POJOKSATU.ID - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem secara tegas mengaku tidak mengetahui adanya surat resmi yang dikirim Pemerintah Aceh kepada PBB.
Polemik terkait permintaan bantuan internasional pascabencana banjir dan longsor di Aceh terus bergulir.
Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat mendampingi Mensos Gus Ipul atau Gus Ipul dalam pelepasan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh, 16 Desember 2025.
Baca Juga: Mau Lolos Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah? Ini Rahasianya
“Kita tidak ngerti karena bukan kita yang buat. Itu di luar kewenangan kita, kita nggak tahu,” kata Mualem, dikutip dari CNN, 16 Desember 2025.
Pernyataan ini jadi pertanyaan publik, mengingat sebelumnya beredar informasi bahwa Pemerintah Aceh telah mengirim surat bantuan.
Kepada dua lembaga PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Baca Juga: Pemprov Banten Angkat 4.631 PPPK Paruh Waktu, Andra Soni Tekankan Pelayanan Publik BerAKHLAK
Mualem menegaskan, surat tersebut bukan ditujukan ke PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang masih memiliki program di Aceh. .
Pernyataan itu seolah membantah narasi bahwa Pemerintah Aceh secara langsung meminta bantuan internasional tanpa melalui pemerintah pusat.
Baca Juga: Dikejar Akhir Tahun! Pembagian Bansos Bertahap Terancam Mundur Jika Data Tak Sinkron
Namun klarifikasi berbeda disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Ia menjelaskan bahwa surat yang dimaksud memang ditujukan kepada UNICEF dan UNDP, tetapi bukan kepada kantor pusat PBB di New York.
Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki kantor resmi di Indonesia dan selama ini menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program pembangunan dan kemanusiaan di Aceh.
“Maksud Gubernur bukan surat ke PBB di New York, tapi ke lembaga-lembaga yang berkantor di Indonesia.
Mereka masih memiliki program terintegrasi dengan pemerintah pusat di Aceh hingga April mendatang,” kata Muhammad.
Baca Juga: Dikejar Akhir Tahun! Pembagian Bansos Bertahap Terancam Mundur Jika Data Tak Sinkron
Ia menegaskan, permintaan dukungan tersebut dilakukan dalam konteks kemitraan, bukan langkah sepihak yang melangkahi kewenangan Presiden.
Muhammad mengakui bahwa setelah surat itu mencuat ke publik, muncul pro dan kontra yang berkembang liar.
Ia menyayangkan adanya framing seolah-olah Gubernur Aceh bertindak sendiri dan melewati Presiden Prabowo Subianto dalam meminta bantuan internasional.
Baca Juga: Pemprov dan Kejati Banten Kawal Koperasi Merah Putih, Cegah Masalah Hukum Sejak Awal
“Itu yang dibangun sehingga menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Sementara itu, pihak PBB di Indonesia membenarkan bahwa surat dari Pemerintah Aceh telah diterima.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menyatakan surat tersebut masuk pada Minggu 14 Desember 2025.
Baca Juga: Beralih ke PPPK, Guru Honorer Wajib Pahami Aturan TPG dan Gaji ke-13
Saat ini, UNDP masih mengkaji bentuk dukungan yang paling sesuai untuk penanganan bencana di Aceh.
Sara mengatakan, UNDP sedang mengkaji bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada tim penanggulangan bencana nasional serta masyarakat terdampak.
"Sejalan dengan mandat kami dalam pemulihan dini,” kata Sara, dikutip dari CNN, 16 Desember 2025.
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 telah menimbulkan dampak besar.
Hingga pertengahan Desember, jumlah korban jiwa di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sudah mencapai lebih dari 1.000 orang, dengan ratusan ribu warga masih mengungsi.
Baca Juga: Lapangan Kerja Desa Terancam? Dampak Nyata Kebijakan Dana Desa ke BUMDes Terungkap
Di tengah situasi darurat tersebut, polemik surat bantuan ini memperlihatkan adanya persoalan koordinasi dan komunikasi di internal pemerintah daerah.
Publik kini menanti kejelasan sikap pemerintah pusat sekaligus langkah konkret agar bantuan kemanusiaan diberikan.
Baik dari dalam maupun luar negeri, dapat segera dirasakan masyarakat Aceh yang terdampak bencana.***
