POJOKSATU.ID - Setiap kali bencana melanda, perhatian publik tidak hanya tertuju pada korban dan upaya penyelamatan, tetapi juga pada sikap para pejabat yang datang ke lokasi terdampak.
Di era media sosial, kehadiran pejabat kerap diiringi kamera dan unggahan digital, memunculkan perdebatan tentang etika dan pencitraan di tengah situasi darurat.
Dokumentasi sebenarnya bukan hal yang keliru. Publik berhak mengetahui kondisi lapangan, proses penyaluran bantuan, serta langkah pemerintah dalam menangani bencana.
Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri
Namun persoalan muncul ketika dokumentasi tersebut berubah menjadi ajang pencitraan pribadi, yang justru mengaburkan esensi kehadiran negara.
Tak jarang, masyarakat melihat unggahan foto pejabat dengan latar belakang reruntuhan, korban bencana, atau lokasi pengungsian.
Bagi sebagian orang, pemandangan ini dianggap wajar. Namun bagi korban, situasi tersebut bisa terasa menyakitkan karena penderitaan mereka seolah dijadikan latar visual.
Baca Juga: Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana, Rekruitmen Relawan USU Peduli Dibuka
Di sinilah batas etika mulai dipertanyakan. Bencana bukan panggung pertunjukan, melainkan tragedi kemanusiaan yang menuntut empati dan kerja nyata.
Kehadiran pejabat seharusnya difokuskan pada penyelesaian masalah, bukan membangun citra.
Fenomena ini semakin terasa karena media sosial mendorong kecepatan dan popularitas.
Baca Juga: KIP Kuliah Bisa Dicabut! Ini 9 Penyebab yang Wajib Diketahui Mahasiswa
Setiap momen bisa langsung dibagikan, setiap kunjungan bisa menjadi konten. Sayangnya, tidak semua konten dibangun dengan sensitivitas yang memadai.
Masyarakat kini semakin kritis. Publik dapat membedakan mana pejabat yang benar-benar bekerja di lapangan dan mana yang hanya hadir sebentar untuk dokumentasi.
Kepercayaan publik pun dipertaruhkan ketika empati terlihat kalah oleh kamera.
Selain berdampak pada persepsi publik, pencitraan berlebihan di lokasi bencana juga berpotensi mengganggu proses penanganan.
Kehadiran rombongan besar, agenda seremonial, hingga pengaturan sudut pengambilan gambar bisa menghambat kerja relawan dan petugas.
Para pakar komunikasi publik menilai, etika pejabat di lokasi bencana harus berpijak pada prinsip kesederhanaan dan kepatutan.
Dokumentasi sebaiknya diarahkan untuk kepentingan informasi publik, bukan glorifikasi individu.
Narasi yang dibangun juga menjadi kunci.
Unggahan yang menonjolkan solusi, kebutuhan mendesak, serta ajakan solidaritas dinilai jauh lebih bermakna dibandingkan konten yang menampilkan sosok pejabat sebagai pusat perhatian.
Bencana sejatinya adalah ujian kepemimpinan. Bukan hanya soal kecepatan bertindak, tetapi juga kemampuan menahan diri.
Baca Juga: Debut Bunda Corla Langsung Meledak, Mertua Ngeri Kali Tembus 100 Ribu Penonton dalam 3 Hari
Pemimpin yang mampu bekerja tanpa banyak sorotan justru sering kali mendapat kepercayaan lebih besar dari masyarakat.
Di tengah derasnya arus media sosial, publik berharap satu hal sederhana: pejabat yang hadir untuk membantu, bukan untuk dipuji.
Empati yang tulus dan kerja nyata akan selalu berbicara lebih keras daripada seribu unggahan.***
