kalah oleh godaan kekuasaan dan kepentingan.
Kasus ini juga menjadi alarm keras bagi kepala daerah lain di Jawa Barat. Dedi menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang kembali.
Ia meminta seluruh pejabat publik di wilayahnya untuk benar-benar menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, bukan sekadar slogan.
“Yang lainnya, tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik,” tegasnya.
OTT terhadap Bupati Bekasi menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Barat yang tersandung kasus korupsi.
Publik kini menanti langkah tegas KPK sekaligus sikap nyata pemerintah provinsi dalam memastikan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif.
Tanpa tindakan konkret, peringatan dan janji bersih hanya akan menjadi retorika kosong di tengah krisis integritas yang terus berulang.***
